Oleh: Nasrudin Joha
Aktivis Politik dan Hukum
Tidak hanya laporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidia ke Polda Metro Jaya. Luhut pun mengancam akan menggugat secara perdata atas tuntutan senilai Rp 1.000 miliar itu. Luhut sesumbar dengan arogan, jika gugatan itu dimenangkan maka 100 miliar itu akan dibagikan kepada rakyat Papua.
Padahal, jelas orang Papua tidak butuh uang Luhut. Rakyat Papua menginginkan keadilan karena mereka hidup dalam kemiskinan di atas kekayaan alam yang melimpah. Pernyataan semacam ini jelas arogan dan hanya modal omong kosong.
Luhut tidak berani mengeluarkan uang 100 miliar langsung dari kantongnya untuk dibagikan, melainkan menunggu keputusan pengadilan. Bahkan, dengan adanya pandemi, kekayaan Luhut semakin tumbuh berkali-kali lipat.
Padahal, kekalahan Luhut sudah pasti terjadi di pengadilan. Bagaimana kegiatan mengkritik yang dijamin oleh konstitusi dapat dituntut dengan hukum perdata? Omong-omong, bagaimana mungkin dituntut 100 miliar hanya karena bincang-bincang di YouTube? Gugatan 100 miliar hanyalah gertakan.
Janji pembagian hasil gugatan kepada rakyat Papua adalah janji untuk merendahkan martabat rakyat Papua karena:
Pertama, ini adalah bentuk pelecehan terhadap orang Papua. Dia percaya bahwa orang Papua tidak memiliki harga diri dan karena itu digunakan sebagai objek untuk memamerkan janji-janji kosong pada mereka.
Kedua, jangankan 100 miliar, bahkan tidak sampai satu rupiahpun dikeluarkan Luhut. Luhut hanya menjual janji sambil menggunakan gugatan sebagai alat untuk mengancam Haris Azhar dan Fateya Maurida.
Ketiga, kritik Harris dan Fatia terhadap pemberantasan mafia pertambangan yang melibatkan oknum kekuasaan di Papua tentu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Papua. Selama ini masyarakat Papua hanya menerima limbah tambang, polusi, kerusakan alam dan lingkungan.
Oleh karena itu, angka 100 Miliar yang dijanjikan Luhut kepada rakyat Papua adalah omong kosong, alih-alih dihormati malah melecehkan rakyat Papua. Luhut tak hanya arogan karena melaporkan orang yang mengkritiknya, tapi juga menggunakan angka 100 miliar untuk 'meremehkan' rakyat Papua.
Luhut adalah sosok yang melambangkan tingkah jumawa dan keangkuhan dari pemangku kekuasaan. Kritik dibalas laporan polisi. Pejabat seperti ini, tidak layak diberikan kepercayaan dalam mengurus urusan publik.
0 Komentar