Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
_"PKI masa lalu dan tinggal sejarah. Itupun tidak jernih sejarahnya hingga sekarang, apakah kudeta pada penguasa atau kudeta pada Pancasila,"_
_"Hanya orang bocoh bebal yang lebih takut dan khawatir pada masa lalu yang sudah mati daripada masa depan yang nyata-nyata terancam oleh kaum intoleran HT, ISIS, Al Qaeda,"_
[Ferdinand Hutahaean, Minggu, 27/9/2020]
Sepertinya Demokrat musti menertibkan Ferdinand Hutahaean, setidaknya untuk musim Pilkada apalagi mendekati Pemilu. Bagaimanapun, isu komunisme dan gerakan Islam, adalah isu sensitif yang jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada merosotnya elektabilitas partai.
PDIP, sangat merasakan betapa beratnya menanggung beban elektabilitas dan dukungan publik, karena dua isu sensitif ini. Beberapa narasi yang kurang cerdik dilempar PDIP, dipahami publik khususnya umat Islam, menyudutkan umat Islam dan pro terhadap komunisme PKI.
RUU HIP tumbang, sebab utamanya adalah karena PDIP sembrono mengelola isu PKI dan umat Islam serta gerakannya. Meski RUU HIP ditunda, penundaan itu menjadi bukti kekalahan telak PDIP dan semakin membuat jurang antara PDIP dengan umat Islam.
Secara pribadi, pernyataan Ferdinand soal PKI dan tudingan Ferdinand terhadap gerakan Islam khususnya Hizbut Tahrir (HT), tak akan dianggap. Bagaimanapun publik paham, Ferdinand hanyalah politisi gagal yang tak lolos Senayan, yang mencoba mencari sensasi dengan sejumlah pernyataan yang kontroversi.
Namun, jika sikap itu dipahami bagian dari kebijakan Demokrat, dipahami Demokrat pro PKI dan anti Islam, maka hal ini sangat berbahaya, baik dalam waktu dekat saat Pilkada maupun jangka panjang saat Pemilu. Berbahaya juga, bagi Renstra politik Demokrat yang tentu ingin dipahami sebagai bagian dari Umat, bukan musuh umat Islam.
Secara logika, pernyataan Ferdinand tidak berbasis fakta. Bahkan, menggunakan logika jumping. PKI jelas memberontak pada Negara, membunuh para jenderal, dan ideologi komunisme telah dinyatakan terlarang.
Sementara Islam adalah agama resmi, ajaran Islam khilafah juga tak terlarang. HT maupun HTI hanya mendakwahkan khilafah, dan hingga saat ini tidak ada satupun produk hukum yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang.
Adapun komunisme PKI jelas terlarang, sebagaimana telah dinyatakan dalam TAP MPRS Nomor : XXV/MPRS/1966.
Berulangkali Ferdinand memprofokasi tokoh umat Islam dan gerakan Islam, dari nyinyir soal Habib Rizieq kenapa tidak mendirikan Khilafah di Arab Saudi, hingga terakhir saat dia ikut menyerang ide Khilafah. Padahal, orang ini dahulu paling getol mengkritik Perppu Ormas dan menyatakan pencabutan BHP HTI adalah kezaliman.
Demokrat tidak perlu memperhatikan Ferdinand, tetapi patut menghitung dampak dan perlawanan gerakan Islam jika moncong senapan itu diarahkan kepada Demokrat. Demokrat wajib berada di titik 'Netral' dengan tidak membuka front pertempuran dengan umat Islam, sebagaimana Demokrat juga mengambil sikap 'Netral' (baca : abu-abu) terhadap rezim.
Jika Ferdinand semakin liar, maka Umat Islam memiliki cukup amunisi jika dibutuhkan hanya untuk "Memberondong Demokrat", menguliti elektabilitasnya, hingga jika perlu mendorong Demokrat sebagai Partai tak lolos parlemen.
Tentu, ini adalah masalah yang tak perlu dicari. Meskipun dapat dihadapi, tetapi membuka front pertempuran dengan Umat Islam, dengan pergerakan Islam, adalah tindakan bodoh, menguras energi dan tak akan menemui titik akhir. Demokrat, dipastikan akan kelelahan dan kalah bertempur pada akhirnya. [].
0 Komentar