Oleh: Abu Jannah
Jurnalis Lepas
Menyikapi bencana ekologis yang terjadi di Sumatera, Direktur The Economic Future Institute (TEFI), Dr. Yuana Tri Utomo, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Pemerintah memang harus melakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya dalam program Kabar Petang: Tarik Tambang di Bumi Pertiwi di kanal YouTube Khilafah News, Jumat (12/12/2025).
Yuana menjelaskan bahwa evaluasi tersebut tidak cukup hanya sebatas perizinan perusahaan atau audit lingkungan, tetapi harus menyentuh paradigma atau cara pandang yang bersifat sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Bukan evaluasi yang sifatnya reaktif, yang baru dilakukan ketika terjadi peristiwa dan kemudian diantisipasi dengan cara yang terburu-buru. Tidak, tapi sejak dini, pemerintah harus sudah melakukan antisipasi,” tegasnya.
Menurut Yuana, selama ini pemerintah cenderung bersikap reaktif setelah bencana terjadi, bukan melakukan mitigasi sejak dini meskipun peringatan telah disampaikan. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan peringatan bencana.
“Kan kemarin pun kejadian bencana di Sumatera ini sudah ada peringatan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), tetapi kenapa diabaikan dan dibiarkan begitu saja?” ujarnya.
Ia menilai terdapat kesalahan paradigma yang selama ini diterapkan negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu paradigma kapitalisme. “Paradigma kapitalisme itu salah,” ucapnya.
Yuana menyampaikan bahwa Islam telah memberikan landasan teologis yang jelas terkait tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian bumi.
“Ingat, ada ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa kita ini sebagai khalifah fil ardi, dan di antara tugas khalifah fil ardi itu adalah bertanggung jawab memelihara bumi agar tetap lestari, tidak rusak, sampai bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi evaluasinya harus menyeluruh,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa akar persoalan kerusakan lingkungan terletak pada paradigma kapitalisme yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, bencana ekologis di Sumatera merupakan peringatan keras bagi pemerintah untuk menghentikan praktik swastanisasi dan liberalisasi sumber daya alam.
“Bencana ini memang merupakan alarm yang sangat keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh, bahkan menghentikan swastanisasi dan liberalisasi pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.
Yuana juga menyebut kerakusan pengusaha dan oligarki sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. “Jelas, kerakusan pengusaha-pengusaha lokal, bahkan pengusaha-pengusaha interlokal, itu, oligarki-oligarki yang ada, mengakibatkan kerusakan,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kerusakan ekologis merupakan akibat langsung dari ulah tangan manusia.
“Jadi kerusakan itu akibat ulah tangan manusia. Dzaharul fasadu fil bari wal bahri bimalkasabat aidin nas. Itu sangat jelas ayatnya,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kembali kepada aturan Allah ï·» dalam pengelolaan sumber daya alam. “Artinya apa? Kembali di sini, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala,” ucapnya.
Menurut Yuana, model pengelolaan berbasis pasar bebas telah mendorong eksploitasi berlebihan tanpa mempertimbangkan pemulihan ekologis.
“Ketika hutan, tambang, dan daerah alam seperti sungai dikuasai oleh korporasi, baik domestik maupun korporasi asing, motivasi utamanya pasti profit saja,” jelasnya.
Ia memaparkan dampak konkret dari praktik tersebut, mulai dari pembukaan hutan secara masif hingga pengabaian reklamasi dan restorasi lingkungan. “Yang terjadi adalah kerusakan (fasad) akibat rakus. Rakusnya kapitalisme. Rakusnya oligarki swasta,” tegasnya.
Yuana menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemaslahatan rakyat. “Penguasa, pemerintah, dalam hal ini adalah pengelola urusan rakyat yang bertanggung jawab atas semua urusan rakyat,” pungkasnya.
0 Komentar