Oleh: Darul Iaz
Penulis Lepas
Dunia pendidikan tinggi Indonesia baru-baru ini diguncang oleh pernyataan strategis dari Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) mengenai rencana penghapusan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri (Detik, 27/04/2026). Alasan utamanya klasik: efisiensi dan daya serap tenaga kerja. Data menunjukkan jutaan sarjana lulus setiap tahun, namun hanya segelintir yang terserap oleh pasar tenaga kerja, memicu angka pengangguran intelektual yang terus membengkak.
Rencana ini seolah memberikan "stempel" bahwa tujuan akhir dari belajar adalah bekerja, dan tolak ukur keberhasilan sebuah ilmu adalah seberapa cepat ia bisa dikonversi menjadi gaji. Jika sebuah prodi (seperti Sastra, Sejarah, atau Astronomi) dinilai tidak memiliki "pembeli" di pasar industri, maka keberadaannya dianggap sebagai beban sistemik yang layak dipangkas.
Bahaya Pragmatisme dan Manusia sebagai "Aset"
Secara jurnalistik dan sosiologis, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang berbahaya: pragmatisme pendidikan. Ketika pendidikan direduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, fungsi sekolah dan kampus berubah menjadi "pabrik" yang memproduksi sekrup-sekrup untuk mesin kapitalisme.
Padahal ada beberapa poin krusial yang luput dari pembahasan pemerintah:
- Pendidikan Bukan Sekadar Pelatihan Kerja: Mengutip pemikiran Syed Muhammad Naqib Al-Attas, tujuan ilmu adalah menanamkan kebaikan pada manusia sebagai manusia, bukan sekadar sebagai warga negara atau instrumen produksi. Jika pendidikan hanya mencetak pekerja, kita akan kehilangan "manusia" yang mampu berpikir kritis, memiliki imajinasi, dan menjaga memori kolektif bangsa.
- Visi Peradaban yang Sempit: Memangkas prodi humaniora (seperti sejarah atau filsafat) atas nama relevansi industri adalah langkah mundur dalam pembangunan peradaban. Sejarah adalah identitas; sastra adalah rasa. Tanpa ilmu-ilmu ini, kita mungkin akan maju secara manufaktur, namun kering secara kultural dan moral, seperti robot yang hanya tahu cara beroperasi tanpa tahu mengapa mereka ada.
- Ketidaksiapan Visi Industri: Pertanyaannya, apakah industri di Indonesia memang sudah siap menyerap lulusan spesifik jika prodi lain dihapus? Ataukah ini hanya alasan untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memperluas lapangan kerja dan membangun industri jangka panjang yang mandiri?
Ilmu sebagai Ibadah dan Pilar Peradaban
Dalam kacamata Islam, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang jauh lebih mulia daripada sekadar alat cari makan. Islam memandang ilmu secara holistik tanpa dikotomi yang kaku antara "ilmu agama" dan "ilmu umum".
1. Kewajiban Menuntut Ilmu (Faridatun)
Hadis Nabi ď·ş menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib (faridatun) bagi setiap Muslim. Motivasi utamanya adalah keridaan Allah (lillahi ta'ala), bukan rida industri. Ilmu dipelajari untuk mengenal Sang Pencipta dan menjalankan peran sebagai hamba Allah yang membawa manfaat bagi alam semesta.
2. Fardu Ain vs Fardu Kifayah
Islam membagi kewajiban menuntut ilmu menjadi dua:
- Fardu Ain: Ilmu yang wajib bagi individu untuk menjalankan fungsi dasarnya sebagai hamba (seperti tata cara ibadah dan muamalah).
- Fardu Kifayah: Ilmu yang menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat, termasuk kedokteran, teknik, teknologi, hingga industri. Islam tidak mengabaikan industri; justru mewajibkan adanya ahli di bidang tersebut agar umat mandiri. Namun, ilmu ini dipelajari dalam kerangka pengabdian masyarakat, bukan sekadar mengejar profit perusahaan.
3. Cermin Sejarah: Peradaban Utsmaniyah
Sejarah mencatat bahwa pada masa Khilafah Utsmaniyah, pembangunan infrastruktur (industri) berjalan paralel dengan menjamurnya madrasah dan kuliah (perguruan tinggi). Mereka memiliki visi Daulah Aliah (Negara Utama/Adidaya), yang meniscayakan penguasaan sains dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk segelintir pemodal.
Membangun Syaksiyah Islamiyah
Pemerintah seharusnya tidak memangkas prodi, melainkan memperluas relevansi industri ke arah kepentingan rakyat. Solusi fundamentalnya adalah:
- Reorientasi Kurikulum: Fokus pada pembentukan karakter (syaksiyah islamiyah) agar lulusan memiliki pola pikir (aqliyah) dan pola jiwa (nafsiyah) yang kuat. Manusia yang berkarakter kuat akan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencarinya.
- Visi Peradaban Jangka Panjang: Industri harus dibangun untuk menyelesaikan masalah rakyat (kesehatan, infrastruktur, energi), sehingga setiap cabang ilmu akan menemukan relevansinya secara alami.
- Menghilangkan Pragmatisme: Mengembalikan fungsi kampus sebagai pusat intelektual, tempat ilmu sejarah, sains, dan agama berpadu untuk membangun peradaban yang bermartabat.
Khatimah
Menghapus prodi yang "tak relevan" dengan industri adalah solusi jangka pendek yang mengancam masa depan intelektual bangsa. Jika kita hanya mendidik anak muda untuk menjadi "sekrup industri", maka kita sedang mempersiapkan generasi yang mahir bekerja namun buta arah hidup. Sudah saatnya pendidikan dikembalikan pada jalurnya: memanusiakan manusia, membekali akal, dan membangun peradaban yang diberkahi.
0 Komentar