Oleh: Ina Febri Anti, S.Pd.
Aktivis Muslimah
Di tengah panasnya tensi geopolitik global, Iran justru mengklaim berada di posisi unggul. Mojtaba Khamenei secara terbuka menyatakan bahwa negaranya berhasil meraih kemenangan dalam persaingan geopolitik melawan Amerika Serikat dan Israel. Putra Ali Khamenei tersebut menekankan bahwa daya tahan Iran dalam menghadapi berbagai tekanan internasional telah mengangkat Teheran sebagai simbol inspirasi bagi banyak bangsa di dunia (Media Indonesia, 10/04/2026).
Klaim tersebut diperkuat oleh pernyataan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang menanggapi penangguhan serangan selama dua minggu oleh Presiden AS Donald Trump dengan menyatakan kemenangan atas AS dan Israel. Mereka mengklaim bahwa Washington telah didorong untuk menyetujui rancangan 10 poin yang diajukan Iran, yang mencakup penghapusan sanksi, penarikan pasukan militer dari kawasan, pengakuan terhadap program pengayaan nuklir Iran, serta legitimasi atas kendali Iran di Selat Hormuz. Selain itu, dewan tersebut juga menyerukan kepada masyarakat Iran untuk tetap bersatu dan merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan (Detik, 08/04/2026).
Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa AS dan Israel tidak dapat dengan mudah mengalahkan Iran, meskipun Iran hanya satu negara Muslim. Hal ini disebabkan oleh kapasitas militer Iran yang besar, termasuk ribuan rudal dan drone, serta strategi pertahanan yang kompleks dan tersembunyi (MetroTV News, 19/04/2026). Selain itu, Iran mampu memberikan serangan balasan yang signifikan dan bahkan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel. Hal ini menunjukkan bahwa konflik ini bukan pertarungan yang sederhana atau sepihak (Aljazeera, 02/04/2026).
Namun demikian, keterlibatan sekutu juga tidak sepenuhnya menguntungkan pihak AS. AS tidak sepenuhnya mampu memaksa negara-negara sekutunya untuk terlibat langsung dalam perang melawan Iran karena banyak di antara mereka memilih bersikap hati-hati dan menahan diri demi kepentingan politik, ekonomi, dan stabilitas domestik. Bahkan, sejumlah sekutu dekat AS, baik di Eropa maupun kawasan Timur Tengah, lebih cenderung mendorong jalur diplomasi daripada ikut terjun dalam konflik terbuka (CNBC Indonesia, 19/03/2026).
Di sisi lain, sejumlah penguasa di negeri-negeri Muslim justru memilih bersekutu dengan AS, bahkan menjalin kerja sama yang secara tidak langsung menguntungkan Israel, negara yang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sikap ini bertentangan dengan solidaritas umat Muslim di saat penderitaan rakyat Palestina terus berlangsung. Alih-alih menunjukkan keberpihakan yang tegas, mereka justru lebih mementingkan kepentingan politik dan keamanan jangka pendek para elite, yang menjauhkan harapan umat Muslim akan dukungan nyata bagi keadilan dan kemanusiaan.
AS dan Israel tidak sekuat yang diperkirakan dunia sebagai negara-negara adikuasa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak otomatis menjamin kemenangan cepat. Iran justru mampu bertahan dan memberikan perlawanan yang signifikan. Bahkan, konflik ini berkembang menjadi perang yang berlarut-larut dengan tekanan besar di semua pihak, yang menandakan keterbatasan efektivitas kekuatan adikuasa dalam menghadapi lawan yang memiliki ketahanan tinggi. Keberanian Iran untuk tetap melawan menunjukkan bahwa hegemoni global tidak selalu bersifat absolut dan bahwa negara yang dianggap lebih lemah pun mampu menggoyang persepsi dominasi tersebut.
Dalam realitas politik global, tidak ada sekutu yang benar-benar permanen, kecuali karena adanya kepentingan. Dengan demikian, aliansi yang tampak kuat pun bisa berubah arah ketika manfaatnya bergeser. Prinsip ini juga terlihat jelas ketika sebagian penguasa di negeri-negeri Muslim lebih memilih menjalin atau mempertahankan kedekatan dengan AS, meskipun negara tersebut bekerja sama dengan Israel. Tindakan inilah yang melemahkan persatuan umat. Alih-alih membangun kekuatan bersama untuk memperjuangkan kepentingan umat, keberpihakan pada kepentingan sempit dan jangka pendek para elite politik justru memperdalam perpecahan, sehingga umat tetap berada dalam posisi lemah di tengah percaturan geopolitik global.
Potensi kesatuan negeri-negeri Muslim sejatinya dapat berkembang menjadi kekuatan global baru, mengingat besarnya sumber daya alam, jumlah penduduk, serta posisi geografis yang strategis di berbagai kawasan dunia. Jika negara-negara ini mampu melampaui perbedaan politik dan kepentingan sempit, lalu membangun kerja sama yang solid dalam bidang ekonomi, militer, dan teknologi, mereka tidak hanya akan menjadi pasar atau objek pengaruh, tetapi juga aktor utama dalam menentukan arah geopolitik internasional. Namun, potensi besar ini kerap terhambat oleh konflik internal, rivalitas antarnegara, serta ketergantungan pada kekuatan luar seperti AS, yang menghambat terwujudnya persatuan umat.
Karena itu, membangun kesadaran umat bahwa persatuan negeri-negeri Muslim merupakan kebutuhan yang sangat mendesak menjadi langkah awal untuk keluar dari berbagai krisis yang terus berulang. Dengan demikian, kesatuan yang diikat dalam institusi Khilafah Islam dinilai mampu menghimpun kekuatan politik, ekonomi, dan militer secara terpusat, sehingga berpotensi menandingi, bahkan mengakhiri, dominasi negara-negara adidaya non-Muslim.
Khilafah Islam dipandang sebagai sarana untuk membebaskan negeri-negeri Muslim dari berbagai bentuk penjajahan, ketergantungan, dan tekanan dari luar yang selama ini dianggap sebagai penyebab utama penderitaan. Melalui dakwah sebagai pendekatan pemikiran dan jihad, Khilafah tidak hanya membawa perubahan bagi dunia Islam, tetapi juga menawarkan konsep keadilan yang dapat memberi dampak positif bagi tatanan global.
Jihad tidak semata dipahami sebagai perang, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan ketika terjadi penindasan. Dengan begitu, Khilafah diyakini mampu menghadirkan stabilitas, menghapus ketimpangan, serta memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
0 Komentar