Oleh: Sadawa
Penulis Lepas
“Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Demikian bunyi spanduk raksasa yang dibentangkan mahasiswa di hadapan barikade aparat saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, pada Rabu (28 Oktober 2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan (IDN Times, 28/10/2026).
Krisis Ekologis dan Tanggung Jawab Negara
Tuntutan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana hutan dikelola dan untuk siapa kekayaan alam tersebut didayagunakan. Negara semestinya tidak berhenti pada pemberian izin komersial dan pembuatan regulasi teknis. Negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketika hutan dipandang semata-mata sebagai sumber keuntungan ekonomi, kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat akan digeser ke belakang kepentingan bisnis. Akibatnya, saat terjadi kerusakan hutan dan karhutla, masyarakat di sekitar wilayah terdampak harus menanggung beban penderitaan, udara tercemar, aktivitas terganggu, kesehatan terancam, dan sumber penghidupan melumpuh.
Konsep Kepemilikan Umum dalam Islam
Dalam Islam, konsep kepemilikan terbagi menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan tergolong sebagai sumber daya alam dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Artinya, tidak boleh ada individu maupun korporasi swasta yang memonopoli manfaatnya demi kepentingan pribadi.
Rasulullah ﷺ bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api (energi).” (HR. Abu Dawud no. 3477 dan Ahmad no. 23082)
Hadis ini menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan vital masyarakat tidak boleh dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Negara bertindak sebagai pengelola yang memastikan manfaat kepemilikan umum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
Allah ﷻ juga berfirman:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menegaskan prinsip penting bahwa distribusi kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pengelolaan alam harus mengutamakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, Allah ﷻ melarang segala bentuk perusakan lingkungan:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf: 56)
Berdasarkan ayat ini, pengelolaan hutan wajib memperhitungkan kelestarian lingkungan. Negara tidak boleh memberikan ruang bagi eksploitasi yang merusak ekosistem hanya demi mengejar keuntungan materi.
Negara Sebagai Ra'in dan Junnah
Dalam tatanan Islam, negara bertindak sebagai pengurus (ra'in) dan pelindung (junnah) atas seluruh urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)
Dengan tanggung jawab tersebut, negara wajib mencegah kerusakan hutan, memperketat pengawasan pemanfaatan lahan, melarang pembakaran, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan perusakan. Jika korporasi atau pejabat terbukti terlibat dalam kejahatan lingkungan, keduanya harus diproses secara hukum secara adil tanpa membedakan jabatan maupun kekuatan modal.
Penutup
Karhutla tidak semestinya terus berulang dan menjadikan rakyat sebagai korban. Hutan bukan milik oligarki; hutan adalah amanah yang wajib dijaga dan dikelola demi kemaslahatan publik. Selama paradigma pengelolaan sumber daya alam masih berorientasi pada profit materiil, kerusakan lingkungan tidak akan pernah terselesaikan secara mendasar. Islam menawarkan paradigma yang mendasar: kekayaan alam wajib dikelola berdasarkan syariat dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar