Oleh: Ummu Hafidz
Penulis Lepas
Berita yang mengguncang nurani masyarakat muncul dari Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Inspektur Polisi Dua (Ipda) Sarbani, mantan Kapolsek Dompu, terbukti melakukan perbuatan tercela. Ia berulang kali menyetubuhi DR, seorang tahanan kasus narkotika yang dititipkan di Ruang Reskrim Polsek Dompu. Perbuatan keji ini berlangsung sejak 28 Juli hingga Agustus 2026.
Terungkap pula fakta bahwa ia mengonsumsi minuman keras di kantor polsek. Bahkan, ia sempat berencana menggugurkan kandungan korban demi menutupi perbuatannya (Detik, 11/11/2026).
Ipda Sarbani awalnya dicopot dari jabatannya pada 2 November 2026. Kemudian pada 10–11 November 2026, Polda NTB resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang kode etik. Proses hukum pidananya pun dilimpahkan untuk ditangani lebih lanjut oleh Polda NTB, sementara yang bersangkutan masih berniat mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Peristiwa ini sungguh ironis. Institusi yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara justru menjadi lokasi pelanggaran hukum dan moral yang sangat berat.
Analisis Syariat dan Kelemahan Sistem Sekular
Dari sudut pandang syariat Islam, perbuatan zina, penyalahgunaan wewenang, serta khalwat (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram merupakan pelanggaran berat yang diharamkan.
Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)
Salah satu pemicu utama terjadinya kasus semacam ini adalah longgarnya batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Celah interaksi tanpa pengawasan membuka peluang munculnya dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. Dalam sistem sekular-kapitalistik, batasan mahram sering kali diabaikan karena fokus utamanya bertumpu pada kebebasan individu tanpa benteng pengawasan syariat yang ketat.
Di sisi lain, sanksi pencopotan jabatan dan pemecatan secara administratif saja belum tentu menimbulkan efek jera yang hakiki. Dalam sistem hukum saat ini, sanksi etik dan administratif berjalan terpisah dari proses pidana. Apabila penegakan hukum pidana berjalan lambat atau berbelit-belit, konsekuensi atas kejahatan tersebut menjadi lemah. Hal ini menunjukkan kerapuhan sistem sekular-kapitalistik yang kerap hanya mengandalkan sanksi administratif tanpa menghadirkan keadilan yang tuntas dan menyeluruh.
Islam sebagai aturan Sang Pencipta menetapkan batasan sosial yang sangat jelas, mulai dari larangan berkhalwat bagi nonmahram, kewajiban pengawasan berlapis, hingga sanksi tegas bagi pelaku zina. Rasulullah saw. juga mengingatkan bahwa zina bermula dari kelalaian menjaga pancaindra, sebagaimana sabdanya: “...mata berzina dan zinanya adalah pandangan, telinga berzina dan zinanya adalah pendengaran... dan hati berkeinginan serta berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan atau mendustakannya.” (HR. Bukhari no. 6243 dan Muslim no. 2657)
Dalam hukum pidana Islam (jinayat), hukuman zina baru dapat ditetapkan setelah terbukti secara sah melalui kesaksian empat orang saksi yang adil atau pengakuan jujur sebanyak empat kali di hadapan hakim (qadhi). Pelaku yang belum menikah (ghairu muhshan) dijatuhi hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pelaku yang sudah menikah (muhshan) dijatuhi hukuman rajam apabila seluruh syarat pembuktian terpenuhi secara sempurna.
Hukuman dalam syariat Islam bukanlah bertujuan balas dendam, melainkan berfungsi sebagai pencegah kejahatan (zawajir) dan penebus dosa (jawabir), sekaligus melindungi kehormatan manusia serta menjaga kemaslahatan masyarakat.
Solusi Menyeluruh
Untuk mencegah berulangnya tragedi serupa, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mendasar:
- Pertama, penegakan hukum harus berjalan adil tanpa pandang bulu. Pelaku wajib diproses pidana secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak-hak korban harus dilindungi sepenuhnya dan proses persidangan wajib digelar secara transparan.
- Kedua, perkuat batasan mahram serta pengawasan ketat di institusi penegak hukum. Ruang pemeriksaan maupun sel tahanan perempuan harus dijaga oleh petugas perempuan dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi interaksi berdua-duaan (khalwat) tanpa saksi maupun pengawasan terbuka.
- Ketiga, tanamkan pembinaan akidah dan ketakwaan kepada setiap aparatur negara. Setiap petugas perlu menyadari secara mendalam bahwa jabatan dan wewenang adalah amanah besar dari Allah ﷻ yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat.
- Keempat, berdoa dan berjuanglah untuk tegaknya syariat Islam secara kaffah. Sebaik-baik aturan adalah hukum Allah ﷻ yang mampu menjaga kehormatan manusia, menegakkan keadilan sejati, serta menjamin ketenteraman masyarakat.
Penutup
Insiden di Polsek Dompu ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa tanpa batasan syariat dan ketegasan hukum, kehormatan manusia dapat terinjak-injak bahkan di ruang penegakan hukum sekalipun. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga agar para penegak hukum senantiasa menjaga amanah, melindungi masyarakat, dan menjauhi segala perbuatan yang melanggar aturan Allah ﷻ.
Allah ﷻ berfirman:
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Ma'idah: 50)
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar