Oleh: Lathifa Rohmani
Beberapa hari terakhir ini terdapat kenaikan kembali kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 930 orang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Ibu kota negara menjadi provinsi yang mengalami kenaikan terbesar, yaitu 517 kasus baru.
Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bahwasanya kasus kenaikan Covid-19 disebabkan oleh adanya varian baru, setidaknya ada delapan kasus subvarian BA.4 dan BA.5. Dari delapan kasus tersebut, tiga orang yang teridentifikasi merupakan kasus impor dari Mauritius, AS dan Brasil. (CNBC Indonesia, 14/06/22)
Meskipun kasus Covid-19 mengalami kenaikan, bahkan terdapat kasus varian baru, pemerintah Indonesia mulai melakukan pelonggaran terhadap pembatasan-pembatasan di masa pandemi ini. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan perekonomian Indonesia yang sebelumnya sudah anjlok imbas dari pandemi dan kebijakan pembatasan yang diterapkan.
Menurut ahli kesehatan masyarakat, Hermawan Saputra, walau niatnya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, tetapi pelonggaran itu membuat masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. (Kompas, 13/06/22).
Berkaca pada negara-negara sebelumnya yang mencabut pembatasan, seperti Inggris, Prancis dan Amerika. Negara-negara tersebut malah mengalami lonjakan kasus Covid-19 setelah melakukan pelonggaran protokol kesehatan. Mereka mengira bahwa Covid-19 di negara-negara tersebut sudah pada masa endemi.
Seharusnya, negara Indonesia tidak lengah. Kebijakan pemerintah seakan-akan menyiratkan kondisi Indonesia sudah endemi, padahal kenyataannya belum sama sekali. Dengan pencabutan kebijakan pembatasan, masyarakat akan mengganggap Covid-19 sudah tidak ada, sehingga mereka pun abai pada protokol kesehatan yang sebelumnya sudah diterapkan.
Agar Indonesia bisa sampai pada tahap endemi, pemerintah seharusnya melakukan persiapan yang matang, alih-alih hanya sekedar wacana ataupun rencana. Kebijakan-kebijakan terkait pandemi yang sebelumnya dilakukan mestinya dioptimalkan atau diperbaharui kembali.
Langkah-langkah strategis yang semestinya dioptimalkan dan dilakukan dengan baik yaitu diantaranya, masyarakat secara kontinyu diedukasi terkait protokol kesehatan meskipun kasus Covid-19 mengalami penurunan, melakukan vaksinasi secara merata (dosis 1, 2 dan booster), mengoptimalisasi pelayanan kesehatan di masa pandemi maupun endemi, serta melakukan kebijakan-kebijakan yang tegas perihal penanganan Covid-19 lainnya.
Sesungguhnya, ketika negara tidak berkiblat pada sistem Kapitalisme, langkah-langkah tersebut seharusnya bisa dilakukan dan diterapkan dengan sepenuh hati. Akan tetapi, Kapitalisme terbukti sudah banyak mengabaikan kebutuhan masyarakat, baik selama pandemi ataupun sebelum pandemi. Pemenuhan kebutuhan hajat publik seperti layanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada masih tidak maksimal, bahkan cenderung abai terhadap masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi.
Seandainya, jika sejak awal pandemi sudah ditangani dengan protokol Islam, yaitu karantina wilayah dan vaksinasi secara menyeluruh, maka pandemi tidak akan berlangsung secara berlarut-larut. Namun sayangnya, pemerintah lebih memilih untuk menerapkan kebijakan tarik-ulur yang berasal dari sistem Kapitalisme yang bobrok ini dengan dalih untuk meminimalisir anjloknya perekonomian.
Sudah saatnya kita beralih pada penerapan Islam kaffah. Hanya dengan protokol kesehatan Islamlah pandemi ini bisa berubah menjadi endemi. Karena pemerintah Islam sudah jelas akan dengan sepenuh hati mengurusi dan mengatur keperluan masyarakat di berbagai aspek (termasuk aspek kesehatan) bagi seluruh masyarakat, baik muslim ataupun non-muslim, baik saat pandemi ataupun endemi.
Wallahu 'alam bish-shawwaab.
0 Komentar