KASUS HRS, ISTANA NABOK NYILIH TANGAN ?

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah

[Catatan Reportase Diskusi Cangkru'an Cak Slamet, dalam Segmen Kajian Malam/Kalam]

ꦤꦧꦺꦴꦏ꧀ꦚꦶꦭꦶꦃꦠꦔꦤ꧀

Bahagia rasanya, tadi malam (Senin, 30/11) Penulis dapat berdiskusi bersama Wartawan Senior Bang Hersubeno Arief (HA), dalam Kajian Malam Cangkru'an Cak Slamet. Diskusi yang terpantik oleh sebuah artikel yang beredar viral di sosial media, berlangsung hingga nyaris dua jam.

Dalam diskusi tersebut, setidaknya penulis menangkap beberapa substansi penting hasil diskusi, diantaranya :

Bahwa semua kegaduhan terkait HRS tak lepas dari instruksi istana. Semua tindakan yang diambil oleh pejabat penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum tak lepas dari kendali dan instruksi Presiden.

Pencopotan sejumlah Kapolda dalam kerangka penegakan protokol kesehatan sebagai akibat agenda 'kumpul-kumpul' di Petamburan, pidato Panglima yang dilakukan malam hari didampingi pejabat penting TNI, sejumlah penyidikan kasus untuk menegakkan UU Kekarantinaan Kesehatan, pada hakekatnya senui itu menjalankan titah istana. Jadi, instruksi Mendagri sebagaimana diakui berasal dari istana, bukanlah tindakan sepihak dari otoritas pejabat yang bersangkutan, tapi atas mandat istana.

Adapun dalam kasus pencopotan Baliho atas instruksi Pangdam Jaya Dudung Andurahman sebenarnya juga tak lepas dari konteks menjalankan titah istana. Namun, langkah pangdam ini dibantah oleh Kapuspen TNI sebagai bukan instruksi panglima, istana juga menampik, padahal Pangdam terlihat begitu ngotot pasang badan didepan demi melindungi rezim. Walau akhirnya, belakangan Presiden Jokowi mengapresiasi tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya ini.

Peristiwa terakhir inilah, yang ditafsirkan oleh Bang HA sebagai peristiwa 'Nabok Nyilih tangan'. Sementara untuk kasus lainnya, seperti pemanggilan HRS oleh Polda Metro Jaya, Instruksi Mendagri kepada Kepala Daerah, pernyataan Mahfud MD yang kontroversi seputar rencana kepulangan HRS, masifnya penyidik Polri menyidik perkara kerumunan di Petamburan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, hingga munculnya pasal 160 KUHP tentang pidana penghasutan dalam surat panggilan terhadap HRS, baik Bang HA maupun penulis sepakat, istana sedang 'menggunakan tangan kekuasaan' dengan memaksimalkan keseluruhan wewenang yang ada untuk 'melawan' HRS.

Ada hal lain yang menarik disampaikan Bang HA, yakni tren penurunan perolehan suara partai-partai politik Islam. Dalam hal ini, Bang HA mengungkap partai-partai Islam akan mengalami kegagalan politik, jika mendaki puncak kekuasaan melalui jalur pendakian yang sama. Partai Islam perlu memikirkan jalur pendakian yang lain, jika tidak ingin perjuangannya berakhir dengan mengulangi kegagalan.

Sejalan dengan Bang HA, ada anggota diskusi yang mempertanyakan model perjuangan seperti apa yang ideal, gerbong seperti apa yang wajib diperjuangkan, dan sosok seperti apa yang bisa dijadikan teladan.

Dalam kesempatan inilah, penulis mengemukakan pendapat dan pandangan sebagai berikut :

Pertama, kegagalan politik yang dialami partai politik Islam maupun umat Islam pada umumnya, adalah karena umat ini menyusuri jalan pendakian yang sama, yakni menggunakan rel politik demokrasi dalam memperjuangkan Islam agar sampai kepada tampuk kekuasaan. Padahal, kekuasaan dalam politik demokrasi sangat terkait erat dengan kekuatan kapital.

Pada akhirnya, partai dengan kapital besar lah yang akan menang. Partai Islam pun akhirnya ikut latah, terjun dalam pragmatisme dan mengabaikan idealisme perjuangan, ikut larut mengikuti logika kapital agar menang.

Pada faktanya, kekuatan kapital partai Islam terbatas dan tak mendapat sokongan oligarki. Para kapitalis lebih senang bersekutu dengan partai sekuler, yang akan merealisasikan kepentingan bisnis oligarki yang tak bisa difasilitasi dengan konsepsi syariat Islam.

Jadi, jalur pendakian via demokrasi inilah letak kekeliruan perjuangan umat Islam sehingga selalu berujung kekalahan dan kegagalan demi kegagalan. Umat Islam tak mungkin bisa menang berkontestasi politik pada sistem politik yang bukan habitatnya.

