HUTAN KEMBALI MEMBARA, PAPUA BUTUH KEHADIRAN NEGARA

Oleh: Yuni Oktaviani

Aktivis Muslimah, Pekanbaru, Riau

Tak cukup sampai di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini melanda bumi Papua. Bahkan, data menunjukkan titik panas karhutla di wilayah ini meningkat hingga 66 persen dibandingkan sebelumnya. Masyarakat tentu merasa khawatir apabila kobaran api kelak menjalar hingga ke permukiman mereka.

Oleh karena itu, negara semestinya sigap dan tidak lamban dalam menangani karhutla yang terjadi di sejumlah titik. Apakah negara membiarkan rakyat kembali menjadi korban karhutla? Padahal, Islam memiliki konsep pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan sehingga mampu meminimalkan risiko bencana yang merugikan rakyat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa jumlah titik panas (hotspot) akibat karhutla di Papua Selatan melonjak hingga 66 persen. Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas dengan total luas 2.645 hektare lahan yang sedang dalam penanganan (Kompas, 6/11/2026).

Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, turut mendesak pemerintah agar segera mempercepat pemadaman karhutla yang terjadi di Papua. Langkah cepat ini dinilai krusial untuk mencegah meluasnya kerusakan ekosistem sekaligus meminimalisasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat (Kompas, 6/11/2026).

Lambannya Penanganan Negara

Belum tuntas penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan, kini kobaran api kembali membara di Papua. Karhutla di Papua meningkat 66 persen dan menjadikannya wilayah dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 903 titik yang terpusat di kawasan Papua Selatan.

Terlebih lagi, masyarakat terpaksa berjibaku memadamkan api secara mandiri tanpa kehadiran dan kesigapan penguasa dalam menanggulangi bencana karhutla di Papua ini. Dari peristiwa yang terus berulang di Sumatra dan Kalimantan, masyarakat dapat memetik pelajaran bahwa tata kelola saat ini dijalankan oleh pihak-pihak yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa tanggung jawab nyata dalam mengurusi rakyatnya.

Negara seharusnya bergerak cepat dan tanggap mengatasi kasus karhutla sebelum banyak korban berjatuhan, bukan justru menjadikan cuaca ekstrem sebagai kambing hitam sehingga berlepas tangan dari tanggung jawab. Paling tidak, pemerintah segera menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional agar mobilisasi bantuan dan sumber daya penanganan dapat dilakukan secara maksimal.

Namun, apa yang terjadi hingga hari ini? Korban terus bertambah, para relawan kelelahan bahkan ambruk di lapangan, sementara kabut asap pekat masih mengepung ruang hidup masyarakat, sebagaimana yang juga terjadi di Kalimantan. Mau sampai kapan rakyat terus menjadi korban atas kelalaian negara?

Islam Mengatur Lingkungan Secara Adil

Islam senantiasa memosisikan hutan secara adil sebagai ekosistem vital yang wajib dijaga kelestariannya. Hutan, laut, maupun sumber daya alam yang tersimpan di perut bumi (seperti minyak, gas, batu bara, dan emas) merupakan harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Dengan demikian, negara wajib mengelolanya secara langsung untuk kemaslahatan publik, serta tidak boleh memprivatisasinya kepada pemilik modal ataupun menyerahkannya kepada pihak asing.

Pengelolaannya pun tidak boleh dilakukan secara serampangan. Pemanfaatan harta kepemilikan umum hanya diperbolehkan sesuai kebutuhan yang wajar serta wajib menjaga keseimbangan alam agar tidak merusak lingkungan maupun merugikan masyarakat sekitar.

Kondisi tersebut sangat bertolak belakang ketika sistem ekonomi kapitalisme yang mengatur kehidupan. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara justru diserahkan konsesinya kepada segelintir pemilik modal besar. Eksploitasi dilakukan secara terus-menerus hingga merusak ekosistem dan memicu berbagai bencana ekologis yang menyengsarakan masyarakat setempat.

Tidak mengherankan apabila setiap tahun bencana banjir dan tanah longsor terus berulang akibat pengelolaan hutan yang rakus. Padahal, setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban (hisab) di hadapan Allah ﷻ atas nasib rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Khalifah sebagai kepala negara yang menerapkan syariat Islam akan senantiasa memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Teladan ini pernah ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab r.a. yang merasa sangat khawatir akan pengadilan Allah ﷻ di akhirat kelak, bahkan jika ada seekor hewan ternak yang mati terlantar akibat jalanan yang rusak pada masa kepemimpinannya.

Begitulah besarnya perhatian dan tanggung jawab seorang pemimpin di bawah naungan sistem Islam. Selain menjatuhkan sanksi tegas berupa takzir bagi para pelaku perusakan lingkungan, negara juga akan menjalankan langkah pencegahan dan mitigasi bencana secara menyeluruh agar rakyat terlindungi dari dampak buruknya. Demikianlah keadilan hakiki yang akan dirasakan ketika Islam mengatur seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wallahu a’lam bish-shawab.