Oleh: Darul Iaz
Jurnalis Lepas
Calon presiden Prancis dari partai sayap kanan Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, kembali memicu perdebatan politik nasional setelah berjanji akan menggelar referendum untuk mempidanakan penggunaan hijab di tempat umum jika ia terpilih menjadi Presiden Prancis.
Melalui platform X, Le Pen mengumumkan bakal mengajukan "undang-undang besar untuk melawan ideologi Islamis" (loi contre l'islamisme). Aturan tersebut mencakup serangkaian langkah tegas, salah satunya memasukkan pemakaian hijab di ruang publik sebagai tindak pidana.
Wacana tersebut memicu kontroversi luas terkait konstitusionalitas dan potensi implementasinya di lapangan.
Masyarakat Terbelah hingga Aksi Protes di TikTok
Isu pelarangan hijab ini memicu polarisasi tajam di media massa maupun media sosial Prancis. Berdasarkan hasil survei yang dirilis CNews melalui lembaga riset CSA, sebanyak 60 persen warga Prancis menyatakan setuju dengan usulan pelarangan hijab di ruang publik.
Di sisi lain, gelombang penolakan marak terjadi di platform TikTok. Sejumlah influencer perempuan Prancis melakukan aksi solidaritas dengan mengunggah konten mengenakan hijab sebagai bentuk protes atas gagasan Le Pen, yang mereka anggap sebagai pelanggaran atas kebebasan personal dan beragama.
Para pengamat menilai narasi yang diusung kelompok sayap kanan secara konsisten mengaitkan identitas Islam dengan isu radikalisme dan keamanan, sekaligus mengabaikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Sorotan dan Kritik Manuver Politik
Gagasan pelarangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Divisi Wanita Kantor Berita Pusat Hizbut Tahrir melalui siaran pers resminya di media Al-Raiyah. Mereka menilai janji politik Le Pen sekadar manuver elektoral untuk meraup suara dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat (islamofobia).
Dalam keterangannya, mereka menyoroti bahwa di tengah berbagai krisis berat yang dihadapi Prancis (baik sektor ekonomi, politik, maupun keamanan) isu Islam justru kerap dijadikan pengalih perhatian atas kegagalan penyelesaian masalah mendasar.
"Janji pelarangan hijab di Prancis saat ini merupakan manuver elektoral untuk memanen suara dengan memainkan isu sensitif setelah menanamkan rasa takut. Padahal, krisis ekonomi dan keamanan merupakan masalah riil yang membutuhkan solusi nyata," tulis pernyataan resmi Al-Raiyah.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa kampanye kelompok sayap kanan lebih banyak menyasar kelompok usia tua yang terpengaruh narasi media konvensional. Sebaliknya, generasi muda Prancis dinilai lebih toleran dan bersikap terbuka terhadap keberadaan umat Islam karena interaksi langsung di lingkungan sekolah maupun kerja.
0 Komentar