Oleh: Lia Herasusanti
Dalam Warta Ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp.195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.
"Nah, Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat(26/8/2022)
Apa yang disampaikan Sri Mulyani, dan kemudian juga disampaikan oleh Presiden RI Jokowi tentang subsidi BBM yang mencapai Rp.502 trilyun, dibantah oleh pakar ekonomi Anthony Budiawan dalam salah satu acara TVOne, Indonesian Bussiness Forum. Beliau menyatakan bahwa dalam UU APBN tidak tercantum Rp.502 trilyun. Yang ada sebesar Rp.206,96 trilyun, itupun yang digunakan untuk subsidi energi hanya sebesar 134 trilyun. Dari Rp.134 trilyun subsidi energi, hanya Rp.11 trilyun yang di gunakan untuk subsidi BBM.
Bantahan dari Anthony Budiawan semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penguasa. Ditengah krisis kepercayaan yang ada saat ini, ide menaikkan BBM saja sudah membuat rakyat marah atas ketakberpihakan penguasa atas rakyat, apalagi ditambah dengan adanya info yang disampaikan pakar ekonomi tersebut. Rakyat merasa bahwa alasan yang dibuat penguasa hanya sekedar pembenaran untuk menaikkan harga BBM.
Kemarahan rakyat atas isu kenaikan BBM bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan pengalaman, kenaikan BBM selalu berdampak pada melonjaknya kebutuhan pokok lainnya. Disaat rakyat kesulitan mengembalikan kondisi ekonomi setelah pandemi beberapa waktu lalu, keputusan penguasa menaikkan harga BBM tentu akan semakin menekan kehidupan ekonomi rakyat. Bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan, tak menyelesaikan masalah, karena kenaikan biaya hidup jauh lebih besar dibandingkan BLT itu sendiri.
Ketika subsidi BBM dianggap penguasa membebani rakyat, diwaktu yang sama rakyat melihat pengeluaran negara yang berlebihan untuk para penguasa. Semisal gaji dan tunjangan anggota dewan yang fantastis. Beredarnya berita anggaran Rp.48,7 milyar sekedar untuk membeli gorden rumah dinas anggota DPR, hingga anggaran Rp.1,7 milyar untuk baju seragam anggota dewan beberapa waktu lalu.
Besarnya kesenjangan antar derita rakyat dengan keberlimpahan penguasa saat ini tentu saja bertolak belakang dengan gambaran kehidupan dalam sistem Islam. Dimana penguasa mengambil posisi pelayan umat. Sehingga mereka tak akan bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Seperti ucapan Umar bin Khattab ra. saat beliau memimpin khilafah,
"Kalau negara makmur, biar saya yang terakhir menikmatinya, tapi kalau negara dalam kesulitan biar saya yang pertama kali merasakannya."
Seperti inilah yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Jika Islam dijadikan solusi, kenaikan BBM tak akan pernah terjadi. Karena selain penguasanya akan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat, penguasa pun akan mengelola SDA dengan aturan Islam. Dimana SDA diperlakukan sebagai harta milik umum. Sehingga pengelolaannya akan dilakukan negara, kemudian hasilnya dikembalikan pada rakyat dalam bentuk BBM berharga murah bahkan gratis. Tak ada istilah subsidi, karena memang BBM milik rakyat. Dan rakyat tak pernah dianggap beban, karena sejatinya, rakyat lah pemilik SDA tersebut.
0 Komentar