MAKAN BERSAMA TERSANGKA NARKOBA DAN ANGGOTA POLISI DI MEDAN


Oleh: Ummu Hafidz
Penulis Lepas

Berdasarkan laporan CNN Indonesia, beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah tersangka kasus narkoba mengenakan kaus oranye bertuliskan “Tahanan” sedang makan bersama anggota kepolisian di Restoran Kembang, Kota Medan, pada Senin (16 November 2026). Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas), Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Ferry Walintukan, membenarkan peristiwa tersebut.

Kejadian tersebut berlangsung seusai konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumut. Karena waktu sudah memasuki jam makan siang, petugas yang berjaga memutuskan untuk makan di Restoran Kembang dan mengajak para tersangka ikut makan bersama. Pihak Polda Sumut menyatakan bahwa alasan utamanya adalah sisi kemanusiaan agar para tersangka tidak dibiarkan kelaparan, di samping alasan teknis kemudahan pengawasan. Pihak kepolisian juga membantah bahwa lokasi tersebut merupakan restoran mewah, tetapi menyampaikan permohonan maaf atas tindakan tersebut karena menimbulkan persepsi kurang baik di tengah masyarakat serta menyatakan menerima koreksi publik.


Analisis dalam Pandangan Syariat Islam

Dalam pandangan syariat Islam, aparat penegak hukum (wali al-amr) mengemban dua amanah sekaligus, yakni menegakkan keadilan serta menjaga akhlak dan ketertiban umum. Islam sama sekali tidak menolak nilai kemanusiaan; bahkan, syariat sangat menganjurkan untuk memberi makan orang yang lapar, termasuk para tahanan. Namun, pertimbangan kemanusiaan tidak boleh menghapus batas-batas status hukum antara tersangka, tahanan, dan aparat, serta tidak boleh menabrak protokol penahanan yang bertujuan menjaga keadilan, integritas penegak hukum, dan kepercayaan masyarakat.

Syariat Islam mengajarkan bahwa dalam menangani pelaku kejahatan (terutama kasus narkotika yang merusak akal dan moral generasi) wajib terdapat batasan yang tegas antara pelaku, saksi, petugas pengawal, dan aparat penegak hukum. Ketegasan batas ini penting agar tidak memunculkan persepsi adanya pelonggaran perlakuan, kedekatan interaksi yang tidak semestinya, maupun penyimpangan prosedur. Allah ï·» menegaskan prinsip penegakan keadilan dalam Al-Qur'an:

ÙŠٰٓاَÙŠُّÙ‡َا الَّذِÙŠْÙ†َ اٰÙ…َÙ†ُÙˆْا ÙƒُÙˆْÙ†ُÙˆْا Ù‚َÙˆَّامِÙŠْÙ†َ Ù„ِÙ„ّٰÙ‡ِ Ø´ُÙ‡َدَاۤØ¡َ بِالْÙ‚ِسْØ·ِۖ ÙˆَÙ„َا ÙŠَجْرِÙ…َÙ†َّÙƒُÙ…ْ Ø´َÙ†َاٰÙ†ُ Ù‚َÙˆْÙ…ٍ عَÙ„ٰٓÙ‰ اَÙ„َّا تَعْدِÙ„ُÙˆْا ۗاِعْدِÙ„ُÙˆْاۗ Ù‡ُÙˆَ اَÙ‚ْرَبُ Ù„ِلتَّÙ‚ْÙˆٰÙ‰ۖ ÙˆَاتَّÙ‚ُوا اللّٰÙ‡َ ۗاِÙ†َّ اللّٰÙ‡َ Ø®َبِÙŠْرٌۢ بِÙ…َا تَعْÙ…َÙ„ُÙˆْÙ†َ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah, (dan) saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma'idah: 8)

Para pengedar maupun bandar narkoba termasuk ke dalam kategori pelaku perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi (fasad fi al-ardh) sebagaimana dimaksud dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33. Hal ini didasarkan pada enam kerusakan masif yang ditimbulkan narkotika bagi masyarakat:
  • Merusak akal sehat ('aql) sehingga manusia kehilangan kesadaran untuk beribadah dan bertindak lurus.
  • Menghancurkan tatanan akhlak sehingga memicu tindak pencurian, kekerasan, kebohongan, serta pengabaian amanah keluarga.
  • Menimbulkan berbagai penyakit kronis, kematian dini, serta rusaknya kualitas generasi.
  • Memicu kekacauan sosial dan konflik kekerasan antarjaringan pelaku narkoba.
  • Menghalangi pelaksanaan kewajiban ibadah akibat hilangnya kesadaran akal.
  • Memperjualbelikan zat haram yang dilarang Allah ï·» sehingga pengedar turut menanggung dosa atas kerusakan yang menyebar di tengah masyarakat.

