Oleh: Tety Kurniawati
Penulis Lepas
Setelah berbulan-bulan melakukan sosialisasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, pemerintah memutuskan pada malam pergantian tahun bahwa kenaikan tarif PPN 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah. Pengumuman tersebut membuat para konsumen kebingungan lantaran harga sejumlah barang sudah telanjur naik (BBC.com, 03-01-2025).
Narasi Sesat
Kontroversi kenaikan pajak masih terus bergulir dan memanas diberbagai platform media. Meski pemerintah meyakinkan bahwa PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah. Realita di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Harga-harga barang lain tetap naik bahkan sejak kebijakan masih berupa wacana. Misalnya PPN atas jasa membangun rumah dan merenovasi rumah, jasa agen wisata dan perjalanan religi, jasa asuransi, jasa pengiriman paket, tarif angkutan umum, pembelian mobil bekas dari pengusaha penyalur kendaraan, bahkan harga berbagai kebutuhan harian pun mengalami peningkatan.
Ketidakjelasan di awal terkait barang yang terkena PPN 12%, menyebabkan pihak industri dan pelaku usaha melakukan langkah antisipasi. Berupa penyesuaian harga terhadap seluruh jenis barang. Akibatnya, harga produk yang terlanjur naik tidak bisa dianulir, meski kebijakan pemerintah menyebutkan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
Sayangnya, alih-alih memperbaiki kondisi yang menjerumuskan rakyat menjadi korban. Negara justru terkesan cuci tangan dengan menggunakan dukungan media partisan. Berbagai program bantuan, insentif dan tindakan stimulus ekonomi diklaim mampu meringankan beban hidup rakyat kebanyakan. Negara sedang memaksakan narasi sesat seolah berpihak pada rakyat. Tapi sebenarnya abai terhadap penderitaannya. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri memenuhi berbagai kebutuhannya. Meski di tengah melambungnya harga-harga, akibat kebijakan tak tepat sasaran yang diterapkan negara.
Kebijakan Dzalim
Sungguh, kebijakan kenaikan pajak adalah kebijakan yang dzalim. Kebijakan dzalim tersebut tidak lepas dari sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Sumber pendapatan negara dalam sistem ini, sangat bergantung pada pajak dan utang. Bahkan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Wajar jika makin tahun pungutan pajak makin variatif dan secara nominal makin melambung tinggi. Tanpa implikasi berarti bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki.
Dilain sisi, watak penguasa di sistem ini senantiasa mengagungkan keuntungan materi semata. Mengutamakan kepentingan oligarki dan mengerahkan segala daya upaya mempertahankan kekuasaan jadi hal yang niscaya. Wajar jika keberpihakan pada rakyat hanya hanya sebatas retorika dan pencitraan di layar kaca. Populis otoritarian jadi profil yang melekat pada diri penguasanya. Alhasil, rakyat berulangkali harus menerima kebijakan yang sejatinya menyengsarakan atasnya.
Islam Melahirkan Pemimpin Pengurus Rakyat
Islam dengan support sistemnya yang sempurna, memastikan akidah menjadi asas pendidikan dan pengajaran dilingkungan keluarga, sekolah dan bernegara lewat berbagai media propoganda dan edukasi. Lahirlah atasnya sistem kepemimpinan Islam yang menjadikan penguasa sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (penjaga) untuk seluruh rakyat. Keberadaannya bertugas menerapkan syariah Islam Kaffah dalam segala aspek kehidupan. Baik di dalam maupun diluar negeri. Lewat dakwah dan jihad menyebarkan Islam keseluruhan dunia.
Profil kepemimpinan Islam (Khalifah) mempunyai kepribadian pemimpin yang kuat dan berintegritas. Paham cara mengurus dan memberi solusi atas permasalahan rakyat, sekaligus mampu berperan sebagai hakim yang memutuskan segala perkara dengan adil dan bijaksana sesuai ketentuan syariat Islam. Tingkat ketakwaannya tinggi, hingga mampu menjadi sosok teladan. Bersikap lembut lagi penuh empati saat berhadapan dengan rakyat.
Wajar jika dalam menjalankan kehidupan politik, para penguasa selalu memberikan nasihat pentingnya menjaga ketakwaan, seraya berupaya menjauhkan diri dari merampas harta rakyat. Berupaya sebaik mungkin memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Juga menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam membuat tiap kebijakan.
Syariah Islam kaffah yang diterapkan penguasa atas dasar takwa. Tak hanya jadi tuntunan dan solusi tiap masalah kehidupan yang ada. Tapi hadirnya menjamin keberkahan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan rakyat yang dipalak pajak tak pernah dijumpai dalam bentang sejarah Islam. Sebab para penguasa Islam tahu kepemimpinannya adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Mereka tidak berani berkhianat atas amanahnya mengurus kebutuhan rakyat, termasuk memalak rakyat dengan pajak. Rasa takut tak bisa mencium bau surga menjadi motivasinya.
Wallahu 'alam bishawwab.
0 Komentar