Oleh: Diaz
Jurnalis Lepas
Jakarta, 1 Agustus 2024 - Dalam acara Dzikir dan Doa Kebangsaan yang digelar di halaman Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf atas segala kesalahan dan khilaf selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Permintaan maaf ini juga disampaikan atas nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di hadapan ribuan undangan yang hadir dalam rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan menjelang HUT ke-79 RI.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi permintaan maaf tersebut dengan kritik. Ia menegaskan bahwa kebijakan presiden seharusnya dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, bukan sekadar meminta maaf. Dalam pernyataannya pada Sabtu, 3 Agustus 2024, di Lenteng Agung, Hasto mencontohkan kebijakan impor beras yang menurutnya selama ini ditentang oleh PDIP karena data yang disampaikan terbukti manipulatif.
Hasto menekankan bahwa Presiden Jokowi seharusnya lebih dulu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama memimpin, bukan hanya meminta maaf kepada rakyat. "Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," pungkasnya.
0 Komentar