Oleh: Mimin Karmila
Muslimah Peduli Umat
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun sebesar 0,10% dibandingkan September 2024, menjadi 8,47%. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 210.000 orang, sehingga kini mencapai 23,85 juta jiwa.
Sekilas angka ini tampak menggembirakan. Namun jika ditelaah lebih dalam, penurunan ini tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang nyata. Kemiskinan ekstrem memang tercatat menurun, tetapi di sisi lain, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru melonjak tajam. Ini menunjukkan bahwa akar persoalan belum tersentuh dan solusi yang ditawarkan masih sebatas kosmetik statistik. (BBC, 25/07/2025)
Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Sistem ini menjadikan pertumbuhan ekonomi semata sebagai tolak ukur keberhasilan, tanpa mempedulikan kualitas hidup rakyat secara menyeluruh. Citra ekonomi didandani sedemikian rupa agar terlihat stabil, padahal di baliknya tersembunyi penderitaan rakyat kecil yang semakin terpinggirkan.
Kapitalisme telah menciptakan ketimpangan yang menganga lebar. Kekayaan negara hanya berputar di tangan segelintir elite, sementara rakyat banyak kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Negara hanya hadir sebagai pengatur pasar, bukan pelindung dan pelayan rakyat. Kebijakan yang diambil pun bersifat sementara dan tambal sulam, tidak menyentuh akar masalah.
Maka, sudah saatnya kita berani mengatakan cukup untuk sistem rusak ini. Sudah waktunya mengganti sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam yang adil dan menyeluruh.
Dalam sistem Islam, negara dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam bidang ekonomi. Negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (sandang, pangan, papan) juga pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semua itu dijamin sebagai hak rakyat, bukan komoditas yang diperjualbelikan.
Sumber daya alam seperti emas, nikel, batu bara, minyak, dan lainnya bukan milik individu atau korporasi, melainkan milik umat. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pemodal.
Sungguh, Islam memiliki sistem yang sempurna dan solusi tuntas bagi seluruh persoalan umat. Kesejahteraan yang merata, keadilan yang hakiki, dan kehidupan yang penuh keberkahan hanya dapat terwujud dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyyah.
Semoga kita, para pengemban dakwah, senantiasa istiqamah dalam menyeru umat kepada tegaknya Islam secara kaffah, dan terus berjuang hingga kehidupan Islam kembali nyata di tengah umat.
Wallâhu a‘lam bish-shawâb.
0 Komentar