Oleh: Dewi Purnasari
Aktivis Dakwah Politik
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar Pemprov DKI tak memandang tempat asal warga dalam membantu masyarakat miskin yang berdomisili di Ibu Kota. Menurutnya, ada unsur empati di samping unsur teknokratik.
Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat mengikuti rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) DKI yang disiarkan melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).
"Jangan terlalu kaku soal KTP, orang miskin itu nggak kenal KTP. Jangan sampai kita berhadapan dengan orang membutuhkan, belum apa-apa sudah bicara tentang KTP. Biarkan kita membantu siapa saja yang berada di kota ini," kata Anies, Kamis (13/10/2022).
Anies memandang suatu program bagi warga miskin seringnya tepat sasaran, namun tak tepat guna. Anies mencontohkan masyarakat miskin menerima bantuan uang untuk membeli seragam sekolah. Namun, seringkali uang itu tak digunakan sebagaimana peruntukannya.
"Kita memberikan untuk beli seragam tapi tidak punya uang untuk makan malam, terus mau dipakai apa ini uangnya? Mau dipakai beli seragam malah dipakai untuk beli makan malam," terangnya. (detiknews)
Analisa dan Komentar Politik
Membantu rakyat, terutama yang miskin memang harus mendahulukan empati daripada kerumitan birokrasi. Menurut Islam, setiap warga negara wajib mendapatkan hak-haknya berupa kecukupan sandang, pangan dan papan bagi setiap kepala. Bukan dengan acuan berupa angka rata-rata dari kekayaan seluruh warga negara lalu dijadikan standar tingkat ekonomi negara.
Pendataan warga negara sangat penting, sehingga KTP merupakan hal yang penting untuk diurus oleh pemimpin daerah atau kota. Menurut Islam, pendataan warga negara harus lengkap dan mendetil. Hal itu karena, data dapat menunjukkan kondisi ril warga negara, sehingga dapat ditentukan kebijakan yang tepat bagi setiap warga negara. Seharusnya Pemkot DKI Jakarta jangan melalaikan tugasnya dalam mendata warganya. Amburadulnya data warga, menjadi hulu bagi amburadulnya kebijakan yang akan diterapkan.
Masalah salah sasaran bantuan yang diberikan kepada warga ibukota bukan merupakan rahasia lagi. Anies mengatakan bahwa bantuan telah tepat sasaran, sementara fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Banyak warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan, ternyata tidak mendapat bantuan tersebut.
Terkait tidak tepat guna dalam menggunakan dana bantuan, ini merupakan hal yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan seluruh sistem yang diberlakukan di negara ini. Hal ini tidak dipahami oleh para pemimpin di negara ini, termasuk Anies, Gubernur DKI Jakarta. Warga menggunakan uang bantuan seragam sekolah untuk membeli makanan, bukan membeli seragam adalah karena perut mereka lapar. Mereka butuh makan! Sebagai kebutuhan primer, makanan adalah yang utama harus terpenuhi bagi manusia. Itulah sebabnya, dalam peraturan sistem ekonomi Islam, negara harus menjamin terpenuhinya kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) setiap warganya.
Masalah kemiskinan mustahil dapat dientaskan dengan pengaturan ekonomi kapitalistik seperti yang diterapkan di negara ini. Seribu cara tambal sulam bisa dicoba, seribu kali bantuan uang bagi warga dapat diturunkan. Namun, pasti tidak akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di negara ini. Sayangnya kenyataan tidak membawa ibrah (pelajaran) yang membuat para pejabat termasuk Anies berpikir dan tersadar. Mereka terus saja berkutat dalam sistem yang mereka kira baik. Sementara di akar rumput, rakyat yang melarat dengan perut lapar masih saja berharap terjadinya perubahan dengan mencalonkan Anies menjadi pemimpin negara. []
0 Komentar