SETELAH HUJAN REDA, BENCANA YANG SESUNGGUHNYA BARU DIMULAI

Oleh: Sajidah

Penulis Lepas

Butir-butir hujan yang akhirnya turun di wilayah yang berbulan-bulan dikepung asap seolah membawa harapan. Warga menghela napas lega, api di permukaan mulai surut, dan titik panas menurun. Namun, kelegaan itu terlalu dini.

Bahaya terbesar dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) justru sering datang setelah hujan reda, ketika perhatian publik sudah beralih dan sorotan kamera telah pulang. Bencana belum selesai; ia hanya berubah bentuk.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memang menyebut jumlah titik karhutla mulai menurun karena hujan. Meski begitu, BNPB mengingatkan bahwa bara api di bawah permukaan belum 100 persen padam sehingga titik api baru masih sangat mungkin muncul, termasuk di Kalimantan (Detik, 2/11/2026). Artinya, api yang padam barulah yang terlihat di permukaan, sedangkan bara yang tersembunyi masih hidup dan menunggu tiupan angin serta terik panas untuk kembali menyala.

Penjelasan ahli mempertegas peringatan tersebut. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, menjelaskan bahwa hujan memang membantu mempercepat padamnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisinya berbeda pada lahan gambut kering yang dapat terus membara di bawah tanah dalam waktu lama meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat. Menurutnya, hilangnya asap dan titik panas setelah turun hujan tidak bisa langsung dijadikan bukti bahwa kebakaran telah padam sepenuhnya (Kakinews, 7/11/2026). Penjelasan ini sangat penting karena lahan gambut menyimpan bara paling lama. Ketika ekosistem gambut sudah terlanjur kering akibat dikuras dan dibuka secara masif, hujan sesaat tidak cukup untuk membasahinya kembali hingga ke lapisan dalam.

Dampak Pascahujan: Krisis Air, Pangan, dan Pendidikan

Sementara bara api masih membara di bawah tanah, pihak yang paling menderita setelah hujan turun bukanlah hutan, melainkan manusia. Karhutla yang berkepanjangan mengancam penghidupan dan pendidikan warga di Kalimantan (Kompas, 6/11/2026). Di Kabupaten Ketapang, sekitar 6.000 hektare hutan desa hangus terbakar dalam kurun waktu sekitar 15 hari sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum dan memasak. Sementara itu, di Kota Palangka Raya, kegiatan belajar tatap muka di sekolah sempat dihentikan selama dua bulan (IDN Times, 4/11/2026). Selain krisis kesehatan akibat paparan asap, krisis pangan dan air bersih kini mengintai. Ketika hujan reda, rakyat justru menanggung seluruh akibatnya sendirian.

Rangkaian fakta ini saling berkaitan erat. Bara api yang belum padam membuat bencana dapat kembali berkobar kapan saja. Lahan gambut yang tetap membara menjadikan pemadaman di permukaan bersifat semu. Dampaknya pun tidak berhenti pada lahan yang hangus, melainkan menjalar hingga ke dapur, sumur, dan ruang kelas anak-anak. Air bersih yang sulit didapat bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman langsung bagi keberlangsungan hidup sehari-hari. Begitu pula kegiatan sekolah yang terhenti selama dua bulan bukan sekadar masa libur, melainkan perampasan terhadap masa depan generasi muda.

Menagih Kehadiran Negara sebagai Ra'in

Pertanyaannya, di mana negara? Jika negara hanya hadir saat api berkobar besar, lalu siapa yang menanggung dampak asap, kelaparan, dan hilangnya hak pendidikan anak-anak setelahnya? Tanggung jawab negara tidak boleh berhenti ketika api di permukaan padam. Dampak bencana wajib ditangani secara total, mulai dari pemulihan ekosistem lahan hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga. Negara sebagai pengurus rakyat (ra'in) tidak boleh melepas tanggung jawab dan menyerahkan penanganan krisis kepada masyarakat yang menjadi korban.

Selama ini, pola penanganan bencana di negeri ini masih terlalu reaktif. Negara datang saat api membesar, lalu pergi saat hujan turun. Padahal, justru setelah hujan reda itulah pekerjaan paling berat dimulai: memastikan bara di lahan gambut benar-benar padam, memulihkan kesuburan lahan, menjamin ketersediaan air bersih, pangan, dan layanan kesehatan, serta memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan aman. Apabila tahap pemulihan ini diabaikan, bencana yang sama akan kembali terulang dalam bentuk yang sama, pada musim yang sama, dan dengan korban yang sama.

Islam memberikan pandangan yang sangat tegas mengenai tanggung jawab penguasa. Rasulullah saw. bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Dalam pandangan Islam, negara wajib bersungguh-sungguh mengantisipasi dan menangani bencana, bukan sekadar sibuk bergerak setelah kerusakan meluas. Kebijakan negara terhadap kawasan hutan pun harus terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Hutan termasuk harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang wajib dikelola langsung oleh negara demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada kepentingan segelintir pemilik modal. Negara juga berkewajiban menjamin kebutuhan dasar rakyat (yakni pangan, air bersih, dan kesehatan) termasuk saat musibah karhutla menimpa mereka.

Penutup

Artinya, negara tidak cukup berperan sebatas pemadam kebakaran. Negara harus hadir sebagai pengurus sejati sebelum, selama, dan sesudah bencana terjadi. Sebelum bencana, negara melakukan pencegahan menyeluruh dengan menjaga lahan gambut tetap basah serta melarang alih fungsi lahan yang merusak ekosistem. Selama bencana berlangsung, negara memadamkan api secara maksimal dan melindungi keselamatan warga. Sesudah bencana mereda, negara memulihkan kerusakan lahan dan menjamin kehidupan rakyat kembali pulih sepenuhnya. Itulah makna ra'in yang sesungguhnya.

Selama negara hanya bertindak sebagai pemadam sesaat dan bukan ra'in yang sesungguhnya, bencana serupa akan terus berulang. Oleh karena itu, penyelesaian krisis ekologis dan kemanusiaan ini menuntut perubahan mendasar, yakni kembali pada aturan Sang Pencipta dalam naungan sistem Islam, yaitu Khilafah ar-Rasyidah.

Wallahu a’lam bish-shawab.