Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Apapun itu, jika keadaannya bengkak tentu tidak sehat dan butuh tindakan tertentu untuk menghilangkan bengkaknya. Dan ternyata, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya. Total pembengkakan biaya proyek menurut PT KAI (Persero) telah mencapai US$ 1,9 miliar atau mencapai hampir Rp 30 triliun atau tepatnya mencapai Rp 26,9 triliun (dalam kurs terkini Rp 14.200).
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya menjelaskan awalnya biaya proyek mencapai US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 85 triliun. Kemudian, di tengah jalan ada kemungkinan biayanya membengkak setelah ada tinjauan dari konsultan yang dilakukan PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selaku pemilik proyek.
Indikasi membengkaknya biaya proyek sendiri diketahui pada September 2020, saat itu perkembangan proyek mengalami keterlambatan dan juga kendala pembebasan lahan. Maka dari itu pemerintah meminta KCIC untuk melakukan peninjauan ulang (Detik.com, 1/9/2021).
Diera kepemimpinan Presiden Joko Widodo terbilang banyak sekali pembangunan mega proyek infrastruktur. Bahkan ketika Indonesia pun termasuk negara yang menderita karena pandemi, pembangunan infrastruktur kian megah saja. Rakyat terhimpit kesulitan ekonomi tidak juga menjadi prioritas.
Ada pembangunan bendungan yang akan memecahkan rekor se-Asia Tenggara. Di mana Indonesia akan memiliki bendungan tertinggi, yakni Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah dan bendungan terpanjang Semantok di Nganjuk, Jawa Timur.
Masih dengan alasan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), akan pula dibangun jembatan terpanjang yakni di bagian barat Indonesia, tepatnya Jembatan Batam Bintan. Jembatan ini memiliki panjang 7 km sehingga dapat mengalahkan jembatan Suramadu yang membelah selat Madura atau menghubungkan pulau Jawa (Surabaya) dengan pulau Madura sepanjang 5,43 km. Pemprov Kepri juga sudah menyiapkan anggaran Rp. 50 miliar untuk pembebasan lahan sekitar proyek. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Pemprov Kepri Yodi Yantari mengatakan, terdapat 24 hektare lahan masyarakat yang akan dibebaskan (cnbcindonesia.com, 17/9/2021).
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengakui, Jokowi membangun infrastruktur yang masif bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, kata dia, pembangunan ini sebagian besar tidak efisien dan tidak tepat sasaran. "Namun pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan, beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik, yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang," kata dia.
Ridho menambahkan pemerintahan Jokowi cenderung tidak bijak mengalokasikan keuangan negara. Utang Indonesia di luar negeri mengkhawatirkan, ucapnya. Menantu Amien Rais ini mengatakan utang luar negeri lebih diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur yang lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi tinggi (idntimes.com, 23/10/2021).
Kotak Pandora pembangkrutan negara melalui proyek infrastruktur
Banyak proyek infrastruktur yang terungkap hanya membangkrutkan negara dan merugikan rakyat dua kali lipat. Selain samasekali tidak mensejahterakan rakyat individu per individu, hutang yang dijadikan sebagai pembiayaan proyek berasal dari utang BUMN yang dibayar dengan pajak rakyat. Lantas untuk apa begitu bernafsu menggenjot infrastruktur?
Tak lain karena pembangunan infrastruktur demi memenuhi ambisi investor, seperti proyek kereta cepat dan berbagai infrastruktur yang penulis sebutkan di atas. Fakta lain, juga ditemukan ada BUMN yang jual rugi yaitu tol, dengan alasan mengadopsi strategi bisnis asing (Cina). Di media sosial, ramai pembicaraan mengenai biaya Tol Cibitung-Cilincing yang mencapai Rp 10,8 triliun, namun PT. Waskita Toll Road hanya menjual sahamnya senilai Rp 2,44 triliun. Dan alasan lainnya karena pembangunan tol itu ada dua dana, utang dan modal, PT Waskita hanya jual sebagian modalnya, sedang sisa investasi lainnya berasal dari pemegang saham lain serta utang bank untuk biaya Tol Cibitung-Cilincing (Kompas.com,12/10/2021).
Namun semua kejanggalan dan ruwetnya mekanisme permodalan di atas dianggap wajar selama ada segelintir pihak yang menikmati keuntungan. Dan ini sangatlah keji dan zalim. Bagaimana pun rakyat yang menjadi korban, model kejahatan pengelolaan negara dan asset publik seperti ini hanya terjadi dalam sistem kapitalis. Sistem yang landasan dasarnya adalah sekuler alias menggunakan hukum buatan manusia, dimana setiap tindakan ekonomi tujuannya hanyalah manfaat. Padahal kenyataannya tidak selalu bahwa tindakan ekonomi hanya berasaskan manfaat semata, terkadang pula bernilai ibadah dan kemanusiaan.
Maka, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah sesuatu yang wajar, karena memang mereka bekerja berdasarkan kapitalisme. Ini pulalah yang hari ini menjadi aturan dasar dalam mengurus rakyat. Berbeda sekali dengan sistem Islam, Khilafah. Khilafah akan menghilangkan pembangkrutan negara yang disebabkan model-model bisnis negara kapitalistik sebagaimana hari ini, karena sejatinya dalam Islam, negara hanya boleh melayani kemaslahatan rakyat dan menjaga asset publik.
Hal itu karena asset publik adalah kebutuhan pokok rakyat, yang mana negara berkewajiban memenuhinya. Bukan untuk keuntungan para pejabatnya, partai maupun kelompoknya. Dalam kapasitasnya sebagai negara pula (memimpin dan mandiri) khilafah akan menjauhkan intervensi asing demi keuntungan atau kepentingan politik mereka. Negara akan fokus membangun kemandirian dalam negeri, dengan swadaya dan memberdayakan masyarakat sesuai keinginan mereka, bertani, berdagang atau lainnya. Negara akan mengaturnya.
Harapannya, dengan fakta dan penjelasan ini umat semakin paham tentang urgensitas mengubah sistem kufur dengan sistem yang diperintahkan Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah: 50 yang artinya, "Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?". Orang yang yakin dengan Islam sebagai agama yang paripurna tentu akan menghendaki perubahan yang menyeluruh.[]. Wallahu a' lam bish showab.
0 Komentar