Oleh: Diaz
Pengamat Politik dan Perubahan
Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat genting. Seluruh kubu politik yang ada hanya mementingkan kepentingan politik mereka sendiri, sementara rakyat dibiarkan menjadi yatim dan terlantar. Kubu Indonesia Maju Plus (KIM Plus) hanya melayani syahwat politik rezim Jokowi, sementara Kubu Indonesia Perubahan yang terdiri dari PKS, PKB, dan NasDem, belakangan ini malah ikut merapat hanya demi kompensasi kekuasaan yang tidak seberapa.
PDIP dan Kepentingan Kekuasaan
Di sisi lain, PDIP juga melawan rezim bukan karena motif membela rakyat, melainkan juga karena motif kekuasaan. Hal ini terbukti dari sikap PDIP yang baru menentang rezim setelah pecah kongsi dengan Jokowi. Dulu, saat PDIP masih mesra dengan Jokowi, seluruh kebijakan zalim Jokowi dibekingi oleh PDIP. Kondisi ini menempatkan rakyat dalam posisi yang sulit, hidup di antara harimau lapar dan buaya yang siap memangsa.
Kisruh di Partai Golkar
Sejumlah kader Golkar menggugat hasil Munas ke-XI yang menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum. Mereka menganggap bahwa penyelenggaraan Munas XI telah melanggar AD/ART Partai Golkar. Gugatan ini dilakukan karena Munas yang seharusnya diselenggarakan pada Desember 2024 dipercepat menjadi Agustus 2024 atas intervensi rezim Jokowi. Keputusan ini dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan. Namun, Bahlil bermanuver cepat untuk segera menyusun struktur pengurus DPP Partai Golkar dan mendaftarkannya ke Kemenkumham yang baru saja diganti oleh Jokowi.
Anomali di Koalisi Perubahan
Anies Baswedan, yang sebelumnya menjadi simbol perubahan saat Pilpres 2024, kini berkunjung ke kantor DPD PDIP untuk menjajaki peluang maju Pilkada Jakarta yang diusung oleh PDIP. Situasi ini menjadi anomali karena PKS, PKB, dan NasDem, yang sebelumnya sepakat untuk melakukan perubahan, kini merapat ke KIM Plus. Anies sendiri kini menjajaki koalisi dengan PDIP, partai yang sebelumnya membackup seluruh kebijakan zalim Jokowi. Kondisi ini menunjukkan kontradiksi dan anomali dalam perjuangan perubahan yang dirindukan oleh rakyat.
Krisis Legitimasi dalam Sistem Demokrasi
Kisruh politik nasional bukanlah akibat ulah rakyat, melainkan akibat ulah pejabat yang mengangkangi konstitusi. Pemerintah dan DPR ingin menganulir putusan MK dengan melakukan perubahan UU Pilkada demi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun, problem sebenarnya bagi rakyat bukan hanya soal Pilkada, tetapi sistem demokrasi yang korup dan rusak. Sistem ini hanya melahirkan pemimpin yang culas, pembohong, ingkar, dan khianat.
Perubahan melalui Reformasi
Membuat gerakan rakyat untuk reformasi juga terasa sia-sia. Reformasi yang terjadi sebelumnya hanya mengubah rezim tanpa mengganti sistem demokrasi yang sekuler. Hal ini hanya melestarikan kerusakan yang ada. Oleh karena itu, satu-satunya jalan perubahan yang dapat menyelamatkan negeri ini adalah dengan menerapkan Syariah dan Khilafah. Menggantikan sistem demokrasi sekuler dengan sistem Islam, serta mengganti rezim yang khianat dengan para penguasa yang taat dan amanah.
Hizbut Tahrir dan Tawaran Syariah & Khilafah
Hizbut Tahrir sejak didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di Palestina pada tahun 1952, telah konsisten menawarkan ide Syariah dan Khilafah sebagai solusi untuk menyelamatkan umat Islam dan peradaban dunia. Hizbut Tahrir memandang bahwa masalah umat Islam yang terus bermunculan adalah akibat aturan Islam yang mengatur kehidupan umat tidak dilaksanakan. Kehidupan Islam yang dahulu diterapkan pada era Rasulullah ï·º hingga era para Khalifah, kini digantikan oleh kehidupan sekuler yang menerapkan ideologi kapitalisme melalui sistem politik demokrasi.
Khilafah: Solusi Bagi Indonesia
Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, sumber daya alam yang melimpah, dan ulama serta intelektual yang ikhlas, memiliki potensi besar untuk menjadi tempat tegaknya Khilafah. Dalam sistem Khilafah, rakyat non-Muslim juga mendapatkan hak, perlindungan, dan jaminan konstitusi sesuai dengan syariat Islam. Khilafah adalah negara untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk umat Islam.
Kesadaran Umat dan Tuntutan Perubahan
Saat ini, umat Islam mulai menyadari bahwa demokrasi bukanlah jalan Islam. Umat melihat bahwa demokrasi hanya tempat berebut kekuasaan demi pamrih dunia. Perlahan tapi pasti, ide Syariah dan Khilafah akan menjadi ide perjuangan mainstream di tengah umat Islam, menggantikan demokrasi. Umat akan segera mengadopsi dan meyakini ide kedaulatan Syara’ melalui penerapan syariat Islam secara kaffah yang dilaksanakan oleh Daulah Khilafah.
Penutup: Fajar Kebangkitan Khilafah
Dengan praktik kekuasaan yang culas, kezaliman, serta pengkhianatan rezim, umat Islam semakin muak dan mencari alternatif sistem yang dapat membawa keadilan dan kesejahteraan. Alternatif itu bukanlah sosialisme atau komunisme, melainkan syariat Islam yang diterapkan dalam institusi Khilafah. Fajar kebangkitan Khilafah sudah di ufuk, dan momentum pembaiatan Khalifah semakin dekat. Allahu Akbar!
0 Komentar