Oleh: Waode Arumaini Ali, S.E.
Kolumnis Publik di Sulawesi Selatan

Ketika rudal saling diluncurkan dan langit Timur Tengah (Timteng) kembali menyala oleh kobaran api perang, dunia menyebutnya sebagai ketegangan geopolitik. Namun, bagi umat Islam, ini lebih dari sekadar bentrok antarnagara. Ini tahap panjang pertarungan peradaban dan perebutan dominasi global yang terus berlangsung sejak runtuhnya kepemimpinan politik Islam satu abad lalu.

Keterlibatan pihak Zionis, Iran, serta bayang-bayang Amerika Serikat menunjukkan kawasan ini tetap menjadi simpul penting dunia. Selat Hormuz mengendalikan hampir seperlima aliran minyak global. Terusan Suez menjadi jalur vital perdagangan internasional. Siapa yang menguasainya, memegang tuas tekanan ekonomi dunia. Maka, konflik di sana bukan semata soal ideologi lokal, melainkan soal kendali atas arteri ekonomi dunia.

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat ke-120 telah memberi peringatan mendasar:

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
"Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka."

Imam at-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini menunjukkan keberlanjutan sikap permusuhan ideologis selama kaum muslim tetap berpegang pada kebenaran wahyu. Selama Islam berdiri sebagai sistem hidup yang mandiri, benturan dengan kekuatan dominan akan terus ada. Maka, naif jika umat membaca konflik hanya sebagai kesalahan diplomasi atau miskomunikasi politik.


Nasionalisme, Warisan Penjajah yang Melumpuhkan

Luka paling dalam dari setiap krisis Timteng adalah diamnya negeri-negeri muslim yang mengelilinginya. Mereka memiliki angkatan bersenjata, sumber daya energi, dan penduduk besar. Namun, tiada perintah tunggal yang mampu menggerakkan semuanya dalam satu visi.

Perjanjian Sykes-Picot telah membelah satu tubuh menjadi puluhan negara kecil dengan kepentingan masing-masing. Nasionalisme menggantikan ukhuwah sebagai landasan politik. Padahal, Rasulullah ﷺ dalam hadis riwayat Imam Muslim telah menegaskan:

الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
"Sesungguhnya imam itu perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya."

Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan hadis ini menunjukkan kewajiban adanya kepemimpinan yang menjaga dan membela kaum muslim. Tanpa tameng itu, umat menjadi rentan. Kenyataan hari ini membuktikan ketiadaan perisai tersebut.

Nasionalisme menjadikan batas negara lebih sakral daripada darah kaum muslim yang tertumpah. Inilah keanehan menyedihkan dunia Islam kini.


Ilusi Hukum Internasional

Sebagian pihak masih menggantungkan harapan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Namun, susunan Dewan Keamanan dengan hak veto lima negara besar membuktikan keadilan tunduk pada kepentingan. Standar ganda bukan penyimpangan, melainkan karakter sistem.

Allah ﷻ berfirman dalam surah an-Nisa ayat ke-141:

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا
"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin."

al-Qurthubi menjelaskan ayat ini merupakan janji Allah, namun sekaligus mengandung makna bahwa kaum muslim tidak boleh menyerahkan kepemimpinan dan kendali mereka kepada pihak luar. Jika penguasaan itu terjadi, berarti ada kelemahan internal yang membuka pintu tersebut.

Hari ini, banyak penguasa negeri muslim lebih takut pada sanksi ekonomi global dibanding ancaman hisab di akhirat. Mereka patuh pada tekanan diplomatik Washington, tetapi abai pada kewajiban melindungi umat.


Islam sebagai Solusi Geopolitik

Masalah utama bukan sekadar serangan militer, melainkan ketiadaan sistem politik Islam yang mempersatukan potensi umat. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizhamul Islam menegaskan Islam adalah mabda' yang mengatur seluruh bidang kehidupan, termasuk politik luar negeri. Politik luar negeri Islam bertujuan menyebarkan dakwah dan menjaga kedaulatan umat, bukan sekadar mempertahankan stabilitas semu.

Konsep Khilafah Rasyidah bukan nostalgia romantik, tetapi kebutuhan strategis. Dengan satu kepemimpinan, umat memiliki komando militer tunggal yang mampu menghentikan agresi nyata, bukan sekadar mengeluarkan kecaman. Juga kekuatan ekonomi terpadu, menguasai energi dan jalur perdagangan strategis sebagai alat tawar global. Serta kedaulatan syariat, yang menjadikan hukum Allah sebagai standar, bukan kepentingan pragmatis.

Sejarah mencatat bahwa selama khilafah berdiri, kekuatan besar dunia berhitung sebelum menyentuh wilayah muslim. Bukan karena diplomasi lunak, tetapi karena wibawa politik dan kekuatan militer yang terorganisasi.


Momentum Muhasabah

Ramadan yang datang di tengah ketegangan ini bukan sekadar bulan ibadah individual. Ia kesempatan muhasabah bersama. Puasa melatih seluruh ketaatan. Kesadaran itu harus meluas ke ranah politik.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis hasan yang diriwayatkan at-Tabari:

مَن لَمْ يهتَمَّ بأمرِ المُسلِمينَ فليس منهم
"Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslim, maka ia bukan bagian dari mereka." Hadis ini menegaskan bahwa kepedulian bukan sekadar rasa iba sesaat, melainkan sikap nyata yang diwujudkan lewat donasi, doa, dan kesadaran ideologis untuk memperjuangkan tegaknya sistem yang benar-benar melindungi umat.

Ketegangan Timteng akan terus berulang selama dunia Islam terpecah dan tunduk pada sistem global sekuler. Keadilan tidak lahir dari meja perundingan yang dikendalikan kekuatan besar, melainkan dari penerapan hukum Allah secara menyeluruh.

Umat Islam membutuhkan perisai yang hilang itu. Bukan sekadar pemimpin nasional, tetapi kepemimpinan dunia yang menyatukan akidah, politik, dan kekuatan militer dalam satu arah.

Tanpa itu, api konflik hanya akan berpindah dari satu kota ke kota lain. Namun, dengan kembalinya manhaj Islam dalam bingkai kepemimpinan yang sahih, umat memiliki peluang nyata untuk keluar dari pusaran dominasi dan meraih kembali izzul Islam wal muslimin yang dijanjikan Allah.

Wallahu a'lam bish-shawab.