Oleh: Irohima
Penulis Lepas
Semakin jelas wajah asli entitas zionis Israel sebagai bangsa penjajah nan serakah. Semakin terungkap pula ambisi mereka untuk mendirikan "Israel Raya" (Greater Israel) dengan mengklaim bahwa seluruh wilayah Palestina adalah milik mereka. Seluruh diplomasi terasa sia-sia karena pada akhirnya entitas penjajah tersebut tidak pernah menginginkan setengah wilayah, melainkan Palestina seutuhnya.
Melalui Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, pihak zionis secara sepihak mengklaim bahwa seluruh tiga wilayah administratif di Tepi Barat merupakan milik mutlak Israel. Tiga wilayah yang dimaksud adalah pembagian kawasan berdasarkan Kesepakatan Oslo II tahun 1995:
- Area A: Kawasan di bawah kendali penuh Otoritas Palestina;
- Area B: Kawasan di bawah kendali sipil Palestina dan kendali keamanan Israel; serta
- Area C: Kawasan mencakup 60% wilayah Tepi Barat yang berada di bawah kendali penuh keamanan dan administrasi Israel.
Di samping mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina, Ben-Gvir juga mengklaim secara sepihak bahwa 60% warga Palestina ingin beremigrasi, meskipun laporan resmi di lapangan membantah klaim sepihak tersebut (Metro TV, 03/10/2026).
Sejak lama, gagasan Two-State Solution (Solusi Dua Negara) dipasarkan sebagai jalan keluar final atas konflik Palestina. Namun nyatanya, solusi ini hanyalah ilusi dan sekadar wacana penyesatan. Gencatan senjata dan meja perundingan sejatinya hanya dimanfaatkan zionis sebagai taktik mengulur waktu untuk merampas tanah Palestina secara bertahap demi mewujudkan ambisi "Israel Raya".
Kegagalan Diplomasi dan Kejahatan Sistemis Zionis
Tindakan genosida, penghancuran Jalur Gaza, pembukaan permukiman ilegal di Tepi Barat, penodaan kompleks Masjidilaksas (Al-Aqsa), hingga pembakaran tempat ibadah merupakan bukti kejahatan luar biasa terhadap umat dan syiar Islam.
Rangkaian kejahatan ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membendung narasi kompromi. Sayangnya, sebagian pemimpin di negeri-negeri muslim masih terjebak mendorong narasi Solusi Dua Negara yang diusung oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
Sejak Oktober 2023, rentetan fakta yang terhampar menjadi bukti nyata bagi umat Islam dan masyarakat internasional bahwa zionis berniat melakukan pengusiran total (ethnic cleansing) serta perampasan seluruh wilayah Palestina.
Kejahatan yang melintasi batas kemanusiaan ini tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan jalur diplomasi meja perundingan. Tindakan pendudukan yang telah menghilangkan puluhan ribu nyawa wajib direspons secara tegas melalui syariat jihad di jalan Allah (jihad fi sabilillah). Sikap sebagian penguasa Arab yang memilih berkompromi dengan pimpinan zionis merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Khilafah dan Mobilisasi Jihad: Solusi Hakiki bagi Palestina
Pelaksanaan jihad fi sabilillah secara masif untuk membebaskan tanah Palestina hanya dapat diwujudkan melalui persatuan seluruh kekuatan militer umat Islam di bawah komando seorang Khalifah.
Institusi Khilafah akan menaungi seluruh umat Islam di dunia, menjalankan fungsi pelayanan umum, serta bertindak sebagai perisai (junnah) yang melindungi darah dan kehormatan rakyat dari ancaman penjajahan. Khilafah adalah satu-satunya institusi politik yang memiliki legalitas syar'i untuk menyatukan tentara muslim dan mengerjakannya dalam aksi nyata pembebasan Al-Quds.
Mengingat Khilafah merupakan kunci utama pengerahan pasukan militer dan pelaksanaan jihad secara terorganisasi, maka mengedukasi umat akan kewajiban menegakkan kembali Khilafah menjadi agenda yang sangat mendesak.
Kesimpulan
Krisis kemanusiaan dan penjajahan di Palestina tidak akan pernah usai selama umat Islam terus bergantung pada resolusi PBB, bantuan kemanusiaan yang terbatas, atau ilusi Solusi Dua Negara.
Hanya melalui kepemimpinan Islam global dalam naungan Khilafah, seluruh kekuatan tentara muslim dapat dimobilisasi untuk membebaskan Palestina dan negeri-negeri muslim terjajah lainnya dari belenggu kezaliman secara permanen.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar