BELAWAN DAN PARADOKS PEMBANGUNAN

Oleh: Retno Purwaningtias, S.IP.

Pegiat Literasi

Prestasi kerap diukur dari angka. Inilah yang tampak dalam penutupan operasional kepelabuhanan tahun 2025 di Pelabuhan Belawan. Pelepasan kapal MT Stolt Palm yang membawa 9.949 ton muatan ekspor curah cair ke New Orleans, Amerika Serikat, serta penyambutan kapal penumpang perdana tahun 2026 dengan ribuan penumpang, dipuji sebagai bukti profesionalisme dan kelancaran layanan (Gaperta, 02/01/2026). Operasional disebut aman, ritme kerja stabil, dan pelabuhan kembali ditegaskan sebagai simpul logistik strategis di Sumatera Utara.

Namun, di balik deretan angka tonase dan jumlah penumpang tersebut, apakah keberhasilan operasional ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat di sekitar pelabuhan, atau sekadar pencapaian administratif yang berhenti di laporan kinerja?

Faktanya, kondisi di daratan Belawan justru menunjukkan ironi yang nyata. Infrastruktur jalan menuju kawasan pelabuhan, seperti Jalan Pelabuhan Raya dan Jalan Kubah Gang Keluarga, masih rusak parah, berlubang, dan rawan kecelakaan. Setiap hari, warga dan pekerja pelabuhan harus berjibaku dengan risiko demi menjalani aktivitas rutin. Kapal-kapal bergerak lancar di laut, tetapi rakyat harus mempertaruhkan keselamatan di darat. Inilah paradoks sistem hari ini: produktivitas ekonomi dikejar, sementara keselamatan dan kenyamanan rakyat diabaikan.

Masalah ini tidak bisa dipandang sebagai kelalaian teknis semata, karena ia lahir dari paradigma pembangunan yang menjadikan efisiensi, tonase, dan arus logistik sebagai tolok ukur utama keberhasilan. Sistem kepelabuhanan modern dibangun untuk melayani pergerakan barang dan kepentingan pasar, bukan untuk memastikan kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Akibatnya, aspek perlindungan sosial, akses jalan yang aman, lingkungan yang layak, dan fasilitas publik bagi masyarakat sekitar pelabuhan terpinggirkan.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan watak sistem ekonomi kapitalistik yang menjadi landasan pengelolaan fasilitas strategis hari ini. Negara dan operator pelabuhan didorong berperilaku layaknya korporasi murni, yaitu mengejar efisiensi, laba, dan daya saing global. Pelabuhan diperlakukan sebagai mesin ekonomi, bukan sebagai instrumen pelayanan publik. Selama arus logistik lancar dan keuntungan tercapai, penderitaan rakyat di sekitar kawasan dianggap sebagai biaya yang harus ditanggung. Inilah bentuk ketidakadilan struktural yang dilegalkan oleh sistem.

Dalam pandangan Islam, pelayanan publik tidak boleh berjalan parsial dan reaktif. Infrastruktur strategis seperti pelabuhan bukan sekadar alat penggerak ekonomi, tetapi amanah yang harus menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyat. Allah ﷻ berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58). Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan urusan publik tidak boleh lepas dari prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Islam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan urusan rakyat. Negara wajib memastikan bahwa pembangunan dimulai dari akar persoalan, seperti infrastruktur yang kuat, lingkungan yang aman, transportasi yang layak, serta perlindungan nyata bagi masyarakat dan pekerja di sekitar pelabuhan. Pelabuhan yang maju harus berjalan seiring dengan kehidupan rakyat yang aman dan bermartabat.

Kasus SPMT Branch Belawan menjadi pengingat penting. Ritme operasional dan statistik memang tersaji rapi, tetapi kesejahteraan rakyat yang setiap hari melintasi jalan rusak, berdebu, dan rawan banjir tetap terabaikan. Selama paradigma pembangunan masih bertumpu pada logika efisiensi dan keuntungan semata, maka prestasi yang dibanggakan hanyalah citra semu.

Tanpa perubahan paradigma menuju pengelolaan kepelabuhanan yang kaffah, yang mengutamakan manusia, keadilan, dan maslahat, angka tonase muatan dan jumlah penumpang tidak lebih dari deretan data kosong, tanpa keberkahan dan tanpa makna bagi rakyat.

Prestasi di laut seharusnya menghadirkan kesejahteraan di darat. Jika tidak, maka yang kita sebut sebagai keberhasilan sejatinya hanyalah ketidakadilan yang dibungkus rapi oleh laporan kinerja.

Wallahualam bissawab.