Oleh: Titin Surtini
Muslimah Peduli Umat
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program baru di sektor pendidikan, yaitu pendirian dua jenis sekolah, SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. SMA Garuda dirancang untuk anak-anak dengan prestasi luar biasa, sedangkan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sehingga saat ini ada tiga tipe sekolah, yaitu SMA Garuda yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan sekolah reguler yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Kemendikbudristek. Rencananya pembangunan ketiga selolah tersebut dimulai tahun ini.
Proses pembelajaran di kedua jenis sekolah tersebut akan mengadopsi kurikulum Internasional Baccalaureate (IB), yang membutuhkan pengajaran dari guru luar negeri atau guru lokal dengan reputasi internasional.
Namun, keberadaan ketiga sekolah ini berpotensi menciptakan pemisahan sosial di masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Pemerintah seharusnya berfokus pada penyediaan pendidikan berkualitas untuk semua sekolah, bukan membedakan berdasarkan status sosial atau ekonomi.
Program ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan yang menganut paham sekuler kapitalistik. Dalam sistem ini, pendidikan lebih dilihat sebagai komoditas ekonomi, di mana hanya mereka yang mampu secara finansial yang bisa mengakses pendidikan berkualitas.
Begitu pula dengan keputusan pemerintah yang membuka peluang bagi sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara kapitalistik tidak dapat berdiri tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak yang memiliki modal.
Tujuan pendidikan dalam sistem kapitalistik jelas berbeda dengan tujuan pendidikan dalam sistem Islam. Dalam Islam, tujuan utama pendidikan adalah membentuk kepribadian Muslim dan menyiapkan peserta didik agar dapat berkontribusi pada kemaslahatan umat. Pendidikan berbasis akidah Islam menjadi landasan utama, dengan kurikulum yang mengajarkan bahwa setiap individu diciptakan untuk beribadah kepada Allah ï·».
Rencana pemerintah untuk membangun tiga jenis sekolah ini hanya akan menambah masalah baru, karena dibangun atas dasar sistem kapitalistik. Negara tidak bertanggung jawab menyediakan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyatnya, yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekayaan.
Sebaliknya, dalam sistem Khilafah Islamiyyah, negara menjamin adanya pendidikan berkualitas yang merata bagi semua warga tanpa memandang status sosial. Aturan yang diterapkan dalam sistem ini berasal dari Allah ï·», yang akan menghasilkan sistem pendidikan terbaik dan menghasilkan generasi yang cemerlang, mampu membangun peradaban dunia. Dalam Khilafah, pendidikan dijamin tersedia bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi sosial. Sudah saatnya kita menerapkan aturan ini secara menyeluruh, yang hanya akan terwujud dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu a'lam bissawab.
0 Komentar