Oleh: Murni Supirman
Aktivis Muslimah
Jeritan hati rakyat yang kian terhimpit oleh krisis ekologis kembali menemukan suaranya lewat aksi nyata mahasiswa. Pada Rabu (28 Oktober 2026), kepungan barikade aparat di depan Gedung UOB Jakarta tidak menyurutkan langkah sekelompok mahasiswa untuk membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”. Gerakan turun ke jalan ini bukan lagi sekadar retorika musiman atau panggung politik praktis, melainkan sebuah alarm keras dan tuntutan konkret yang lahir dari batas kesabaran masyarakat jelata atas kerusakan alam yang kian masif.
Para mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan alam, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan yang selama ini karut-marut (IDN Times, 28/10/2026).
Jeritan dari Realitas Ketimpangan Lahan
Jeritan ini lahir dari realitas yang timpang dan memilukan. Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh segelintir oligarki telah membawa kerusakan lingkungan skala besar yang berujung pada penderitaan rakyat. Kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Para pemilik modal menikmati keuntungan finansial (cuan) yang melimpah dari konsesi lahan, sedangkan rakyat jelata harus menanggung derita akibat bencana banjir bandang dan pekatnya kabut asap dari karhutla.
Akar Masalah Sistemik Sekuler-Kapitalistik
Akar masalah dari ketimpangan ini terletak pada level struktural. Kebijakan politik-ekonomi yang berbasis pada sistem sekuler-kapitalistik menjadi biang keladi yang memuluskan penguasaan hutan oleh para oligarki. Dalam sistem ini, sumber daya alam yang melimpah dinilai sebagai komoditas bebas yang boleh diprivatisasi demi pertumbuhan ekonomi segelintir pemilik modal, sembari mengabaikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan.
Konstruksi Kepemilikan Umum dalam Islam
Sebagai alternatif, Islam menawarkan konstruksi politik-ekonomi yang berkeadilan untuk menyelesaikan krisis ini. Dalam pandangan Islam, hutan dikategorikan sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Oleh karena statusnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, hutan sama sekali tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada individu maupun korporasi swasta. Bahkan, negara pun tidak berhak mengambil alih hak kepemilikan umum ini menjadi milik negara (al-milkiyyah ad-daulah) untuk dikomersialkan; negara hanya bertindak sebagai pengelola (ra'in).
Politik ekonomi Islam mengatur agar seluruh hasil dari pengelolaan kepemilikan umum ini dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bersamaan dengan itu, Islam secara tegas mewajibkan manusia untuk menjaga alam, serta mengharamkan tindakan merusak atau membakar hutan yang dapat merugikan ekosistem dan kehidupan publik.
Reposisi Pemimpin Sebagai Ra'in dan Junnah
Pada akhirnya, perubahan ini membutuhkan reposisi peran pemimpin. Negara harus kembali pada fungsi hakikinya sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi seluruh rakyat. Pemimpin yang bertindak sebagai pelindung tidak akan membiarkan rakyatnya menjadi korban keserakahan korporasi.
Ia akan berdiri di garda terdepan untuk mengadili para perusak lingkungan, mencabut konsesi lahan yang merugikan publik, dan memastikan bahwa kekayaan alam dikelola bukan demi memupuk kekayaan segelintir oligarki, melainkan demi keselamatan serta kemakmuran bersama.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar