HEBOH DUGAAN PEMERKOSAAN BUPATI KUPANG: BUKTI KEGAGALAN SISTEM SEKULAR-KAPITALISTIK

Oleh: Ummu Hafidz

Penulis Lepas

Publik kembali dikejutkan oleh kabar miring yang mencoreng wajah kepemimpinan daerah. Bupati Kupang, Yosef Lede (YL), dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Peristiwa tragis tersebut diduga terjadi di rumah dinas bupati pada Rabu (11/11/2026) malam. Sehari berselang, tepatnya pada Kamis (12/11/2026), korban memberanikan diri melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dengan nomor laporan LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Pihak Polda NTT telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan awal, memeriksa korban dan saksi, mengajukan permintaan visum et repertum, serta berkoordinasi untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban. Hingga kini, proses penyelidikan masih terus bergulir guna mengungkap fakta hukum secara menyeluruh (Detik, 14/11/2026).

Cacat Bawaan Sistem Sekuler-Kapitalistik

Kasus memalukan yang menyeret pejabat publik ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai penyimpangan moral individu semata. Lebih jauh, peristiwa ini merupakan gambaran nyata dari rapuhnya sistem sekuler-kapitalistik yang tengah diterapkan. Ada empat kelemahan mendasar dalam sistem ini yang menyuburkan penyalahgunaan kekuasaan:

• Mekanisme Rekrutmen Pemimpin yang Pragmatis: Dalam sistem politik demokrasi-kapitalistik, calon pemimpin wilayah dipilih melalui kontestasi yang lebih mengutamakan popularitas, perolehan suara, kekuatan modal finansial, serta loyalitas terhadap partai politik. Aspek ketakwaan dan kepatuhan calon pemimpin terhadap syariat Allah ﷻ kerap dikesampingkan.
• Sekularisme yang Mematikan Kontrol Spiritual: Paham sekularisme memisahkan aturan agama dari tata kelola pemerintahan dan kehidupan publik. Agama direduksi sebatas ritual ibadah individual semata. Akibatnya, nilai-nilai Islam yang seharusnya berfungsi sebagai rem pengendali hawa nafsu tidak hadir dalam diri pemangku jabatan.
• Arus Liberalisme yang Mengikis Kontrol Sosial: Masuknya pemikiran kebebasan berperilaku tanpa batas (liberalisme) turut melemahkan kontrol moral di tengah masyarakat. Ketika batas-batas pergaulan dan kehormatan dilonggarkan atas nama kebebasan individu, ruang terjadinya kejahatan seksual menjadi semakin terbuka.
• Krisis Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum: Publik kerap dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa hukum tumpul ke atas. Persepsi bahwa proses hukum dapat diintervensi oleh kekuasaan dan uang membuat efek jera menghilang, sehingga pelanggaran hukum oleh oknum pejabat terus berulang.

Solusi Sistemis: Kembali pada Tatanan Islam

Kondisi ini akan sangat berbeda apabila seorang pemimpin dibentuk dan diatur oleh sistem Islam. Pemimpin yang berpegang teguh pada akidah Islam akan senantiasa menjaga kehormatan dirinya, memuliakan kehormatan orang lain, serta menyadari bahwa setiap amanah jabatan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

Oleh karena itu, solusi paling mendasar untuk mengakhiri krisis moral kepemimpinan ini adalah mengganti sistem buatan manusia yang rapuh dengan aturan yang berasal dari Sang Pencipta. Islam bukanlah sekadar agama ritual, melainkan sistem kehidupan paripurna yang mengatur tiga dimensi hubungan manusia secara harmonis:

• Dimensi Hubungan dengan Sang Pencipta (Hablum Minallah): Menanamkan kesadaran pengawasan ilahi (muraqabatullah) dalam setiap aktivitas pribadi maupun publik, sehingga seorang pejabat takut berbuat maksiat meskipun tidak ada manusia yang melihat.
• Dimensi Hubungan dengan Diri Sendiri: Mengatur standar akhlak mulia, adab berpakaian yang menutup aurat, serta menjaga kesucian diri dari dorongan hawa nafsu yang merusak.
• Dimensi Hubungan Sesama Manusia (Hablum Minannas): Mencakup tata kelola sosial, politik, pemerintahan, hingga sistem peradilan yang adil. Dalam hukum pidana Islam (uqubat), pelaku kejahatan seksual dan perzinaan dijatuhi sanksi tegas yang berfungsi sebagai pencegah (zawajir) sekaligus penebus dosa (jawabir). Islam juga menjamin perlindungan kehormatan dan keamanan jiwa bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim.

Penutup

Kasus dugaan pemerkosaan di lingkup rumah dinas kepala daerah ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Ketika agama dijauhkan dari kekuasaan, jabatan sangat rentan disalahgunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Padahal Allah ﷻ telah memberikan peringatan agar laki-laki maupun perempuan senantiasa menjaga pandangan dan kehormatannya:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; hal itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya...” (QS An-Nur [24]: 30–31)

Sudah saatnya umat berikhtiar mewujudkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah). Hanya hukum Allah ﷻ yang mampu melahirkan pemimpin berintegritas serta menjamin keamanan, keadilan, dan kehormatan bagi seluruh umat manusia.

Wallahua’lam bish-shawab.