JEMU AKAN NEGERI KRITIKFOBIA, RINDU NEGERI BERBASIS SYARIAH


Oleh: Lailin Nurul Hidayati
Aktivis Muslimah

Mahasiswa membentangkan spanduk raksasa di hadapan barikade aparat di depan Gedung UOB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Bunyinya tegas: “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” (JawaPos, 28/10/2026). Warga di sekitar lokasi ikut bersorak dan memberikan dukungan ketika spanduk tersebut dibentangkan oleh para mahasiswa.

Aksi massa ini membawa lima tuntutan utama, di antaranya penetapan status bencana nasional beserta penyelesaian tata kelola lahan dan penindakan oknum korporasi yang bertanggung jawab; mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat serta menghentikan program populis demi kepentingan politik; menurunkan biaya pendidikan; menghentikan penyalahgunaan kekuasaan serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); serta mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar hak asasi manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi di ruang sipil (Kompas, 28/10/2026).

Mengapa kalimat pada spanduk tersebut terasa begitu menghantam? Kalimat itu menelanjangi ketidakadilan yang dipertontonkan secara nyata sekaligus membeberkan inkompetensi para pejabat negara yang lebih membela kepentingan segelintir elite dan oligarki. Hutan yang merupakan paru-paru dunia dan semestinya menjadi napas kehidupan bersama justru diperas manfaatnya hingga menyisakan asap, sedangkan para oligarki menikmati keuntungan dari izin konsesi lahan. Korbannya adalah rakyat kecil yang terus memanen bencana: banjir bandang ketika musim hujan tiba dan kabut asap kala kemarau melanda.


Akar Persoalan

Dampak dari keserakahan ini merembet ke mana-mana: napas terasa sesak, udara tercemar racun, hari-hari diselimuti kabut kelabu, hingga rusaknya ekosistem tanah gambut. Ketika status bencana nasional tak kunjung ditetapkan, tuntutan untuk mengadili korporasi pun terus digaungkan agar kasus ini tidak berhenti tanpa tersangka. Inilah potret wajah keadilan yang pincang.

Akar masalahnya bukan sekadar perilaku oligarki atau kepentingan penguasa semata, melainkan sistem yang diterapkan. Selama kapitalisme sekular dijadikan dasar politik sebuah negara, hutan akan terus diperlakukan sebagai komoditas yang memiliki nilai jual beli dan bebas dikuasai oleh siapa pun yang memiliki modal besar. Tak heran jika hukum terasa tajam ke bawah, tetapi begitu tumpul ke atas. Menambal pasal perundang-undangan tanpa mengganti sistem ibarat menimba air dari perahu bocor tanpa menutup lubang pada lambungnya.

Selama sistem rusak itu dipertahankan, setiap musim kemarau sangat berpotensi melahirkan kerusakan dan bencana baru akibat eksploitasi hutan yang ekstrem. Dengan demikian, bencana yang terjadi bukan semata-mata salah faktor cuaca, melainkan buah dari eksploitasi dan manipulasi hutan yang tidak bertanggung jawab, berpadu dengan kegagapan penguasa dalam mengantisipasi perubahan iklim yang kian memperburuk situasi.


Paradigma Kepemimpinan Islam

Islam telah menawarkan paradigma pengelolaan alam yang jauh berbeda. Rasulullah ï·º bersabda bahwa kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud no. 3477). Berdasarkan dalil ini, Islam merumuskan konsep kepemilikan umum (al-milkiyah al-'ammah), yakni sumber daya alam (SDA) (termasuk kawasan hutan) berstatus sebagai harta milik umum yang haram dikomersialisasi.

Konsekuensinya sangat tegas: terhadap lahan milik umum seperti hutan, negara tidak boleh menyerahkan atau menjual hak penguasaannya kepada korporasi maupun segelintir pemilik modal. Negara pun tidak berhak menjadikannya aset milik negara yang bebas dikelola tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, negara hanya berperan sebagai pengelola (periayah) yang wajib menyalurkan seluruh manfaat hutan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembakaran hutan maupun pembukaan lahan secara ilegal untuk perkebunan sawit dan bisnis lainnya akan dijatuhi sanksi tegas oleh negara karena telah merampas harta kepemilikan umum.

Islam juga mewajibkan manusia sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fil-ardh) untuk menjaga kelestarian alam beserta seisinya. Allah ï·» telah melarang keras perbuatan merusak di muka bumi. Membakar hutan dengan sengaja merupakan bentuk kerusakan nyata di depan publik sehingga pelakunya wajib diadili, persis seperti tuntutan pada spanduk mahasiswa di Jalan Sudirman tersebut.

Di sinilah peran pemimpin negara diuji. Rasulullah ï·º telah menegaskan bahwa imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat (ra'in) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya, sekaligus perisai pelindung (junnah) tempat rakyat berlindung (HR. Muslim no. 1829). Perisai negara tidak boleh berbalik melindungi tersangka kejahatan atau membela kepentingan pemodal dengan menentang hukum Islam dan mengorbankan rakyat.

Tanpa kehadiran negara sebagai pelindung utama, hutan akan terus digerus dan dihabisi layaknya harta pribadi. Menindak tegas korporasi perusak lingkungan, mencabut penguasaan hutan dari tangan oligarki, serta memulihkan dan menjaga kelestarian hutan bukan hanya tugas negara, melainkan kewajiban syar'i yang kelak akan ditagih pertanggungjawabannya di hadapan Allah ï·».


Penutup

Dengan demikian, sistem hukum yang dilahirkan dari akal manusia semata akan selalu menyisakan celah bagi manusia lain untuk mengubah atau memanipulasinya demi kepentingan populis maupun golongan tertentu. Jelas Islam menolak hal ini sebab hukum tertinggi dalam sistem Islam adalah hukum syarak yang diturunkan oleh Allah ï·» dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad ï·º. Seharusnya, Al-Qur'an dan sunah menjadi acuan utama dalam perumusan hukum dan penegakan aturan di muka bumi. Sebab, Islam berdiri di atas asas yang kokoh (menerapkan hukum Allah ï·» secara utuh serta menutup rapat segala celah manusia untuk mempermainkannya) demi kemaslahatan manusia, kelestarian alam, dan seluruh makhluk-Nya.

Posting Komentar

0 Komentar