DARI KARHUTLA KITA BELAJAR: YANG SAKIT ATURANNYA, BUKAN HANYA ORANGNYA


Oleh: Ninik Rahayuningsih
Aktivis Muslimah

Belum susut asap dan padam api di Borneo, Bumi Papua pun menyusul berkobar. Bahkan, sejumlah media menyebutkan bahwa Papua pada November 2026 ini telah menjadi episentrum baru kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan ribuan hektare kawasan hutan yang hangus terbakar. Tidak hanya di satu tempat, titik-titik api terpantau menyebar di beberapa wilayah Papua.

Data Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 3.317,56 hektare wilayah terbakar yang tersebar di tujuh kabupaten per Agustus 2026 (Metro TV, 4/11/2026). Kabupaten Merauke, Mappi, dan Asmat mengalami dampak karhutla terparah dengan luas kebakaran mencapai puluhan ribu hektare, tepatnya di kawasan Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, sepanjang tahun ini (Kompas, 5/11/2026). Kondisi serupa juga diikuti oleh wilayah lain di Tanah Papua yang terpantau memiliki titik api, seperti Provinsi Papua Pegunungan dan sekitarnya.

Khususnya Papua Selatan, wilayah ini telah menjadi episentrum utama karhutla di Tanah Papua seiring masifnya pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan tersebut. Berdasarkan kesaksian warga serta hasil temuan beberapa organisasi lingkungan dan lembaga bantuan hukum, kebakaran ini sudah berlangsung sejak Agustus lalu dengan titik-titik api yang berasal dari area yang digusur perusahaan dan proyek PSN. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa lebih dari dua juta hektare lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menjadi salah satu target sasaran PSN untuk pusat pengembangan pangan dan energi (food estate) serta perkebunan tebu dan padi (BBC, 14/10/2026).


Bukan Salah El Nino

Telah nyata bahwa karhutla ini tidak sesederhana diakibatkan oleh fenomena El Nino yang melanda wilayah khatulistiwa tahun ini. Bahkan, jauh sebelum gejala alam tersebut muncul, karhutla telah lama terjadi dan menjadi kian agresif saat kemarau panjang melanda dalam beberapa tahun terakhir. Bencana karhutla ini terjadi secara masif dan merata di berbagai wilayah yang notabene berada di sekitar area konsesi hutan maupun lahan, termasuk kawasan PSN, perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Bukti lain bahwa lahan tersebut memang sengaja dibakar adalah fakta bahwa setelah api padam, bermunculan bibit-bibit sawit di area yang terbakar itu. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Kita tentu belum lupa bahwa negara ini memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berisi larangan bagi setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta ayat (2) yang memberikan pengecualian dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Produk undang-undang inilah yang oleh banyak pihak ditengarai menjadi celah hukum terjadinya karhutla karena aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar (dengan dalih dilakukan oleh masyarakat adat) makin marak dijalankan.

Adanya celah aturan tersebut membuat peluang pembakaran hutan dan lahan terbuka lebar asalkan syarat administratifnya terpenuhi. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi lingkaran setan yang sulit diputus sehingga aparat kesulitan memberantas para pelaku karhutla selama ini. Bagai jauh panggang dari api: alih-alih memadamkan kobaran api, aturan yang ada justru menambah amunisi untuk terus mengobarkannya.

Bukanlah hal yang mengherankan apabila produk legislasi semacam ini marak hadir di tengah masyarakat meskipun sangat merugikan rakyat. Pasalnya, negara yang menerapkan ideologi kapitalisme memang berprinsip bahwa kepentingan pemilik modal berada di atas kepentingan rakyat. Uang menjadi pusat sekaligus sumber kekuasaan dan kedaulatan. Bagaimana tidak? Kekuasaan yang seharusnya berpihak kepada umat justru takluk di hadapan kepentingan para korporat dan konglomerat. Meski kerap berkoar atas nama rakyat, faktanya kebijakan yang lahir justru membela para pemilik modal. Jargon dan janji manis hanya sekadar basa-basi (lip service) yang hadir menjelang pemilihan. Penguasa pun menjadi kepanjangan tangan pengusaha; parahnya lagi, betapa banyak penguasa saat ini yang sekaligus merangkap sebagai pengusaha.

Aturan-aturan yang rapuh dan merugikan masyarakat nyatanya menjelma menjadi ladang basah bagi para pelaku kejahatan lingkungan, terutama pemilik modal serakah. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang terpapar pola pikir sekular tanpa rasa takut akan dosa turut menjadi bagian yang memanfaatkan celah legislasi rusak ini. Mereka rela menukar keselamatan sesamanya dengan recehan rupiah dan jabatan yang tidak seberapa, lalu menjadi kaki tangan para pemodal rakus untuk membabat habis paru-paru bumi tanpa belas kasih. Inilah wajah negeri yang meletakkan asas kehidupannya di atas ideologi kapitalisme. Akibatnya, bukan hanya sistem aturannya yang rusak, melainkan juga perilaku manusianya turut rusak.


Islam Bicara Solusi

Berbeda halnya jika negeri yang gemah ripah loh jinawi ini dilandaskan pada ideologi yang sahih, yakni Islam; niscaya negeri ini akan terwujud menjadi negeri yang baik dan penuh ampunan Allah ﷻ (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Sebab, aturan hidup dalam Islam disusun bukan berdasarkan asas manfaat semata, apalagi pesanan pemilik modal, melainkan bersumber langsung dari Sang Pencipta. Siapakah yang mampu berbuat adil bagi seluruh makhluk jika bukan Allah ﷻ? Allah ﷻ telah menetapkan aturan Islam yang sempurna dan menyempurnakan kehidupan, bahkan mengancam siapa saja di kalangan kaum muslim yang mencari aturan hukum selain Islam sebagai golongan orang-orang yang merugi.

Islam sama sekali tidak memberikan ruang bagi siapa pun (sekalipun miliarder) untuk mempermainkan dan mengutak-atik hukum syariat. Islam menutup rapat setiap celah yang dapat menjadi jalan bagi manusia untuk menguasai sesamanya dan mengisap hak hidup orang lain. Islam menetapkan bahwa hutan dan lahan yang menyimpan hajat hidup khalayak umum merupakan harta milik seluruh rakyat tanpa terkecuali, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477 dan Ahmad)

Kawasan hutan termasuk dalam cakupan padang gembalaan dan sumber daya alam milik umum tersebut. Hak pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menjaga kelestarian kawasan hutan dan lahan. Haram hukumnya bagi negara menyerahkan hak penguasaan dan pemanfaatan hutan kepada individu maupun korporasi, baik lokal maupun asing.

Selain itu, untuk mencegah sekaligus menindak para pelaku karhutla, sistem sanksi dalam Islam tidaklah main-main. Hukuman mulai dari tingkat paling ringan hingga sanksi paling berat berupa hukuman mati dapat ditegakkan dalam sistem Islam (Khilafah). Sanksi tegas ini niscaya mampu memberikan efek jera bagi para pelaku serta mencegah pihak lain melakukan kejahatan serupa.

Penegakan hukum tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa. Bahkan, ketika penguasa keliru atau lalai dalam menetapkan kebijakan terkait perlindungan lingkungan, mereka juga menjadi objek hukum dan dapat dikenai sanksi hukum Islam. Penguasa adalah penanggung jawab penuh atas segala urusan rakyatnya, baik di hadapan manusia maupun di akhirat kelak, sehingga tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Pola pikir (mindset) kepemimpinan yang amanah seperti ini tidak akan pernah dijumpai dalam sistem kapitalisme sekular seperti sekarang.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Posting Komentar

0 Komentar