Oleh: Tety Kurniawati
Penulis Lepas
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah (Jateng) pada Jumat (26/7/2024). Dengan beroperasinya KIT Batang ini, ditargetkan bisa membuka lapangan kerja untuk 250 ribu tenaga kerja.
Jokowi mengatakan, KIT Batang memiliki total perencanaan lahan seluas 4.300 hektare (ha) yang nanti akan menampung industri dan pabrik-pabrik.
"Pabrik-pabrik itu akan membuka lapangan kerja kurang lebih 250 ribu pekerja karyawan yang bisa bekerja di KIT Batang ini. Goal-nya ke situ, karena harus buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat," ungkap Jokowi dalam Peresmian Operasional KIT Batang, Jumat (26/72024).
Jokowi mencatat, investasi yang sudah masuk dalam WIT Batang ini mencapai kurang lebih Rp 14 triliun dan mampu mempekerjakan kurang lebih 19 ribu pekerja. "Ini baru awal-awal," tegas dia.(CNBCIndonesia.com, 26/07/2024)
Bertolak Belakangnya Harapan Dan Fakta
Sejak peresmian lahan untuk pembangunan kawasan industri di kabupaten Batang, Jawa Tengah 2020 lalu. Tujuan pembangunan kawasan industri ini untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika mencermati lebih seksama kita akan menemukan fakta, bahwa banyak proyek serupa yang telah lebih dulu dibangun diberbagai tempat. Tapi hasil yang diharap, tak sesuai yang didapat.
Bak mengulang kisah kegagalan yang sama dari proyek sebelumnya. Meski akuisisi lahan KIT Batang sudah sesuai prosedur. Dampak pembangunan di tahun 2021 menyebabkan sejumlah bencana di desa sekitar. Diantaranya banjir yang membawa material bangunan dan lumpur. Bahkan limbah proyek KITB banyak yang mengendap di lautan sehingga masyarakat aktif di kawasan pesisir seperti nelayan terdampak sangat besar karena air laut menjadi kotor dan rusaknya habitat laut. Hal ini membuat para nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan. (Solopos.com, 20/10/2021)
Dilain sisi, berbagai proyek serupa sebelumnya telah memberi pembelajaran. Investasi yang diharapkan dapat menciptakan ketersediaan lapangan kerja. Realitanya bukan untuk warga lokal, namun untuk warga asing. Meski ada warga lokal yang terserap dalam lapangan kerja yang tersedia. Kesenjangan pendapatan mengemuka. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat hanya ilusi belaka.
Ilusi Kemajuan Ala Kapitalisme
Sistem kapitalisme mengukur keberhasilan pembangunan negara berdasarkan pembangunan fisik semata. Wajar jika proyek pembangunan kawasan industri terpadu senantiasa menjadi jurus jitu negara untuk mendongkrak ekonomi rakyat yang lesu.
Sementara sesuai amanat UU Ciptaker, investasi adalah jalan untuk membangun negeri. Padahal banyak dampak buruk dan kerugian atas keberadaan investasi, seperti hutang negara, ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, penggunaan sumber daya alam oleh perusahaan asing, masuknya tenaga kerja asing dan berkurangnya lahan produktif. Alih-alih membawa angin segar bagi kesejahteraan, investasi justru membuat kesejahteraan rakyat makin tak teraih. Lantas untuk siapakah kawasan industri terpadu ini?
Pembangunan Dalam Islam
Islam menentukan negara selalu pihak yang membangun negeri dengan kekuatan sendiri. Pelaksanaan pembangunan harus memenuhi ketentuan syariat, baik dari sisi target penggunaan maupun pembiayaan. Kebijakan ini hanya bisa diterapkan jika negara tidak memiliki ketergantungan pada pihak swasta maupun asing dalam segala hal termasuk keuangan.
Pembiayaan pembangunan dalam Islam diperoleh dari kas Baitul mal. Adapun sumber pemasukan Baitul mal berasal dari harta ghanimah, fai, kharaj, usyr, khumuz, rikaz, zakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
Islam dengan berbagai mekanismenya akan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi setiap warga negara laki-laki yang berperan sebagai pencari nafkah. Jika pada kondisi tertentu yang menyebabkan para pencari nafkah tersebut tidak bisa memenuhi nafkah yang ditanggungnya, seperti karena kecacatan, maka negara mengambil alih atasnya.
Dengan mekanisme Islam, kesejahteraan terwujud nyata dalam kehidupan. Demikianlah Islam memandang proyek pembangunan industri sebagai salah satu pilar pembangun peradaban. Penyediaan layanan kepada masyarakat, kegiatan ekonomi sekaligus upaya mewujudkan kesejahteraan.
Wallahu'alam bishawwab.
0 Komentar