
Oleh: Tri Murtini
Penulis Lepas
Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Data Kependudukan Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk muslim mencapai 251,25 juta jiwa atau 87,15 persen dari total 288,31 juta penduduk (Kemendagri, 13/3/2026). Namun, besarnya jumlah tersebut tidak otomatis tercermin dalam tata hukum dan kebijakan publik yang berlandaskan syariat Islam. Muncul paradoks: mayoritas secara identitas kependudukan, tetapi belum menjadi penentu dominan dalam tata kelola negara menurut perspektif penerapan syariat Islam.
Negara memang mengakomodasi sejumlah kebijakan bernuansa Islam, seperti pengembangan industri keuangan dan pasar modal syariah. Namun, keberadaan kebijakan tersebut belum menunjukkan bahwa Islam menjadi landasan utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Persoalannya bukan sekadar seberapa banyak kebijakan berlabel syariah, melainkan paradigma yang mendasari pembentukan hukum dan kebijakan itu sendiri.
Ketika agama ditempatkan terutama dalam ranah ibadah dan moralitas personal, sementara urusan hukum publik, ekonomi, dan politik diatur berdasarkan prinsip yang terpisah dari agama, penerapan Islam akan cenderung parsial. Islam seolah-olah hanya diambil pada aspek yang dianggap menguntungkan, tetapi tidak dijadikan landasan menyeluruh dalam mengatur kehidupan.
Dalam perspektif Islam, kondisi ini berkaitan dengan sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Paradigma tersebut menempatkan manusia sebagai penentu aturan berdasarkan pertimbangan akal, kepentingan, dan kemaslahatan duniawi semata. Sebaliknya, Islam memandang bahwa pengaturan seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan publik, wajib merujuk pada ketentuan Allah ﷻ.
Kapitalisme turut membentuk tata kelola kehidupan yang menempatkan kepentingan material dan orientasi keuntungan sebagai pertimbangan dominan. Agama kerap diposisikan sebagai urusan individual, sedangkan kebijakan ekonomi dan politik ditentukan berdasarkan pertimbangan pragmatis. Dominasi cara pandang sekular dalam pendidikan, media, dan wacana publik juga membentuk persepsi bahwa agama cukup ditempatkan dalam ranah ibadah personal. Padahal, Islam memiliki seperangkat prinsip yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, persoalan umat tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan tambal sulam, melainkan memerlukan perubahan paradigma yang mendasar.
Imam al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtishad fi al-I'tiqad menjelaskan eratnya hubungan antara agama dan kekuasaan. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Keduanya tidak semestinya dipisahkan, melainkan saling menopang dalam mewujudkan kehidupan yang berlandaskan kebenaran.
Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam yang menjelaskan Islam sebagai mabda (ideologi) dengan seperangkat aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan sekadar hubungan manusia dengan Allah ﷻ, melainkan juga hubungan sosial serta tata kelola masyarakat dan negara.
Allah ﷻ memerintahkan kaum muslim untuk mengambil ajaran Islam secara menyeluruh:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)
Ayat ini menegaskan kewajiban menjalankan Islam secara menyeluruh, bukan memilah ajarannya berdasarkan kepentingan atau membatasinya pada urusan ritual. Islam harus menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, hukum, dan politik.
Allah ﷻ juga mengingatkan:
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Ma'idah: 50)
Ayat ini menegaskan bahwa hukum Allah ﷻ wajib menjadi rujukan utama bagi orang-orang yang meyakini kebenaran-Nya. Menjadikan syariat sebagai landasan kehidupan bukan sekadar pilihan moral, melainkan bagian dari ketaatan mutlak kepada Allah ﷻ.
Sudah saatnya umat Islam menanggalkan mentalitas mayoritas yang hanya tercatat dalam administrasi kependudukan, tetapi tidak diwujudkan dalam perjuangan menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan. Keberkahan Islam tidak akan terwujud secara utuh apabila syariat hanya diterapkan secara parsial, sementara aspek kehidupan lainnya diatur berdasarkan paradigma yang bertentangan dengannya.
Solusi hakiki bagi negeri ini adalah perubahan sistemik menuju penerapan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah. Perubahan ini bukan sekadar pergantian kebijakan, melainkan perubahan mendasar pada paradigma, aturan, dan tata kelola kehidupan yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan. Tanpa perubahan tersebut, mayoritas muslim Indonesia berisiko terus menjadi mayoritas secara angka semata, tetapi tidak menjadikan syariat sebagai landasan utama kehidupan bernegara.
Wallahu a’lam bish-shawab.

0 Komentar