Politik
MILITER AWASI PAJAK, RAKYAT MAKIN SUSAH?
Oleh: Arpah Latifah Pemerhati Kebijakan Publik Kebijakan perpajakan selama ini identik dengan urusan administrasi negara dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) …
Politik
LAMPU REDUP DI NEGERI PROGRAM GEMERLAP
Oleh: Ilma Nafiah Penulis Lepas Di tengah gencarnya berbagai program pembangunan yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan daerah, masih ada sudut negeri yang hidup dalam keterbatasan paling menda…
Politik
MENAKAR KEBIJAKAN PUBLIK, LITERASI, DAN PERAN HAKIKI NEGARA
Oleh: Diaz Jurnalis Lepas Persoalan pemenuhan gizi dan tengkes (stunting) merupakan realitas sosial yang memprihatinkan di tengah masyarakat. Di satu sisi, secara moral dan kemanusiaan, pemenuhan keb…
Politik
MILITER MENGAWASI PAJAK: PRAKTIK MILITERISME?
Oleh: Ummu Zaid Penulis Lepas Penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-8/PJ/2026 yang mencantumkan nama Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) untuk membantu memetakan po…
Politik
DI BAWAH BAYANG-BAYANG PEMERASAN: KALA PAJAK MENCEKIK RAKYAT DAN MERUNTUHKAN KEPERCAYAAN
Oleh: Abu Ghazi Pemerhati Kebijakan Publik Arah kebijakan perpajakan pemerintah saat ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Center of Economic and Law Studies (CELIO…
Social Plugin