Oleh: Sadawa
Penulis Lepas
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa titik panas (hotspot) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbanyak terjadi di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Titik panas di Kalimantan Tengah naik 20 persen, sedangkan di Papua Selatan melonjak hingga 66 persen. Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan 1.468 titik panas dengan total 2.645 hektare lahan yang sedang dalam penanganan (Kompas, 6/11/2026).
Hingga 31 Oktober 2026, karhutla seluas 217 hektare di Papua Selatan belum juga padam. Hingga Sabtu (31 Oktober 2026), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa Papua Selatan masih menjadi daerah dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 903 titik. Dalam tiga hari terakhir, angka tersebut berfluktuasi dengan catatan 865 titik pada 29 Oktober dan 490 titik pada 30 Oktober. Sebagian besar wilayah kebakaran di Merauke berada di Klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga (Kompas, 2/11/2026).
Di Papua Barat, persoalannya juga tidak kalah serius. Karhutla menghanguskan lebih dari 3.317,56 hektare lahan hingga Agustus 2026. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay (Metrotvnews, 4/11/2026).
Hutan Papua sebagai Ruang Hidup Masyarakat Adat
Hutan Papua bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan ruang hidup masyarakat dan kekayaan alam yang wajib dijaga. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar kumpulan pohon yang memiliki nilai ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang kerap dimaknai layaknya seorang ibu atau Mama. Dari hutan, mereka memperoleh pangan, obat-obatan, bahan kebutuhan sehari-hari, serta ruang untuk menjalankan kehidupan sosial budaya.
Hutan juga menyimpan sejarah leluhur, identitas suku, dan wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, ketika hutan terbakar atau dialihfungsikan secara masif, yang hilang bukan hanya pepohonan dan habitat satwa, melainkan juga sumber penghidupan, warisan budaya, serta bagian dari identitas masyarakat adat Papua. Membakar hutan Papua berarti mengancam ruang hidup masyarakat yang telah menjaganya dari generasi ke generasi.
Konsep Kepemilikan dan Tanggung Jawab Negara dalam Islam
Dalam Islam, konsep kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan termasuk sumber daya alam dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah), yang berarti tidak boleh ada individu maupun korporasi swasta yang memonopoli manfaatnya untuk kepentingan pribadi.
Rasulullah ﷺ bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477 dan Ahmad no. 23082)
Hadis ini menjadi landasan tegas bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pihak. Negara bertindak sebagai pengelola yang memastikan manfaat kepemilikan umum dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.
Allah ﷻ berfirman:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menegaskan prinsip penting bahwa distribusi kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu. Pengelolaan kekayaan alam wajib memperhatikan keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas.
Selain itu, Allah ﷻ melarang keras segala bentuk perusakan alam melalui firman-Nya:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf: 56)
Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Negara tidak boleh membuka ruang bagi eksploitasi yang merusak ekosistem hanya demi mengejar keuntungan materi.
Dalam sistem Islam, negara berkedudukan sebagai pengurus rakyat (ra'in) dan perisai pelindung urusan rakyat (junnah). Rasulullah ﷺ bersabda:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)
Dengan amanah tersebut, negara wajib mencegah kerusakan hutan, melakukan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan lahan, mencegah pembakaran, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan. Apabila korporasi maupun pejabat terbukti terlibat dalam perusakan lingkungan, keduanya wajib diproses hukum secara adil tanpa membedakan jabatan dan kekuatan modal.
Penutup
Oleh karena itu, penyelesaian krisis ekologis tidak cukup hanya dengan pergantian kebijakan teknis semata. Diperlukan perubahan paradigma menuju sistem yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar pengaturan kehidupan. Kesadaran tersebut perlu dibangun di tengah umat melalui dakwah yang mencerdaskan dan membangun kesadaran politik ideologis. Umat perlu memahami bahwa berbagai persoalan kehidupan (termasuk bencana lingkungan, krisis pangan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam) tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan sistem yang diterapkan.
Dengan demikian, membangun kesadaran umat untuk kembali pada aturan Islam secara kaffah menjadi kebutuhan mendasar. Sinergi berbagai komponen umat pun diperlukan untuk menghadirkan perubahan menuju kepemimpinan Islam yang mampu menjalankan fungsi ra'in dan junnah secara nyata bagi rakyat. Sebab, ketika hutan Papua terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian pepohonan dan satwa, melainkan juga keberlangsungan hidup manusia serta masa depan generasi mendatang.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar