
Oleh: Sajidah
Penulis Lepas
Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan kini kembali dilalap api. Asap mengepul, lahan menghitam, dan ekosistem terancam rusak. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan, muncul persoalan mendasar yang patut direnungkan: mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang? Apakah persoalannya semata-mata disebabkan faktor alam dan kelalaian manusia, ataukah ada yang keliru dalam sistem pengelolaan sumber daya alam di negeri ini?
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terdapat 521 titik karhutla di sejumlah wilayah Indonesia dengan luas lahan terbakar mencapai 1.332 hektare. Peningkatan titik api terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara, yakni melonjak sebesar 146 persen. Angka ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih terus membayangi sejumlah wilayah di Indonesia (Detik, 12/11/2026).
BNPB mengembangkan sistem pemantauan karhutla berbasis integrasi data spasial dan perizinan. Sistem ini memungkinkan pemetaan titik panas, luasan lahan terbakar, hingga identifikasi pemegang izin atau pengelola lahan. Bahkan, BNPB telah mengidentifikasi sebaran titik panas di sejumlah wilayah konsesi perusahaan. Namun, hasil pemetaan tersebut tetap membutuhkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya (BNPB, 9/11/2026).
Karhutla juga terjadi di kawasan perizinan pertambangan. Di wilayah Puulemo dan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, luas kebakaran berdasarkan pemetaan sementara mencapai 31,68 hektare di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale Indonesia dan sekitar 90 hektare di wilayah yang mencakup IUPK serta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Penanganan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui pemetaan akses, identifikasi sumber air, dan upaya pemadaman (Antara Sultra, 23/10/2026).
Rangkaian fakta tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan persoalan yang dapat dianggap sepele. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemantauan titik panas, pengembangan teknologi pelacakan, koordinasi lintas lembaga, hingga pengerahan personel dan sarana pemadaman. Kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak perusahaan dalam penanganan kebakaran juga menjadi bagian dari ikhtiar mengatasi bencana. Tentu saja, langkah-langkah teknis tersebut patut diapresiasi.
Namun, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Ada persoalan mendasar yang perlu dibongkar, yakni tata kelola sumber daya alam yang selama ini memberikan ruang luas bagi kepentingan bisnis. Terlebih lagi, titik panas teridentifikasi di wilayah konsesi perusahaan dan kawasan perizinan pertambangan. Meskipun keberadaan titik api di wilayah izin tidak serta-merta membuktikan pemegang izin sebagai pelaku pembakaran, fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan lahan masih menyisakan persoalan serius.
Kapitalisme, Biang Kerusakan Alam
Dalam sistem kapitalisme sekular, sumber daya alam kerap dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Hutan, lahan, dan kekayaan tambang dijadikan objek eksploitasi demi memenuhi kepentingan bisnis. Penguasaan sumber daya alam pun terbuka lebar melalui berbagai mekanisme perizinan dan konsesi bagi pihak-pihak yang memiliki modal besar.
Paradigma inilah yang menjadikan kepentingan ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan kelestarian lingkungan. Negara memberikan izin pemanfaatan lahan kepada korporasi dengan harapan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas pemegang izin seharusnya berjalan beriringan dengan pemberian izin tersebut. Ketika pengawasan tidak optimal, risiko kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat menjadi semakin besar.
Pengembangan sistem pelacakan oleh BNPB memang menjadi sebuah kemajuan dalam aspek pemantauan. Namun, kebutuhan integrasi data lintas kementerian, verifikasi lapangan, serta penelusuran pihak yang bertanggung jawab menunjukkan bahwa persoalan tata kelola belum tuntas. Negara masih dihadapkan pada kerumitan koordinasi dan pengawasan yang berkelindan dengan berbagai kepentingan bisnis.
Inilah watak asli negara dalam sistem kapitalisme. Negara cenderung hanya berperan sebagai regulator, pemberi izin, sekaligus penengah kepentingan para pemilik modal. Sementara itu, korporasi mendapatkan ruang leluasa untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi meraup keuntungan. Akibatnya, fungsi utama negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat tidak berjalan secara maksimal.
