Oleh: Muhar
Jurnalis Lepas
Menyoal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM), Agung Wisnuwardana, mengemukakan bahwa MBG bukan program makan bergizi gratis, melainkan program yang dibiayai menggunakan uang rakyat.
“Bukan makan bergizi gratis sebenarnya, tetapi makan bergizi dibayar dengan biaya rakyat. Gitulah kira-kira, itu jauh lebih tepat,” ungkapnya dalam video yang bertajuk “Buah Simalakama Itu Bisa Jadi MBG, Coba Catat!” pada Selasa (21/04/2026) di kanal YouTube Tabloid Media Umat.
Menurutnya, problem gizi memang ada di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, terdapat juga masalah fiskal yang mengharuskan pemerintah menentukan prioritas anggaran.
Secara filosofis, lanjut Agung, program MBG memang sah-sah saja mengingat ada 82,9 juta jiwa yang mendapat intervensi kesehatan melalui MBG, yang diharapkan akan mengalami akselerasi kognitif sehingga kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) meningkat.
Sayangnya, ia membeberkan bahwa kondisi fiskal atau keuangan negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Awal mula di APBN 2025 itu dianggarkan 71 triliun. Tapi estimasi dari INDEF kemungkinan bisa tembus di 121 triliun sampai 215 triliun. Jadi lompatannya tinggi banget,” tukasnya.
Ia melanjutkan, belum lagi kenaikan harga-harga pangan imbas dari konflik di Selat Hormuz, yang kesemuanya menyebabkan pembengkakan biaya MBG hingga lebih dari 500 triliun. Ia menduga pembengkakan biaya ini akan disolusi dengan menambah utang, yang pada akhirnya rakyatlah yang harus membayar.
Problem ini, terang Agung, memunculkan banyak perdebatan apakah MBG sebaiknya diteruskan atau dialihkan ke prioritas lain.
“Kenapa perdebatan itu terjadi? Ya, karena ruang fiskal kita sangat mepet. Kita ingin memberikan gizi pada anak Indonesia secara optimal, tapi dananya enggak ada. Itulah problematik yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini,” ulasnya.
0 Komentar