Oleh: Nur Aulia Rahmah, S.Pd.
Aktivis dan Ibu Rumah Tangga
Setiap kemarau datang, langit yang sama kembali menghitam. Di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, hingga Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT), jutaan warga kembali menghirup asap beracun. Anak-anak terbatuk di dalam rumah, sekolah diliburkan, dan penderitaan rakyat seolah menjadi agenda tahunan yang berulang tanpa akhir. Di tengah sesaknya napas warga, narasi penanganan bencana yang berembus dari meja pembuat kebijakan kerap kali berujung pada satu kesimpulan pasrah: menunggu hujan turun. Namun, layakkah keselamatan jiwa puluhan juta rakyat digantungkan semata-mata pada gumpalan awan di langit?
Secara kasatmata, eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini memicu krisis kemanusiaan yang teramat nyata. Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak telah menembus 333.470 kasus, dengan lebih dari 75.000 kasus di antaranya menggerogoti tubuh mungil balita (Tirto, 23/10/2026). Data pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga merekam keberadaan 1.593 titik panas (hotspot) dengan luas lahan terbakar mencapai 10.781 hektare hanya dalam waktu 24 jam (Tirto, 26/10/2026).
Kondisi ini memaksa Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan status kualitas udara di wilayah terdampak pada level tidak sehat hingga berbahaya (Kompas TV, 22/9/2026). Berbagai ikhtiar teknis, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan es kering (dry ice) dan penyemaian garam, terus dikerahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama lembaga terkait untuk memicu hujan buatan (BeritaSatu, 21/10/2026).
Akar Masalah: Paradigma Kapitalisme Sekular
Kita tentu mengapresiasi kerja keras para petugas pemadam dan relawan yang bertaruh nyawa di garis depan. Namun, memaknai karhutla sekadar sebagai fenomena iklim atau krisis teknis pemadaman adalah kekeliruan fatal. Upaya teknologis seperti modifikasi cuaca maupun pembasahan lahan hanyalah solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Pintu kebakaran terus terbuka lebar karena sistem ekonomi kapitalisme sekular yang diadopsi saat ini memandang hutan dan lahan gambut bukan sebagai amanah ekologis, melainkan sebagai komoditas komersial.
Dalam cengkeraman kapitalisme, liberalisasi penguasaan lahan diberi karpet merah. Jutaan hektare konsesi hutan diserahkan kepada korporasi demi kejar tayang investasi, ekspansi perkebunan sawit, dan megaproyek energi. Metode pembakaran lahan pun acap kali dipilih demi efisiensi biaya pembukaan lahan. Akibatnya, negara gagap melakukan penegakan hukum yang adil; sanksi kerap tumpul ke atas dan hanya menyasar pekerja lapangan, sementara pemilik modal pembakar hutan tetap melenggang aman. Inilah bentuk kezaliman sistemik yang mengorbankan keselamatan rakyat demi syahwat oligarki.
Paradigma Islam: Negara sebagai Ra'in dan Junnah
Islam datang dengan paradigma yang mendasar dan menyeluruh dalam mengelola alam serta melindungi jiwa manusia. Negara dalam Islam memikul peran sebagai pengurus rakyat (ra'in) dan perisai pelindung (junnah). Penguasa tidak boleh bersikap pasif menanti bantuan cuaca saat rakyatnya terancam bahaya racun asap.
Dalam kitab Al-Mathalib al-'Aliyah bi Zawa'id al-Masanid ats-Tsamaniyah karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, diriwayatkan keteladanan Khalifah Umar bin Khaththab r.a. pada masa paceklik 'Amul Ramadah, yang merasa sangat cemas dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan warganya hingga mengurus setiap detail kebutuhan rakyat ketika krisis melanda.
Tanggung jawab kepemimpinan ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)
Dalam pandangan syariat, hutan dan sumber daya alam yang melimpah berstatus sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang haram hukumnya dikuasai atau diserahkan konsesinya kepada individu maupun korporasi swasta. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menegaskan bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup publik wajib dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
Perbuatan merusak lingkungan akibat keserakahan manusia juga secara tegas dilarang oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf: 56)
Rasulullah ﷺ pun memberikan acuan hukum yang jelas terkait pengelolaan harta milik bersama:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477)
Penutup
Oleh karena itu, mengakhiri sengkarut karhutla tidak cukup dengan doa meminta hujan di tengah sistem politik-ekonomi yang merusak. Solusi tambal sulam tidak akan pernah menyelesaikan krisis yang terus berulang. Umat membutuhkan perubahan hakiki berupa penghentian total privatisasi hutan, penerapan sanksi tegas (takzir) bagi perusak lingkungan, serta pencabutan konsesi korporasi pembakar lahan. Seluruh langkah preventif dan kuratif ini hanya dapat diwujudkan secara utuh ketika tata kelola kehidupan dikembalikan pada naungan Khilafah ar-Rasyidah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar