LUKA SUMATRA YANG MAKIN MENGANGA

Oleh: Irohima

Penulis Lepas

Saat ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita menyaksikan masjid-masjid yang ramai akan jemaah, lantunan ayat Al-Qur'an yang menggema, orang-orang yang saling berlomba dalam beribadah hingga takjil melimpah yang terkadang tersedia hampir di setiap sudut saat kaki melangkah. Semua umat muslim tengah berbahagia menyambut Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari-Nya. Namun, pernahkah terbetik di benak kita, saat kita sibuk menyiapkan hidangan berbuka, masih ada saudara muslim kita yang tengah berjuang sekuat tenaga meraih asa di tengah puing-puing bencana dan di tengah manusia yang hampir melupakan mereka?

Sudah sekitar 2—3 bulan sejak November 2025 bencana banjir yang melanda Sumatra terjadi. Bencana yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bahkan memperpanjang status masa tanggap darurat bencana hingga 3 Februari 2026 karena Aceh Tamiang masih dianggap belum pulih pascabencana hidrometeorologi banjir-longsor yang sporadis dan juga karena kondisi daerah tersebut masih dipenuhi lumpur.

Diketahui, wilayah terdampak bencana di Aceh sebanyak 12 kecamatan, 209 kampung. Sementara itu, jumlah korban terdampak sebanyak 101 orang meninggal dunia dan 18 orang luka-luka. Sebanyak 6.052 warga juga masih mengungsi di 65 titik lokasi pengungsian. Fasilitas publik, infrastruktur kesehatan, dan rumah masyarakat Aceh mengalami kerusakan yang sangat parah (CNN Indonesia, 21/01/2026).

Di sisi lain, hunian sementara (huntara) korban banjir baru sebagian kecil saja yang rampung, sekitar 439 unit dari 2.591 unit, padahal kondisi masyarakat sudah mendesak. Bencana yang meluluhlantakkan hampir semua aspek membuat penyintas korban banjir tidak memiliki penghasilan selama dua bulan lebih (Kompas, 12/02/2026).

Ditambah dengan bantuan pemerintah yang lambat datang, menjadikan warga hanya bisa bergantung pada bantuan masyarakat saja. Hal ini kemudian bertambah menyedihkan ketika 13 Desa di Aceh Masih Mati Listrik Pascabencana, sebagaimana diungkapkan Wakil Gubernur Aceh, Dek Fadh (Detik, 10/02/2026).

Dengan kondisi yang sulit, rumah rusak, kesulitan ekonomi, mata pencaharian yang hilang, dan sarana yang minim, tentu akan berdampak besar pada masyarakat dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Akan muncul beberapa kendala ketika berpuasa di tengah keterbatasan fasilitas. Sangat melukai hati saat membayangkan kita di sini bisa dengan tenang melaksanakan ibadah, sahur dan berbuka dengan makanan segala rupa, sementara mereka akan sahur dan berbuka seadanya.

Sungguh, mereka masih dalam keadaan terluka, dan luka mereka makin menganga tatkala kita seolah perlahan melupakan mereka. Berita terkait bencana Sumatra yang awalnya gencar dan membara kini meredup, tergantikan dengan isu skandal perselingkuhan, hiburan, dan isu-isu lainnya yang kadang tak berfaedah. Bantuan kemanusiaan pun mulai menyusut, padahal di awal bencana, bantuan dari berbagai elemen tumpah ruah. Namun, kepedulian dan bantuan hanya dilakukan sementara dan tidak berkelanjutan.

Ketika berita bencana banjir mencuat dan unggahan terkait bencana Sumatra banyak beredar di media sosial, saat itu jutaan empati dan bantuan datang tanpa diundang. Berbagai elemen ikut terjun, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, hingga rakyat biasa. Namun, seiring waktu, entah karena lelah, lupa, sengaja, atau tak lagi viral di media, semua perlahan kembali bersikap seperti tak terjadi apa-apa, dan korban bencana kembali larut dalam duka.

