Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi (28/3) menyisakan sejumlah keganjilan, khususnya pra dan pasca bom meledak. Sebelum bom meledak, dikabarkan saat kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu lalu (17/3), Mahfud MD menyebut bibit terorisme itu ada di setiap pemeluk agama.
Ia mengakui, selama ini di Indonesia masih muncul beberapa peristiwa terorisme, namun diklaim sudah bisa teratasi.
"Memang ada beberapa peristiwa teror tapi bisa diatasi dan secara umum rakyatnya tumbuh dengan penuh toleran," begitu ujar Mahfud MD kala itu.
Dan uniknya, pasca Bom Meledak, Presiden Jokowi juga langsung angkat bicara. Padahal, belum ada penyelidikan yang dilakukan yang dapat disimpulkan peristiwa ini terkait tindakan atau gerakan terorisme. Menurut Jokowi, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua ajaran agama menolak terorisme apa pun alasannya.
Bahkan, Jokowi langsung memerintahkan Kapori Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas teror bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) pagi.
"Saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya," kata presiden Jokowi dalam pernyataan resminya, Minggu sore.
Aneh sekali pernyataan Mahfud MD dan Jokowi ini, seperti sebuah konser seriosa yang simphoni dan iramanya telah dipersiapkan. Jika kita dalami, akan ada sejumlah muskilah dalam peristiwa ini.
Pertama, Pernyataan Mahfud MD justru menegaskan Negara 'terlibat' dalam aksi bom di Makassar. Setidaknya, Negara telah 'gagal' memberikan rasa aman dan keamanan kepada Warga Negara.
Peristiwa bom Makasar pasca pernyataan Mahfud, dapat disimpulkan Negara kecolongan atau boleh jadi justru terlibat baik secara langsung atau dengan membiarkan peristiwa itu terjadi. Benefit politik yang dapat diambil, setidaknya dapat mengurangi tekanan walau tidak bisa mengalihkan atas tuntutan pengungkapan pembantaian 6 laskar FPI dan ramainya dukungan publik kepada HRS dalam perkara yang dihadapinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kedua, Pernyataan Presiden Jokowi yang langsung buka suara dan memerintahkan Kapolri mengusut kejadian -berbeda dengan peristiwa pembantaian 6 laskar FPI- selain menguatkan dugaan sebagaimana disebutkan dalam analisis pertama, juga menunjukkan hipokritnya pemerintah dalam menyikapi sejumlah isu.
Saat kebiadaban itu menimpa umat Islam, in casu peristiwa pembantaian 6 laskar FPI Presiden bungkam. sekalinya bicara, justru bicara masyarakat tidak boleh sewenang-wenang kepada aparat, Negara tidak boleh kalah. Menyedihkan sekaligus menyakitkan.
Giliran urusan bom, langsung dikaitkan dengan terorisme yang ujungnya biasanya dikaitkan dengan Islam, Presiden cepat bicara. Hal ini, justru menimbulkan kesimpulan peristiwa bom Makassar bukan insiden, tetapi merupakan desain. Desain pihak pihak yang ingin mengalihkan isu, dan membalikkan posisi umat Islam yang saat ini selalu menjadi korban, berubah menjadi tertuduh pelaku teror.
Ketiga, munculnya anasir-anasir liar yang mengaitkan bom Makassar dengan sidang HRS menjadi memperkuat ada desain besar dibalik bom Makasar. Kausalitas yang dipaksakan, antara bom dengan sidang HRS bisa saja dijadikan dalih untuk mengembalikan sidang dari offline menjadi online dengan dalih keamanan, juga bisa menjadi dasar maklumat larangan bagi pendukung HRS untuk menghadiri sidang, dengan dalih keamanan pula.
Karena itu, Mahfud MD dan Presiden Jokowi wajib bertanggung jawab atas terjadinya bom Makasar. Sebagai pimpinan Negara, terjadinya bom Makassar membuktikan negara telah gagal memberikan keamanan dan rasa aman kepada rakyat.
Jangan sampai, kegagalan negara itu justru dijadikan sarana untuk meminta dukungan rakyat untuk menggelar isu perang terhadap radikalisme dan terorisme yang selama ini selalu dialamatkan kepada umat Islam. Umat wajib terus waspada, dan meneliti semua pernyataan pejabat agar tidak membuat Umat lengah dan terjerumus kedalam jebakan narasi sesat rezim. [].
0 Komentar