Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Sebenarnya, saya bisa memilih ungkapan atau idiom yang lebih halus, tanpa mengurangi substansi aspirasi, tentang pentingnya menunda Pilkada ditengah pandemi. Sayangnya, cara itu terbukti kurang atau bahkan tak efektif. Rezim Jokowi, tak cukup memiliki sensitivitas dengan berbagai bahasa kinayah (kiasan).
Saya kira, apa yang disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah telah mewakili suara Umat Islam di Indonesia, termasuk mampu membungkus substansi nasehat agar Pilkada ditunda, dengan tetap memilih redaksi halus, tertata, sistematis, dan tetap mengedepankan aspek penjagaan Marwah dan Wibawa Penguasa. Sayangnya, cara yang ditempuh NU dan Muhammadiyah ini tak disikapi secara seimbang, yakni kebijakan rezim Jokowi yang mengabaikan masukan NU dan Muhammadiyah, justru merendahkan Marwah dan Wibawa NU dan Muhammadiyah.
Bahasa eksplisitnya, seolah rezim ingin menyatakan : _"ya nasehat kan sudah didengar, perkara keputusan kan tidak perlu terikat ? Lagipula, kekuasaan ini kami yang kelola, bukan NU atau Muhamadiyah"_
Karena itu, saya menyelisihi NU dan Muhammadiyah dari aspek penggunaan redaksi dan tata bahasa. Saya, justru sengaja memilih idiom menohok, untuk membongkar segala dalih yang dijadikan dasar kengototan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi, dan memaparkan argumentasi yang tak sejalan dengan rasio dan akal sehat.
Saya ingin katakan, apa artinya pesta demokrasi itu diadakan, jika pelaksanaannya dilakukan diatas bangkai dan penderitaan rakyat ? Mengalami musibah, pagebluk, pandemi, itu sedih, prihatin, sengsara. Kenapa nekat mengadakan pesta diatas mayoritas perasaan rakyat yang sengsara ?
Belum lagi, cara mengatasi pandemi yang diluar nalar. Orang susah kok malah bikin lomba lagu. Ini bukan Out of The Box, ini sudah masuk kategori "Kegilaan".
Lantas, kepala daerah terpilih nanti, masih tega merayakan kemenangan, padahal mayoritas rakyat bersedih. Apakah Cakada semua dibenaknya, menganggap yang penting menang, nyawa rakyat urusan belakangan ?
Apa gerangan, pikiran dan perasaan para penguasa, apa kiranya suasana kebatinan mereka, sehingga mereka memaksa melanjutkan Pilkada. Apakah, semua hanya demi harta, pangkat, kedudukan dan jabatan ?
Saya dan mayoritas rakyat tahu, mereka hanya berebut kekuasaan. Namun yang tak habis fikir, kenapa mereka begitu tega berebut tahta saat rakyat mengalami musibah dan derita ?
Masih adakah arti dari pesta itu ? Masih tersisa makna dari kemenangan itu ? Apakah makna dan arti dari kengototan Pilkada ini adalah bahwa kekuasaan ada diatas segalanya ? Nyawa rakyat bukanlah prioritas kebijakan.
Ya Allah, semoga kami yang waras ini masih terus waras dan tak merasa lelah untuk terus berbicara. Ngeri sekali, berada didalam genggaman kekuasaan, dimana penguasanya tak menghargai nyawa rakyatnya. [].
0 Komentar