KARHUTLA BELUM PADAM, KRISIS AIR DAN PANGAN MENGANCAM

Oleh: Tety Kurniawati 

Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai berkurang seiring turunnya hujan, tetapi api di lahan gambut belum benar-benar padam. Total lahan yang masih terbakar tercatat seluas 742 hektare, dengan penurunan paling besar terjadi di wilayah Kalimantan (Detik, 2/11/2026).

Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, serta Ahli Bencana Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, hujan hanya efektif memadamkan api di permukaan. Di lahan gambut, bara api tersimpan di bawah tanah dan dapat menyala kembali sewaktu-waktu meskipun bagian atasnya tampak basah.

Fakta ini seharusnya membuat kita tidak terburu-buru merasa lega. Hujan memang merupakan pertolongan dari Allah ﷻ, tetapi bukan jaminan bahwa bencana telah berakhir. Karhutla di lahan gambut berbeda dari kebakaran biasa. Api merambat perlahan di bawah permukaan dan bertahan lama. Ketika lapisan atas mengering, bara tersebut dapat muncul kembali dan memicu kebakaran yang lebih luas.

Pola ini terus berulang setiap tahun. Saat musim hujan tiba, pemberitaan mereda dan penanganan dianggap selesai. Padahal, api masih bekerja dalam diam di balik tanah yang tampak basah. Ketika musim kemarau datang, asap kembali mengepul dan masyarakat kembali menderita. Siklus ini berulang karena penanganan karhutla masih bersifat reaktif dan sesaat, bukan sistematis dan tuntas hingga ke akarnya.

Ancaman Sejati Karhutla Belum Padam

Meskipun hujan mulai turun, ancaman karhutla belum padam sepenuhnya. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pemadaman api di permukaan, melainkan harus berlanjut hingga penanganan dampak bencana secara menyeluruh, mulai dari pemulihan lahan, kesehatan warga, hingga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

Dampaknya pun tidak berhenti pada krisis kesehatan akibat kabut asap. Selama berbulan-bulan masyarakat menghirup udara tercemar, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat, sekolah diliburkan, dan aktivitas ekonomi terhenti. Bahaya yang lebih dalam justru muncul setelah asap hilang. Karhutla merusak kesuburan tanah, mengeringkan sumber air, dan menghancurkan lahan pertanian warga. Lahan gambut yang terbakar kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga musim hujan memicu banjir, sedangkan musim kemarau menyebabkan sumur menyusut serta sungai kehilangan debitnya.

Ketika lahan tidak lagi produktif dan air semakin sulit didapat, sektor yang terancam adalah ketahanan pangan dan ketahanan air untuk masa depan. Petani mengalami gagal panen, harga pangan melonjak, dan masyarakat yang sebelumnya mandiri kini bergantung pada bantuan. Kerusakan ekologis ini dapat berlangsung bertahun-tahun karena ekosistem gambut tidak dapat pulih dalam waktu singkat.

Di sinilah peran negara sebagai ra'in (pengurus rakyat) menjadi sangat menentukan. Negara tidak boleh melepas tanggung jawab dan menyerahkan penanganan krisis kepada masyarakat yang justru menjadi korban. Penanganan karhutla, pemulihan sektor pangan, dan jaminan ketersediaan air bersih wajib dipimpin negara secara sistematis dan berkelanjutan, sejak tahap pencegahan hingga pemulihan.

Sayangnya, penanganan karhutla masih didominasi proyek jangka pendek, pemadaman yang mengandalkan turunnya hujan, serta penyaluran bantuan yang tidak merata. Akar masalahnya (yakni pembukaan lahan yang tidak terkendali, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan, dan rusaknya tata kelola gambut) jarang disentuh secara serius. Akibatnya, rakyat selalu menjadi korban berulang dari bencana yang sama.

Solusi Islam atas Karhutla

Islam memerintahkan negara untuk serius mengantisipasi dan menangani bencana, bukan sekadar bereaksi setelah kerusakan terjadi. Antisipasi tersebut mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, hingga pemulihan yang terencana dan berkelanjutan. Bencana harus dihadapi dengan ikhtiar maksimal dari penguasa.

Dalam pandangan Islam, mencegah kerusakan lebih utama daripada mengobati akibatnya. Negara wajib memetakan wilayah rawan bencana, menjaga lahan gambut tetap basah, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, menindak tegas perusak hutan, serta menyiapkan peralatan, personel, anggaran, dan sistem peringatan dini yang memadai. Seluruh langkah tersebut merupakan amanah kepemimpinan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

Keseriusan tersebut harus tercermin dalam kebijakan kehutanan yang terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Hutan bukanlah komoditas untuk dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak, melainkan amanah Allah ﷻ yang wajib dijaga kelestariannya. Syariat menetapkan hutan sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dengan menjaga fungsi ekologisnya sebagai penyerap air dan penyeimbang iklim. Pelaku pembakaran hutan pun harus dijatuhi sanksi tegas yang menimbulkan efek jera, bukan sekadar denda ringan.

Dalam sistem Islam, negara sebagai ra'in wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat terdampak karhutla. Jaminan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan bukanlah sekadar bantuan darurat sementara, melainkan kewajiban mutlak hingga kehidupan rakyat kembali pulih. Negara harus memastikan tidak ada warga yang kelaparan, kekurangan air bersih, ataupun tidak mendapatkan pengobatan akibat terpapar asap. Inilah wujud kepemimpinan hakiki dalam Islam, yakni melayani rakyat dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pemilik modal.

Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman api dan bantuan sesaat, melainkan menuntut diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Hanya dengan syariat sebagai dasar kebijakan, hutan dijaga sebagai amanah, pencegahan bencana dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan negara benar-benar menjalankan perannya sebagai ra'in yang menjamin pangan, air, serta kesehatan rakyatnya. Selama syariat belum diterapkan secara kafah, bencana akan terus berulang dan rakyat selalu menjadi pihak yang paling menanggung kerugiannya.

Wallahu a’lam bish-shawab.