PASIEN BPJS DIRUNDUNG, POTRET SISTEM KESEHATAN NIREMPATI

Oleh: Lisa Ummu Hafshah

Penulis Lepas

Kasus Yurizal Tri Chaerawan (pasien BPJS yang harus menunggu sekitar delapan jam di IGD RSCM untuk mendapatkan ruang perawatan) sempat viral di media sosial. Curhatannya di platform Threads menuai beragam komentar, termasuk dari sejumlah akun yang diduga milik dokter dan tenaga kesehatan yang dinilai nirempati terhadap keluhannya. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pendalaman terhadap komentar-komentar tersebut. Yurizal selanjutnya dikabarkan meninggal dunia (CNN Indonesia, 7/8/2026).

Tentu, sikap mencibir atau merundung pasien tidak dapat dibenarkan. Pasien datang dalam kondisi lemah dan membutuhkan pertolongan segera. Tenaga kesehatan semestinya menghadirkan empati dan pelayanan terbaiknya. Dalam Islam, sikap terhadap sesama manusia tidak boleh didasarkan pada status sosial, kemampuan ekonomi, maupun jenis kepesertaan jaminan kesehatan.

Namun, persoalan ini tidak cukup dilihat sekadar sebagai kesalahan individu semata.

RSCM merupakan rumah sakit rujukan nasional dengan kapasitas pelayanan yang terbatas. Kemenkes menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas ruang High Care Unit (HCU) menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Yurizal harus menunggu.

Menariknya, tekanan yang dialami tenaga kesehatan juga terungkap dari pengakuan dr. Gia Pratama dalam sebuah podcast bersama Habib Husein Ja'far Al-Hadar. Saat ditanya berapa bagian yang diterima dokter dari satu pasien BPJS dengan kasus serius, Habib Ja'far memperkirakan Rp500 ribu. Namun, dr. Gia justru menyebut sekitar Rp30 ribu. Ia menjelaskan bahwa dana klaim BPJS diterima rumah sakit terlebih dahulu dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti obat, laboratorium, rontgen, perawat, serta kebutuhan operasional lainnya (Suara, 6/5/2026).

Fakta ini sangat penting. Jangan sampai pasien dan tenaga kesehatan dipertentangkan. Pasien membutuhkan pelayanan yang manusiawi, sedangkan tenaga kesehatan membutuhkan penghargaan dan sistem kerja yang layak. Keduanya justru sama-sama berada dalam tekanan sistem kesehatan yang bermasalah.

Ketika Kesehatan Terjebak Logika Ekonomi

Di sinilah persoalan sistemik perlu ditelaah. Dalam sistem sekularisme-kapitalisme, layanan kesehatan dikelola melalui berbagai mekanisme pembiayaan, klaim, tarif, iuran, dan pembagian jasa pelayanan yang kaku. Kesehatan akhirnya rentan diposisikan sebagai komoditas dagang, sementara rakyat bergeser peran menjadi konsumen layanan kesehatan.

Ketika fasilitas terbatas dan pembiayaan harus melewati mekanisme birokrasi berbelit, pasien dihadapkan pada antrean panjang yang mempertaruhkan nyawa. Di sisi lain, tenaga kesehatan menghadapi beban pelayanan yang berat tanpa imbalan yang sebanding.

Maka, perundungan terhadap pasien memang menunjukkan persoalan kepribadian (syakhsiyah). Kepribadian yang tidak menjadikan akidah Islam sebagai fondasi dapat melahirkan sikap kasar, individualistis, hingga kehilangan empati. Ini menunjukkan bahwa pendidikan medis tidak cukup hanya mencetak tenaga profesional yang menguasai ilmu kedokteran, melainkan juga wajib membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyyah).

Namun, kepribadian individu tidak berdiri di ruang hampa. Sistem yang menaunginya juga turut membentuk pola pikir ('aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah) setiap orang. Karena itu, kasus ini bukan sekadar tentang dokter yang kurang empati atau pasien BPJS yang dianggap banyak menuntut. Ada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara menyelenggarakan sistem kesehatan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat?

Islam Menjamin Kesehatan Rakyat

Islam memiliki paradigma yang sangat berbeda. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar publik yang wajib dijamin penuh oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Negara dalam Islam bertindak sebagai ra'in, pengurus dan pelindung rakyat. Negara tidak sekadar menjadi regulator, melainkan bertanggung jawab penuh memastikan tersedianya rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, serta pelayanan medis yang memadai dan merata.

Pembiayaannya berasal dari kas Baitul Mal sesuai ketentuan syariat, termasuk dari hasil pengelolaan harta milik umum (al-milkiyyah al-'ammah). Dengan paradigma ini, kesehatan tidak ditempatkan sebagai ladang bisnis, melainkan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara secara gratis dan berkualitas.

Gambaran Pelayanan Kesehatan dalam Khilafah

Bagaimana tanggung jawab tersebut diwujudkan secara konkret dalam sejarah? Peradaban Islam memberikan gambaran nyata melalui berkembangnya bimaristan, yakni rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah kekhalifahan Islam.

Bimaristan bukan sekadar tempat orang sakit berobat. Dalam perkembangannya, bimaristan menjadi institusi kesehatan terpadu yang memiliki dokter spesialis, perawat, apoteker, ruang perawatan intensif, serta fasilitas pendidikan dan riset kedokteran. Pelayanan diberikan berdasarkan spesialisasi penyakit dan kebutuhan pasien tanpa memungut biaya dari rakyat.

Salah satu yang termasyhur adalah Bimaristan Al-Mansuri di Kairo yang didirikan oleh Sultan Al-Mansur Qalawun pada abad ke-13. Rumah sakit ini berkembang pesat dengan fasilitas pelayanan modern pada zamannya serta menjadi pusat tradisi pengembangan ilmu kedokteran dunia (Encyclopaedia Britannica, “Hospitals”).

Negara juga memberikan perhatian ketat terhadap kualitas tenaga medis. Praktik kedokteran tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Dalam sejarah Islam, dikenal adanya sistem sertifikasi dan pengawasan profesi (hisbah) untuk memastikan setiap orang yang menjalankan praktik kedokteran memiliki kompetensi yang tervalidasi.

Pelayanan kesehatan berkembang beriringan dengan pendidikan dan penelitian. Rumah sakit menjadi tempat para dokter mengabdi, mengamati perkembangan penyakit, merumuskan metode pengobatan baru, serta mentransmisikan ilmu pengetahuan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sistem kesehatan Islam tidak hanya berbicara tentang menyediakan bangunan rumah sakit. Negara hadir dalam keseluruhan ekosistem kesehatan: menjamin pembiayaan, membangun fasilitas, menyediakan tenaga medis, menjaga kompetensi, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memastikan seluruh rakyat memperoleh pelayanan medis yang sama.

Dengan paradigma ini, orang yang sakit tidak dipandang sebagai konsumen yang harus memikirkan kemampuan finansialnya terlebih dahulu, melainkan sebagai warga negara yang menjadi tanggung jawab penuh penguasa. Inilah implementasi fungsi ra'in: negara hadir mengurus dan menjaga kemaslahatan rakyatnya.

Solusi Tuntas Sistemik

Kasus tragis yang dialami Yurizal seharusnya menjadi momentum muhasabah bersama. Kita tidak hanya bertanya, “Mengapa sampai ada nakes yang kehilangan empati?” tetapi juga harus mempertanyakan, “Sistem seperti apa yang memaksa pasien bertaruh nyawa dalam antrean, sementara tenaga medisnya juga bekerja di bawah tekanan beban dan imbalan yang tidak adil?”

Sanksi terhadap oknum dan pembinaan etika profesi memang tetap diperlukan. Namun, langkah tersebut belum menyentuh akar masalah. Membentuk tenaga kesehatan berkepribadian Islam memang sangat penting agar lahir dokter dan perawat yang amanah, penuh kasih sayang, dan memandang profesinya sebagai bagian dari ibadah. Namun, pembentukan individu harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem yang menaunginya.

Diperlukan perubahan paradigma secara tuntas: dari kesehatan sebagai komoditas bisnis menjadi kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara. Dengan sistem Islam, tenaga kesehatan dibentuk dengan kepribadian Islam sekaligus diberikan hak dan penghargaan yang sangat layak, sementara seluruh rakyat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan bermartabat.

Dengan demikian, negara benar-benar menjalankan fungsi ra'in yang sejati: mengurus dan melindungi kesehatan seluruh rakyatnya, bukan menyerahkan keselamatan jiwa mereka kepada mekanisme pasar yang dingin dan nirempati.

Wallahu a'lam bish-shawab.