Kedua, jebakan sistem demokrasi inilah yang menyebabkan semangat perubahan Islam terkanalisasi pada cita perjuangan politik yang pragmatis. Mitos perjuangkan melalui Pilkada, Pemilu maupun Pilpres menjadi semacam 'Jampi Sihir' yang menjebak perjuangan Umat.

Elektabilitas dan kharisma tokoh pergerakan, ketika dikonversi dalam politik kontestasi melalui Pemilu jadi amblas. Karena sekali lagi, kontestasi politik dalam Pemilu tak terlalu membutuhkan sosok yang kharismatik atau memiliki ide perjuangan yang agitatif. Akan tetapi semua berpulang pada kapital.

Akhirnya tokoh pergerakan menjadi tidak konsisten dengan ideologi perjuangan, jadi ikut pragmatis meniti kekuasaan menggunakan kapital, baik dari kocek sendiri atau bahkan ikut ikutan 'menyusu' pada kekuatan kaum kapitalis, menggadaikan ideologi perjuangan kepada para cukong untuk memperoleh pembiayaan politik. Setelah berkuasa, mereka akhirnya tersandera oleh politik oligarki.

Ketiga, karena itu umat Islam harus meninggalkan 'jalur pendakian' melalui sistem politik demokrasi, meninggalkan Montesqueu dan segera menjadikan Rasulullah Saw sebagai teladan perjuangan. Meneliti sirah perjuangan Rasulullah Saw ketika di Mekkah, hingga akhirnya Rasulullah Saw sampai pada tampuk kekuasaan di Madinah dan menerapkan Islam dalam institusi kekuasaan (Negara).

Keempat, karena Negara Rasullullah Saw yang diteruskan para sahabat dalam bentuk institusi Khilafah, maka gerakan politik umat Islam saat ini wajib mengambil jalur pendakian agar Khilafah dapat ditegakkan dan kemudian menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui institusi Khilafah.

Menegakkan Khilafah mustahil ditempuh dengan demokrasi, baik melalui Pemilu, Pilpres apalagi Pilkada. Khilafah atau Negara Islam ini wajib ditempuh dengan meneladani Rasulullah Saw ketika menegakkan kekuasaan di Mekah dan mendapatkannya dari penduduk Madinah.

Rasulullah Saw berfokus pada perjuangan politik ditengah umat, perjuangan yang bersifat pemikiran, politik, tanpa kekerasan dan fisik. Perjuangan yang mengganti keseluruhan pranata sosial dan sistem kehidupan, dari keyakinan pada kekufuran menuju iman kepada Allah SWT. Dari penerapan syariat jahiliah menuju penerapan Islam kaffah.

Rasulullah Saw menolak berkompromi dengan sistem jahiliyah ketika ditawari kekuasaan oleh kaum kafir Quraisy melalui pamannya. Bahkan, Rasulullah Saw lebih memilih binasa ketimbang menggadaikan ideologi perjuangan untuk ditukar dengan remah-remah dunia.

Beliau Saw hanya menerima kekuasaan yang memberikan kedaulatan penuh untuk Islam, tanpa syarat. Dan kekuasaan itu, akhirnya diperoleh dari penduduk Madinah melalui suku Aus dan Khajraz.

Meneladani apa yang dilakukan Rasulullah Saw, maka umat Islam saat ini wajib berfokus berjuang ditengah umat, perjuangan yang bersifat politik yakni berorientasi agar syariah Islam tegak dalam bingkai kekuasaan, menolak berkompromi dengan sistem demokrasi sekuler, membongkar hakekat dan kebusukan demokrasi yang pada pokoknya meletakkan kedaulatan ditangan kapital dan oligarki meskipun dengan menyebarkan mitos kedaulatan ditangan rakyat, membongkar hakekat pengkhianatan para penguasa, mencari dukungan politik dari Ahlun Nusroh, hingga pertolongan Allah SWT tiba dan kekuasaan Islam yakni Khilafah tegak dimuka bumi ini.

Penulis melihat, peta pendakian ini lebih prospektif secara logika dan tentu lebih syar'i secara keyakinan, karena berangkat dari meneladani perjuangan Rasulullah Saw bukan meneladani Montesqueu. Umat ini tak mungkin akan sampai menuju puncak perjuangan, jika umat ini meniti jalur pendakian yang sama.

Dan perjuangan politik umat Islam melalui demokrasi selalu berujung kegagalan, baik kegagalan berkuasa dan kegagalan menjadikan syariat Islam mengatur negara. Bahkan, yang ada justru politisi dari partai Islam terjebak dalam pragmatisme, ikut terlibat korupsi, hingga merusak harapan Umat karena nyaris tak ada perbedaan partai Islam maupun partai sekuler jika sudah masuk dalam sistem politik demokrasi sekuler. [].