Lebih dari itu, institusi negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana telah abai terhadap nasib para korban. Riayah yang tak memadai telah terbukti dari fakta di lapangan yang tak sesuai dengan klaim mereka atas rekonstruksi pascabencana. Kondisi wilayah bencana yang tak kunjung pulih, masyarakat yang masih terjebak di tenda pengungsian, serta ketahanan pangan korban yang rapuh akibat ketiadaan penghasilan dan lambatnya bantuan, menandakan bahwa negara tidak menjalankan tugasnya sebagai ra'in.

Karut-marut penanganan bencana Sumatra tak lain disebabkan oleh model kepemimpinan kapitalistik negeri ini. Kebijakan yang diterapkan kerap hanya bersifat pencitraan, tidak solutif, dan materialistis. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana sikap penguasa yang menyambut baik ketertarikan pihak swasta untuk membeli material lumpur sisa banjir. Sikap ini mengesankan bahwa penguasa lebih mengedepankan aspek ekonomi dibanding penderitaan warga.

Ketertarikan pihak swasta akan material lumpur dinarasikan sebagai solusi, padahal justru dijadikan sebagai alat untuk melempar tanggung jawab. Penerapan kebijakan ini jika tidak disertai regulasi jelas dan pengawasan yang ketat akan berpotensi menimbulkan celah bagi swasta untuk melakukan eksploitasi. Sangat jelas bahwa kebijakan ini tidak solutif dan cenderung berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Namun, kembali pada karakter kepemimpinan kapitalistik, tak peduli seberapa buruk dampak yang akan timbul, keuntungan akan selalu menjadi prioritas utama, bahkan dibandingkan dengan nyawa. Begitu juga saat ini, persoalan terkait masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra dan wilayah lainnya seolah terlupakan, tenggelam oleh berbagai persoalan lain yang tak kalah menyedihkan.

Negara adalah ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang seharusnya bertanggung jawab penuh dalam penanggulangan bencana dan rekonstruksi pascabencana. Namun sayang, kita tidak akan pernah mendapatkan riayah dan perlindungan selama kita masih berada di bawah sistem kapitalisme. Rakyat justru acap kali menjadi korban dari berbagai kebijakan karena memang pada dasarnya sistem kapitalisme hanya berfokus pada keuntungan, bukan pada kemaslahatan umat.

Berbanding terbalik dengan sistem Islam. Negara dalam Islam akan senantiasa memprioritaskan kepentingan umat, apalagi dalam keadaan sulit seperti bencana. Selain memenuhi kebutuhan dasar rakyat, negara akan mengerahkan segala upaya dalam memulihkan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan wilayah yang terdampak bencana dari segala aspek, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, hingga kondisi masyarakat akan kembali seperti sediakala. Terlebih dalam menghadapi situasi Ramadan saat ini, tentu negara akan bersegera mengupayakan situasi yang kondusif agar masyarakat di wilayah bencana dapat beribadah secara optimal dan menjalani bulan Ramadan tanpa kekhawatiran.

Negara dalam Islam, yaitu khilafah, akan menaruh perhatian khusus pada wilayah yang terkena bencana. Tak hanya penanganan bencana yang cepat dan tepat, namun kebijakan, anggaran, dan SDM akan dikerahkan untuk segera merekonstruksinya. Visi riayah yang diemban khilafah menjadikan kebijakan dan pengelolaan anggaran untuk wilayah bencana bersifat efektif dan solutif. Khilafah juga tidak membatasi anggaran untuk rekonstruksi wilayah bencana. Alokasi dana untuk bencana akan diupayakan selalu ada. Meski jika di kemudian hari ditemukan anggaran di Baitulmal minim, maka negara akan menarik pajak yang bersifat temporer dan hanya diambil dari orang-orang kaya saja.

Dengan Islam, persoalan bencana di Sumatra akan cepat terselesaikan. Takkan ada pengabaian, apalagi drama pencitraan. Dengan Islam pula, bulan Ramadan akan dijalani dengan tenang tanpa kekhawatiran.

Wallahu a'lam bish-shawab.