Berdasarkan ketentuan syariat Islam, sanksi bagi pengedar narkoba berat dapat berupa hadd (hukuman tetap yang ditetapkan syariat) apabila terbukti secara sempurna melalui pengakuan dua kali atau kesaksian empat orang saksi yang adil, yang penetapannya hanya sah diputuskan oleh hakim syar'i yang berwenang. Pilihan sanksi hadd bagi pelaku fasad fi al-ardh meliputi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari wilayah negeri. Apabila syarat pembuktian hadd belum terpenuhi, hakim syar'i menjatuhkan sanksi takzir, yakni hukuman diskresioner berupa cambuk, penjara jangka panjang, denda berat, pengawasan ketat, hingga pencabutan hak berdagang selamanya.

Jika ditinjau dari watak sistem sekular-kapitalistik yang diterapkan saat ini, prosedur hukum kerap dipandang sebatas aturan administratif semata. Akibatnya, ketika petugas bertindak atas nama “kemanusiaan”, protokol utama penahanan justru terabaikan. Padahal, dalam sistem Islam, aspek kemanusiaan dan ketegasan prosedur keadilan wajib berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. Makan bersama secara terbuka di ruang publik bersama tersangka kasus narkoba (meskipun dilandasi niat baik) tetap berisiko meruntuhkan wibawa serta citra penegakan hukum di mata masyarakat.


Solusi Islam yang Rahmatan lil-'Alamin

  • Penerapan prosedur penahanan yang jelas dan terstandar: Pemberian makan kepada tahanan tetap wajib dipenuhi secara manusiawi, tetapi dilaksanakan sesuai protokol pengamanan, misalnya makanan dibungkus untuk dibawa ke ruang tahanan atau ruangan khusus yang berada dalam pengawasan resmi.
  • Pembinaan akhlak dan kesadaran amanah bagi aparat penegak hukum: Setiap petugas wajib menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya menjadi sorotan sekaligus cerminan wibawa hukum di tengah masyarakat, terutama dalam penanganan kasus kejahatan luar biasa seperti narkotika.
  • Sidang etik dan evaluasi prosedur secara menyeluruh: Apabila terbukti terjadi pelanggaran standar operasional prosedur, institusi penegak hukum wajib menjatuhkan koreksi yang tegas tetapi adil, bukan sekadar berhenti pada permintaan maaf di ruang publik.
  • Transparansi dan edukasi hukum kepada masyarakat: Klarifikasi resmi dari aparat harus disampaikan secara utuh, tidak sekadar membantah persepsi publik, melainkan juga menjelaskan pembenahan standar prosedur agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.
  • Pengembalian paradigma penegakan hukum berbasis syariat dan akhlak: Hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan sejak dini, menegakkan keadilan sejati, serta menjaga kemaslahatan umat.


Penutup

Surah An-Nur ayat 30–31 mengajarkan urgensi menjaga batasan akhlak, menundukkan pandangan, serta memelihara adab dalam berinteraksi sosial. Batasan-batasan syariat ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, tetapi jauh lebih utama bagi mereka yang mengemban amanah kekuasaan dan penegakan hukum. Hukum Allah ï·» adalah aturan yang paling adil dan paripurna sehingga wajib diterapkan secara menyeluruh guna menegakkan keadilan serta mencegah kerusakan yang kian meluas. Semoga peristiwa ini menjadi bahan muhasabah bersama agar penegakan hukum di negeri ini benar-benar berjalan adil, berwibawa, berakhlak, dan diridai oleh Allah ï·».

Wallahu a’lam bish-shawab.

Posting Komentar

0 Komentar