Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Refly Harun dengan judul "20 Oktober, Tokoh Siap Geruduk JKW, Seret ke Berbagai Pengadilan! Gatot: Kita Kejar Mereka Semua", mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo menyampaikan pernyataan mengejutkan. Ia mengimbau masyarakat agar lebih fokus mengejar lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, dan Pengadilan, yang dianggap sebagai penyebab masalah dengan memberikan “karpet merah” kepada oligarki 9 Naga.
“Kita jangan hanya bicara soal menyalahkan 9 Naga, tapi juga mereka yang memberi karpet merah untuk 9 Naga. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya, kita akan kejar mereka semua, mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan...” ucap Gatot Nurmantyo.
Pernyataan ini menimbulkan kebingungan, karena seolah-olah Gatot mengalihkan perhatian dari oligarki ke lembaga-lembaga negara tersebut. Padahal, oligarki 9 Naga adalah aktor utama di balik kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.
Dua Kebingungan dalam Pernyataan Gatot:
1. Fokus pada Lembaga Negara, Bukan Oligarki: Gatot seakan memusatkan perhatian publik hanya pada institusi negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, dan Pengadilan, sementara oligarki yang berada di balik kebijakan-kebijakan merugikan justru tidak disinggung. Padahal, para pejabat di institusi ini sering dikendalikan oleh oligarki untuk melayani kepentingan bisnis mereka.
2. Mengabaikan Kejahatan Oligarki: Gatot menyarankan untuk mengejar kejahatan para pejabat tanpa mengungkit kejahatan oligarki 9 Naga yang sebenarnya menjadi aktor utama dalam kerusakan sistem pemerintahan dan perekonomian di negeri ini. Kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat sering kali diciptakan untuk memenuhi kepentingan oligarki.
Contoh: Proyek Strategis Nasional (PSN)
Sebagai contoh nyata, Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Jokowi, tetapi didorong oleh permintaan dari Agung Sedayu Group dan Sinarmas Group, dua perusahaan yang dikendalikan oleh oligarki. Tanah rakyat dirampas bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk memperkaya tokoh-tokoh besar seperti Aguan (Sugiyanto Kusuma) dan keluarga Eka Tjipta (Mochtar Wijaya).
Apa Itu 9 Naga?
Oligarki 9 Naga merupakan kelompok pengusaha besar yang menguasai sebagian besar sumber daya alam Indonesia, seperti hutan, hasil laut, perkebunan sawit, tambang batubara, nikel, emas, dan sektor-sektor strategis lainnya. Para tokoh di balik oligarki ini termasuk Robert Budi Hartono, Anthony Salim, James Riady, Sofjan Wanandi, Tommy Winata, dan beberapa lainnya.
Mereka inilah yang sebenarnya menjadi otak di balik kebijakan yang merugikan rakyat. Lewat pengaruh besar yang mereka miliki, 9 Naga memanfaatkan pejabat-pejabat pemerintahan untuk memuluskan agenda bisnis mereka.
Ketimpangan Lahan yang Dikuasai oleh Oligarki
Menurut Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), hanya 1% penduduk Indonesia yang menguasai 59% lahan, sementara 99% sisanya hanya menguasai 41%. Ini menunjukkan bagaimana kelompok oligarki, termasuk 9 Naga, menguasai sebagian besar kekayaan alam negeri ini.
Keterlibatan Oligarki dalam Penentuan Jabatan
Menurut Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Supardi Kendi Budiardjo, aturan-aturan dalam UU Cipta Kerja disusun khusus untuk menguntungkan bisnis oligarki 9 Naga. Bahkan, rotasi jabatan di TNI dan Polri tidak lagi ditentukan oleh pejabat resmi, melainkan dikendalikan dari balik layar oleh para oligarki ini.
Proyek Rempang Eco City sebagai Contoh Lain
Kasus perampasan tanah warga di Rempang untuk proyek Rempang Eco City juga menggambarkan bagaimana oligarki 9 Naga beroperasi. Di balik proyek ini adalah PT Makmur Elok Graha, yang dimiliki oleh Tomy Winata, salah satu anggota 9 Naga. Meskipun pejabat-pejabat seperti Jokowi, Bahlil, dan Luhut mungkin mendapatkan keuntungan dari proyek ini, oligarki seperti Tomy Winata tetaplah pihak yang paling diuntungkan.
Kesimpulan: Oligarki dan Kapitalisme Adalah Masalah Utama
Permasalahan terbesar di Indonesia bukanlah ancaman radikalisme atau anti-Pancasila seperti yang sering didengungkan. Masalah sebenarnya adalah oligarki 9 Naga yang terus-menerus memanfaatkan kekuasaan untuk melayani kepentingan bisnis mereka. Perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang mendukung kekuasaan oligarki ini harus menjadi fokus utama.
Kita tidak boleh hanya fokus pada kejahatan rezim penguasa saat ini seperti Jokowi, tetapi juga harus menyadari bahwa setelah Jokowi lengser, 9 Naga akan tetap berkuasa melalui pejabat-pejabat baru yang mereka kendalikan.
Saatnya kita bersatu melawan oligarki 9 Naga dan sistem kapitalisme yang menindas rakyat Indonesia.
0 Komentar