Oleh: Tri Murtini
Penulis Lepas
Langit Papua kembali pekat oleh kabut asap, merenggut hak menghirup udara bersih rakyat di ujung timur Indonesia. Narasi bencana alam dan fenomena El Niño kembali digaungkan untuk mewajarkan musibah musiman ini. Padahal, bumi Papua bukan hanya terbakar karena terik matahari, melainkan terbakar di tengah pembukaan lahan, ambisi megaproyek, dan derasnya arus investasi.
El Niño memang berpengaruh terhadap kerentanan kebakaran. Namun, kritik yang lebih mendasar bukanlah menyangkal faktor alam, melainkan mempertanyakan bagaimana kebijakan pembukaan lahan memperbesar risiko ekologis tersebut. Tiga fakta berikut cukup untuk membongkar narasi tersebut.
Pertama, skalanya sangat masif. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, seluas 173.197 hektare hutan dan lahan di Tanah Papua hangus terbakar, menyumbang 27 persen dari total kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional (Kompas, 9/11/2026). Angka ini didasarkan pada metode pemantauan MapBiomas yang berbeda dengan metode pemantauan SiPongi.
Kedua, kebakaran terpusat di area proyek pangan. Titik api terkonsentrasi secara masif di kawasan proyek pangan (food estate/kawasan cadangan pangan dan cetak sawah rakyat) yang menembus luasan 60.615 hektare (GoodStats, 20/10/2026). Konsentrasi ini menunjukkan bahwa musim kemarau hanyalah pemicu, sementara pembukaan lahan dan perubahan bentang alam telah membuat kawasan proyek jauh lebih rentan terbakar.
Ketiga, sepertiga titik panas di Tanah Papua justru berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat 8.324 titik panas di Tanah Papua, dengan 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, terdiri atas 1.834 titik di area food estate dan 913 titik di kawasan perkebunan tebu atau energy estate (Ekuatorial, 10/11/2026). Temuan ini semestinya menjadi dasar investigasi menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan pembakaran secara sengaja sebagai metode pembukaan lahan yang lebih murah dan cepat demi kepentingan investasi.
Dampak Ekologis dan Paradigma Pembangunan Kapitalistik
Dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Pekatnya kabut asap memicu gangguan pernapasan, melumpuhkan ketersediaan air bersih, serta merusak ekosistem sagu dan tempat berburu alami. Masyarakat adat Papua terpaksa kehilangan ruang hidup sekaligus sumber pangan lokal mereka. Ironisnya, warga terpaksa berjibaku melawan kobaran api secara manual hanya dengan sabetan dedaunan, ranting pohon, dan air di dalam jeriken seadanya.
Karhutla Papua memperlihatkan persoalan mendasar dalam paradigma pembangunan yang berorientasi pada akumulasi modal. Hutan, rawa, dan tanah adat dipandang semata-mata berdasarkan nilai ekonominya, sedangkan fungsi ekologis dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder. Pembukaan kawasan hutan, perubahan bentang alam, serta pengeringan lahan rawa kian meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran.
Oleh karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman api dan penanganan korban secara temporer. Dalam perspektif Islam, alam bukan sekadar komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan amanah yang pengelolaannya wajib tunduk pada ketentuan Allah ﷻ serta memperhatikan kemaslahatan manusia.
Kerusakan alam akibat ulah keserakahan manusia telah diperingatkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia...” (QS. Ar-Rum: 41)
Tata Kelola Alam dalam Sistem Islam
Secara sistemik, Islam melarang privatisasi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Rasulullah ﷺ bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (hutan), air, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477)
Hal ini dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Iqtishad fi al-Islam, bahwa hutan terkategori sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang haram hukumnya dimiliki secara pribadi maupun diserahkan hak penguasaannya kepada korporasi swasta.
Hanya dalam tata kelola Khilafah, negara hadir menjalankan fungsi hakiki sebagai pengurus rakyat (ra'in) dan perisai pelindung (junnah) yang menjamin keselamatan warga sekaligus melestarikan alam dari ancaman eksploitasi. Rasulullah ﷺ bersabda:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) itu adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim no. 1841)
Dalam tata kelola Khilafah, perlindungan tersebut diwujudkan secara konkret melalui beberapa langkah strategis:
- negara melakukan kajian daya dukung lingkungan secara ketat sebelum menetapkan proyek pertanian;
- kawasan hutan dan rawa yang memiliki fungsi ekologis vital dilindungi dari alih fungsi yang merusak;
- pengelolaan sumber daya alam milik umum tidak diserahkan menjadi monopoli korporasi;
- pelaku perusakan lingkungan dijatuhi sanksi tegas (takzir) yang menimbulkan efek jera;
- serta masyarakat adat dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut wilayah hidup mereka.
Penutup
Pada akhirnya, persoalan Papua bukan sekadar tentang berapa luas hutan yang hangus terbakar atau berapa banyak proyek investasi yang harus diselamatkan. Persoalan sesungguhnya adalah siapa yang menikmati keuntungan pembangunan dan siapa yang harus menanggung kerusakannya. Islam menawarkan paradigma yang menempatkan pengelolaan alam sebagai amanah, bukan sekadar komoditas ekonomi. Sudah saatnya pengurusan kehidupan manusia dan kelestarian alam dikembalikan pada aturan Allah ﷻ melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar