JURANG EKONOMI INDONESIA

Oleh: Mutiara Fairuz

Penulis Lepas

Keadaan ekonomi yang kian tertekan memaksa masyarakat kelas menengah beralih ke barang alternatif yang lebih murah (downgrade). Keputusan ini memicu penurunan daya beli masyarakat secara drastis. Penurunan konsumsi terpaksa dilakukan akibat pendapatan yang cenderung stagnan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok serta lingkaran ketidakpastian ekonomi.

Data statistik kurun 2018–2025 merekam penyusutan signifikan pada populasi kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2018, proporsi kelas menengah mencapai 60,8 juta jiwa (23 persen). Namun, pada tahun 2025, angka tersebut merosot tajam menjadi 46,7 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen. Peralihan ini memperbesar jumlah penduduk kelas ekonomi rapuh (rentan miskin) yang kini mendominasi piramida sosial-ekonomi nasional.

Seorang karyawan swasta di Jakarta, John (38), mengungkapkan bahwa dirinya telah menerapkan skema downgrading sejak tahun 2025. Mengorbankan porsi hiburan baginya merupakan langkah rasional untuk menjaga kesehatan finansial keluarga dan memprioritaskan kebutuhan esensial (Tirto, 7/10/2026).

Yusuf Wibisono, Ekonom dan Direktur Next Policy, turut menanggapi fenomena downgrading yang ramai diperbincangkan publik di masa gejolak ekonomi saat ini. Beliau mengungkapkan:

“Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya di kelas bawah namun justru lebih banyak di kelas menengah. Hal ini kemudian terefleksi antara lain dalam fenomena downgrading gaya hidup dimana  kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” (Republika, 10/10/2026)

Kelesuan ekonomi yang berlangsung lama berisiko menyeret perekonomian ke dalam resesi yang lebih dalam: konsumsi tertahan, perdagangan melambat, perekrutan tenaga kerja terhenti, hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memicu lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan di berbagai wilayah.

Cacat Sistemik Politik Ekonomi Kapitalisme

Krisis ekonomi yang dialami rakyat merupakan buah dari penerapan sistem politik ekonomi sekuler-kapitalistis. Dalam tatanan ini, roda perekonomian digerakkan semata-mata demi mengejar akumulasi modal dan keuntungan materiil sebesar-besarnya bagi para pemilik modal (kapitalis).

Di sisi lain, peran negara terdistorsi menjadi sekadar regulator yang memuluskan kerja sama investasi dan pengerukan sumber daya. Pemerintah disibukkan oleh kesepakatan ekonomi yang diatasnamakan pertumbuhan, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri tanpa jaminan kesejahteraan yang nyata. Sistem ini juga menjadikan perpajakan sebagai instrumen utama penerimaan negara yang bebannya dilimpahkan ke pundak rakyat biasa.

Ketika beban pembiayaan hidup kian berat dan perlindungan negara minim, perubahan pola konsumsi individu tidak akan sanggup mengangkat masyarakat keluar dari jurang kemiskinan selama sistem ekonomi yang melandasinya tetap kapitalistis.

Jaminan Kesejahteraan Paripurna dalam Sistem Islam

Persoalan krisis ekonomi membutuhkan penanganan sistemis melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Islam memandang negara bertindak sebagai pengurus (ra'in) yang berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh individu rakyat secara langsung maupun tidak langsung.

Sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan fundamental berikut:

• Penyediaan Lapangan Kerja Seluas-luasnya: Negara wajib membuka akses lapangan kerja yang memadai agar setiap kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara bermartabat.
• Pengelolaan Kepemilikan Umum: Sumber daya alam strategis dan kekayaan publik dikelola langsung oleh negara (Baitulmal) untuk mengoperasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis.
• Penghapusan Pajak Bermotif Pemerasan: Negara tidak menjadikan perpajakan sebagai penerimaan utama yang membebani rakyat biasa, melainkan mengandalkan pos-pos syar'i kas Baitulmal.

Melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh, krisis daya beli dan ketimpangan ekonomi dapat diatasi dari akar masalahnya, sehingga kemakmuran dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Fenomena downgrade dan merosotnya populasi kelas menengah merupakan bukti nyata atas kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat tidak bisa terus-menerus dipaksa beradaptasi dengan kemiskinan sementara negara berlepas tangan dari tanggung jawab pelayanan publik.

Kesejahteraan hakiki hanya dapat diwujudkan ketika tatanan ekonomi dikembalikan pada syariat Islam dalam naungan Khilafah. Hanya dengan kepemimpinan yang bertindak sebagai pengurus (ra'in) dan perisai (junnah), hak hidup dan keadilan ekonomi rakyat dapat dijamin secara sempurna.

Wallahu a’lam bish-shawab.