DOWNGRADE: SAAT BERTAHAN HIDUP MENJADI GAYA HIDUP

Oleh: Irma Suryani, S.T.

Penulis Lepas

Dahulu kehidupan mengalir seperti sungai yang jernih, membawa rezeki yang cukup untuk menumbuhkan harapan di setiap rumah. Namun kini, arus itu makin dangkal dan berbatu. Angin kering kebutuhan yang terus membentang, krisis kebijakan yang tak berpihak, dan hujan rezeki yang tidak lagi turun merata memaksa banyak keluarga menebang dahan kenyamanan, mengurangi bekal gizi, dan menurunkan atap harapan.

Bukan karena ingin hidup lebih sederhana, melainkan karena cuaca ekonomi tak lagi ramah. Inilah downgrade: bukan pilihan untuk berjalan santai, melainkan langkah kecil bertahan hidup di tengah jalan yang semakin menanjak curam.

Fenomena Downgrade dan Penyusutan Populasi Kelas Menengah

Fenomena penurunan taraf hidup atau downgrade belakangan ini ramai diperbincangkan. Apa yang tampak di permukaan seolah-olah sekadar perubahan kebiasaan belanja yang lebih bijak, ternyata menyimpan realitas sosial yang memprihatinkan.

Data menunjukkan bahwa populasi kelas menengah Indonesia yang pada 2018 mencapai 60,8 juta jiwa, kini menyusut drastis tinggal 46,7 juta jiwa. Sebaliknya, kelompok rentan dan rawan miskin justru melonjak dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen (Republika, 10/10/2026).

Berbagai laporan media massa mempertegas kenyataan ini:

• Pergeseran Prioritas: Warga mulai beralih dari gaya hidup bergengsi ke pilihan yang lebih fungsional dan hemat akibat beban biaya hidup yang terlampau berat (Kompas, 30/09/2026).
• Strategi Bertahan Hidup: Downgrade merupakan strategi bertahan hidup di tengah tekanan krisis finansial, di mana keluarga terpaksa memangkas asupan nutrisi bergizi dan menunda biaya pendidikan (Tirto, 07/10/2026).
• Penurunan Akses Kesehatan: Dampak paling mengkhawatirkan adalah penundaan pengobatan medis, beralih ke obat generik murah, dan membatasi kunjungan dokter akibat ketidakmampuan finansial (Kompas, 5/10/2026).
• Realitas Pahit: Downgrade bukanlah pilihan gaya hidup yang diinginkan, melainkan keharusan yang dipaksakan oleh kelesuan ekonomi (Mojok, 7/10/2026).

Cacat Sistemik Kapitalisme Sekuler

Fenomena ini tidak lahir di ruang hampa. Downgrade merupakan akibat nyata dari kebijakan yang tidak efisien, lonjakan harga kebutuhan pokok, efisiensi tenaga kerja melalui PHK, serta beban pemajakan yang kian meluas tanpa diimbangi jaminan kesejahteraan yang memadai dari negara.

Akar masalah utama dari krisis ini terletak pada paradigma politik ekonomi kapitalisme sekuler. Sistem ini menempatkan pertumbuhan ekonomi kuantitatif dan akumulasi modal di atas keselamatan rakyat, sehingga kesejahteraan publik selalu dinomorduakan.

Dalam tatanan kapitalisme sekuler, negara berlepas tangan dari tanggung jawab pelayanan publik. Pemenuhan kebutuhan dasar (seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan) dialihkan menjadi beban individu masing-masing, seolah-olah negara sekadar berfungsi sebagai regulator pasar.

Pandangan Islam dan Jaminan Kesejahteraan Paripurna

Dalam pandangan Islam, negara berkedudukan sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai perlindungan) yang mengemban amanah Allah ﷻ untuk menyejahterakan rakyat secara adil.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) adalah ra'in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Kekayaan alam yang melimpah merupakan milik umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang wajib dikelola langsung oleh negara (Baitulmal) dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, sebagaimana firman Allah ﷻ:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama yang memeras rakyat, Islam menetapkan pemajakan (dharibah) sebagai langkah insidental yang sangat khusus. Dharibah hanya dipungut ketika kas Baitulmal kosong dan hanya diwajibkan atas kaum pria yang kaya (mushir), tanpa membebani rakyat kecil.

Sebagai ra'in, negara wajib mengelola sumber daya alam secara jujur, menyediakan lapangan kerja yang luas, serta menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis dan berkualitas.

Kesimpulan

Fenomena downgrade merupakan sinyal tegas bahwa sistem ekonomi sekuler-kapitalistis gagal memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Selama pemenuhan kebutuhan dasar diserahkan pada mekanisme pasar, rakyat akan terus dipaksa mengorbankan kualitas hidupnya demi bertahan hidup.

Kesejahteraan hakiki hanya dapat terwujud melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah.

Hanya dengan kepemimpinan yang menjalankan fungsi pengurusan (ri'ayah) berbasis syariat, hak hidup rakyat dapat dilindungi dan krisis ekonomi dapat dituntaskan secara sempurna.

Wallahu a’lam bish-shawab.