Oleh: Ela Laelasari
Muslimah Peduli Umat
Sungguh aneh, tetapi nyata. Rakyat sulit mendapatkam bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, padahal Indonesia merupakan salah satu yang memiliki kekayaan SDA berupa minyak dan gas (MIGAS). Ada sinyalir, kelangkaan pertalite terjadi karena terbatasnya kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP).
Pertalite merupakan BBM yang masih disubsidi oleh pemerintah. Alhasil, BBM yang disubsidi tersebut diprediksiskan akan habis sebelum akhir tahun ini, rakyat terpaksa menerima kenaikkan harga BBM. Jika harga BBM melambung tinggi, secara otomatis harga kebutuhan pokok lainnya akan terdampak dan kondisi ekonomi rakyat pun bisa makin sulit. Selama ini, kuota BBM bersubsidi selalu menjadi alasan penyebab kelangkaan. Apakah kuota yang disediakan memang tidak memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang bersubsidi? Mengapa tidak ditambah lagi kuotannya?
Sudah menjadi rahasia umum, setiap kebijakan pemerintah terkait BBM selalu diliputi berbagai macam kepentingan. Otak atik pengaturan BBM sudah menjadi salah satu ciri gaya pemerintahan Neoliberal (Neolib).
Kelangkaan BBM bersubsidi sejatinya akibat kuota yang kurang dan tidak kunjung ditambah meski rakyat membutuhkannya, alasannya bahwa subsidi BBM membebani APBN. Alasan itu hanyalah untuk menutupi ketidak berdayaan negara menyelesaikan pembayaran utang dan bunga utang serta keperluan lainnya. Inilah sebenarnya penyebab jebolnya APBN Negara.
Jika masih tetap dengan kebijakan Neoliberal dalam mencari solusi problem BBM, rakyat akan mendapatkan tiga solusi. Pertama, penyesuaian harga pertalite dan solar, artinya akan ada kenaikkan harga. Kedua, membatasi penggunaan jenis BBM khusus penugasan (JBKP). Ketiga, mencabut BBM bersubsidi yang jelas akan makin memperberat kondisi rakyat.
Pembatasan BBM bersubsidi hanya makin memuluskan liberalisasi sektor migas yang salah satu poin pentingnya adalah pencabutan subsidi. Gaya pemerintahan Neoliberal yang dipraktekkan dalam setiap kebijakan pemerintah adalah politik yang tidak berdaulat dan ekonomi yang tidak mandiri, yakni kerap terjadi liberalisasi SDA dan privatisasi aset negara.
Rasa empati penguasa neoliberal telah tumpul, tidak sungguh-sungguh berpihak dan melayani kebutuhan rakyat. Liberalisasi migas makin langgeng diterapkan oleh pemerintah neoliberal. Para Investor Swasta menikmati untung besar dari migas. Sebaliknya bagi rakyat, sudahlah harus membayar dengan harga mahal, nyatanya mereka tetap kesulutan mendapatkan BBM.
Ketersediaan energi dalam Islam merupakan salah satu jaminan Khilafah dalam memenuhin kebutuhan Negara dan masyarakat. Khilafah akan menempuh dua kebijakan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan domestik rakyat. Pertama, mendistribusikan minyak, gas, dan energi lainnya kepada rakyat dengan harga murah. Kedua, mengambil keuntungan dari penggelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat yang lainnya, seperti pendidikkan, kesehatan, keamanan, termasuk terpenuhinya sandang, papan dan pangan.
Khilafah akan mengontrol atas barang tambang beserta industri yang menyuling dan mengelolanya untuk menghilangkan ketergantungan pada negara lain (mandiri). Tidak seperti sekarang Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi secara ekonomi dan politik tetap tunduk kepada Barat, akibat tidak memiliki dasar kuat untuk membangun perekonomiannya sendiri. Membatasi subsidi BBM hingga langka dan menaikkan harga BBM akan terus menjadi kebijakan yang diambil pemerintah neoliberal.
Oleh karena itu, apabila kita sungguh-sungguh mendambakan kesejahteraan, harus dengan mengubah sistem yang gagal ini dengan sistem yang bersumber dari Zat yang Maha Benar dan Maha Mengetahui yaitu sistem Islam dalam naungan khilafah. Wajib pula untuk menghadirkan pemimpin yang mau tunduk dengan syariat-syariatnya agar memimpin dengan penuh amanah.
Wallahua'lam bisshowab
0 Komentar