Persoalan karhutla pada akhirnya tidak cukup dijelaskan melalui faktor cuaca, kelalaian individu, ataupun lemahnya koordinasi semata. Terdapat paradigma sekular-kapitalistik yang menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama pengelolaan alam. Selama paradigma ini dipertahankan, berbagai kebijakan teknis berisiko hanya menjadi solusi sementara, sedangkan akar kerusakan tetap dibiarkan.
Islam Menjaga Alam dengan Syariat
Islam memiliki pandangan yang mendasar dan berbeda dalam mengatur kepemilikan serta pemanfaatan sumber daya alam. Alam bukan sekadar aset ekonomi yang bebas dieksploitasi, melainkan amanah dari Allah ﷻ yang wajib dijaga kelestariannya. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan kehidupan, bukan membuat kerusakan.
Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf: 56)
Larangan tegas ini menjadi landasan bahwa segala aktivitas manusia (termasuk pengelolaan hutan dan pertambangan) wajib terikat dengan hukum Allah ﷻ. Tidak boleh ada pemanfaatan kekayaan alam yang mengakibatkan kerusakan ekologis maupun membahayakan keselamatan masyarakat.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan pembagian kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan, padang gembalaan, sumber air, serta barang tambang dengan deposit besar termasuk kategori harta kepemilikan umum. Kekayaan tersebut haram dimonopoli oleh individu maupun korporasi swasta. Negara bertanggung jawab mengelolanya secara langsung untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Dalam naungan Khilafah, prinsip kepemilikan ini diterapkan melalui kebijakan yang nyata. Negara tidak menyerahkan pengelolaan kekayaan milik umum kepada korporasi untuk dikuasai dan dimanfaatkan demi keuntungan privat. Negara mengelolanya secara mandiri, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pendistribusian hasilnya kepada seluruh masyarakat.
Khilafah juga menjalankan fungsi utama sebagai pengurus rakyat (ra'in) dan perisai pelindung (junnah). Negara menyediakan sarana pencegahan karhutla secara memadai, melakukan pemetaan kawasan rawan, menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut, serta menyiagakan personel dan peralatan pemadam yang lengkap. Ketika muncul titik api, negara segera mengerahkan petugas terlatih untuk melakukan pemadaman, evakuasi, dan perlindungan masyarakat tanpa menunggu kebakaran meluas.
Apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang mengakibatkan kerusakan dan membahayakan masyarakat, negara akan melakukan penyelidikan menyeluruh serta menjatuhkan sanksi takzir (sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh hakim/penguasa) sesuai tingkat pelanggarannya. Tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun, baik individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain penegakan hukum yang tegas, Khilafah membangun kepribadian Islam melalui sistem pendidikan yang berlandaskan akidah. Ketakwaan menjadi kendali internal agar manusia tidak berbuat kerusakan meskipun memiliki kesempatan dan kekuasaan. Sebab, setiap perbuatan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.
Rasulullah ﷺ bersabda:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan untuk meraih kekuasaan, melainkan amanah berat untuk mengurus dan melindungi rakyat. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan pemilik modal mengalahkan keselamatan masyarakat serta kelestarian alam.
Penutup
Karhutla yang terus berulang seharusnya membuka mata kita bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penambahan armada pemadam, teknologi pemantauan, ataupun perbaikan koordinasi semata. Selama kapitalisme sekular masih menjadi landasan pengaturan kehidupan, sumber daya alam akan terus rentan menjadi objek eksploitasi. Perubahan mendasar mutlak dibutuhkan dengan mengembalikan seluruh pengaturan kehidupan kepada syariat Allah ﷻ. Hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh dalam naungan Khilafah, pengelolaan alam dapat berjalan sesuai amanah Allah ﷻ, bukan tunduk pada keserakahan manusia.
Wallahu a’lam bish-shawab.

0 Komentar