Oleh: Nurisa Eka Safitri
Pegiat Dakwah
Gonjang-ganjing politik yang terjadi di Indonesia semakin hangat. Ya, sebentar lagi akan diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Para parpol-parpol kini tengah berebut kemenangan dan jabatan yang akan dilaksanakan bulan November tahun 2024. Ada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak. (kompas, 30-08-2024)
Hangatnya suasana perpolitikan ditandai dengan dimulainya dari urusan siapa berkoalisi dengan siapa, hingga strategi-strategi lain yang dilakukan demi meraih kemenangan yang dituju. Ada yang semula berseberangan pada Pemilihan Presiden Tahun 2024, kini mereka berkoalisi untuk mendapatkan kemenangan dan jabatan tersebut. Tak hanya itu, bahkan politik dinasti yang tengah diusung, itu pun didukung oleh para parpol.
Lantas apakah partai politik sudah berjuang untuk kepentingan rakyat atau hanya ingin mendapat kekuasaan semata?
Dalam sistem demokrasi fungsi partai politik adalah memilihkan calon wakil rakyat mereka di badan legislatif. Namun kenyataannya baik pemerintah ataupun wakil rakyat yang sudah nyata dipilih tampak hanya membuat kebijakannya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat.
Semisal yang masih hangat terjadi, mengenai kebijakan alat kontrasepsi yang dilegalkan untuk para pelajar justru malah disahkan. Sementara undang-undang penting untuk rakyat, semisal RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk menindak para pelaku korupsi, malah tak kunjung disahkan.
Kebijakan lainnya yang minim manfaat dan cenderung merugikan disahkan, semisal pembangunan Kereta Api Cepat Whoosh demikian cepatnya rampung. Padahal telah nyata proyek tersebut tidak dapat digunakan masyarakat banyak. Yang ada malah menambah bengkaknya utang negara.
Para parpolpun hanya menganggap suara rakyat untuk mengantarkan mereka pada kemenangan. Setelah menang, rakyat pun ditinggalkan. Tak jarang para parpol mendeklarasikan tolak pemimpin kafir, menolak politik dinasti, namun seketika bisa berubah. Ibaratnya seperti dihempaskan angin seketika berkoalisi dan bergandengan. Itu karena parpol saat ini sangat bergantung pada suara rakyat. Segala cara pun dilakukan untuk meraih suara rakyat, demi jabatan dan kemenangan termasuk parpol Islam sekalipun. Itu karena mereka takut tidak adanya suara pada pemilihan yang akan dilakukan.
Hal inilah yang membuat parpol sulit memperjuangkan sistem Islam, karena biaya dan risiko besar menghantui mereka. Biaya besar? Ya karena KPK pernah menyebutkan untuk pilkada tingkat gubernur bisa menghabiskan ongkos sekitar 60-100 miliar. Akibatnya para parpol butuh uluran dana baik resmi ataupun tidak. Sehingga ketika mereka memenangkan pemilihan tersebut, mereka sudah terikat dengan pemodal tersebut. Maka dari itu kekuasaan pun bukan berada di tangan rakyat, tetapi di tangan orang yang berkuasa beserta oligarkinya.
Maka wajar ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat pun tidak menguntungkan rakyat. Yang ada malah mengutamakan oligarki tersebut. Padahal Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad). Juga jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang telat dipercayakan kepada mereka, sedangkan kalian mengetahuinya." (QS. Al-Anfal (8): 27)
Mirisnya lagi, banyak di antara para kader parpol yang terjerat korupsi disebabkan biaya demokrasi yang sangat mahal. Sudah sangat jelas rusaknya sistem Kapitalisme ini, namun mereka masih menyangkal dengan mengatakan bahwa ini demi kebaikan bersama. Nauzubillah tsumma Nauzubillah.
Padahal parpol dalam Islam dibentuk guna menyerukan Islam dan menegakkan amar makruf nahi mungkar, itu fardu kifayah. Sebagaimana firman Allah ﷻ.
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Artinya : "Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kebaikan (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)
Adapun di dalam Islam boleh ada partai politik lebih dari satu. Hanya saja parpol ini harus berlandaskan akidah Islam. Karena di dalam parpol tersebut harus memiliki 2 fungsi politik yakni mendakwahkan Islam dan amar makruf nahi mungkar.
Perlu kita ketahui bahwa makna dari politik Islam adalah pengaturan urusan umat dengan hukum-hukum Islam. Maka dari itu dalam partai politik Islam, ia bergerak untuk memastikan urusan umat selalu diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Maka sesuai dengan dalil surah Ali Imran ayat 104 di atas bahwa partai politik Islam harus berdakwah menuju Islam dan amar makruf nahi mungkar, inilah yang pertama.
Kedua, menjelaskan kepada umat perihal keunggulan politik Islam dibandingkan ideologi-ideologi lainnya. Parpol Islam juga wajib membongkar siasat jahat negara adidaya, orang kafir, dan konspirasi mereka terhadap umat Islam. Contohnya bahaya utang luar negeri, konspirasi negara adidaya di PBB untuk kepentingan mereka, dan yang lainnya.
Oleh karena itu bangkitlah wahai umat Islam. Aktivitas ini wajib dilakukan oleh partai politik Islam secara terus-menerus. Agar umat semakin sadar dan bergerak untuk kehidupan Islam. Yaitu penegakan syariat Islam dalam naungan institusi negara (Khilafah Islamiyyah).
Inilah karakter partai politik Islam yang dibutuhkan umat. Bukan yang hanya ingin eksis semata, lalu meninggalkan rakyat. Tapi partai yang benar-benar mendakwahkan Islam dan beramar makruf nahi mungkar sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ dan Allah ﷻ. Sebagaimana Rasulullah ﷺ dulu yang fokus dengan dakwah Islam serta amar makruf nahi mungkar kepada umat. Tanpa memedulikan sikap, omongan orang yang mencaci-makinya.
Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ yang artinya, "Sampaikanlah oleh kamu (Muhammad), secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepada kamu) dan berpalinglah kamu dari kaum musyrik." (TQS. Al Hijr: 94)
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
0 Komentar