KARHUTLA PAPUA MASIH MEMBARA, NEGARA DI MANA?


Oleh: Hand’s Soedibyo
Penulis Lepas

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua kembali menunjukkan buruknya tata kelola lingkungan dan lemahnya perlindungan terhadap rakyat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas di Papua Selatan meningkat hingga 66 persen. Bahkan, Papua Selatan menjadi wilayah dengan sebaran titik panas (hotspot) terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik (Kompas, 6/11/2026).

Di Kabupaten Merauke, kebakaran terkonsentrasi di klaster Jagebob–Tanah Miring yang meliputi Distrik Jagebob, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Wilayah Okaba juga menjadi sorotan karena ditemukan konsentrasi titik api di area konsesi perkebunan kelapa sawit swasta. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak mengalami kebakaran seluas lebih dari 2.300 hektare, terutama di kawasan Bomberay (Jagatpapua, 21/10/2026).

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Hutan hangus terbakar, ekosistem rusak, dan masyarakat harus menghadapi ancaman kabut asap sekaligus kehilangan sumber penghidupan. Ironisnya, sebagian warga bahkan terpaksa berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya, seperti ranting, dedaunan, dan air yang diangkut menggunakan jeriken. Lantas, di manakah kehadiran negara?


Kapitalisme Sekular dan Persoalan Lingkungan

Karhutla Papua semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh. Dalam sistem kapitalisme sekular, orientasi keuntungan ekonomi berpotensi besar mengalahkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan ketika tidak diimbangi dengan pengawasan serta tanggung jawab yang kuat.

Negara tidak boleh sekadar berperan sebagai regulator yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada kepentingan korporasi, sementara rakyat harus menanggung dampak kerusakannya. Faktor cuaca dan beratnya medan memang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran, tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan upaya pencegahan, mitigasi, dan perlindungan masyarakat.

Islam dengan tegas melarang segala bentuk perbuatan merusak di muka bumi. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan alam wajib memperhatikan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang membahayakan kehidupan.


Kepemimpinan Islam sebagai Ra'in dan Junnah

Berbeda dengan paradigma kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus rakyat (ra'in) sekaligus perisai pelindung (junnah) bagi umat. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin (pengurus) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai komponen umat (baik ulama, akademisi, aktivis, organisasi masyarakat, maupun partai politik ideologis) untuk membangun kesadaran politik umat, mengawal kebijakan publik, serta memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Karhutla Papua menjadi pengingat keras bahwa rakyat membutuhkan negara yang benar-benar hadir melindungi, bukan sekadar pandai menyampaikan laporan statistik ketika bencana telah terjadi. Sudah saatnya umat mengkaji dan memperjuangkan sistem kepemimpinan Islam yang menjadikan amanah, keadilan, perlindungan rakyat, dan kemaslahatan sebagai landasan pengurusan negara. Sebab, menjaga kelestarian alam dan melindungi keselamatan rakyat merupakan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ﷻ.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Posting Komentar

0 Komentar