Oleh: Sakinah
Penulis Lepas
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Kondisi ini terasa ironis mengingat Indonesia disebut memiliki jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan) yang secara nasional telah mencukupi, bahkan mengalami surplus.
Namun, fakta bahwa AKI Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa persoalan kesehatan ibu tidak sesederhana soal pemenuhan jumlah tenaga medis. Ada masalah yang lebih mendasar dan sistemis yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.
Kematian ibu saat hamil, melahirkan, maupun pascapersalinan merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan suatu negara. Tingginya AKI menunjukkan bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap keselamatan perempuan pada masa kehamilan dan persalinan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ibu yang meninggal, melainkan juga oleh bayi dan keluarga yang ditinggalkan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang kehilangan ibunya memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, kekurangan gizi, putus sekolah, hingga masalah sosial lainnya. Dengan demikian, tingginya AKI bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan masa depan generasi.
Akar Masalah: Ketimpangan Distribusi dan Logika Pasar
Salah satu penyebab yang banyak disorot adalah ketimpangan distribusi dokter kandungan. Sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar yang memiliki fasilitas kesehatan lengkap, peluang karier yang lebih baik, serta tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk banyak wilayah di Papua, masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, termasuk dokter kandungan.
Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, terutama ketika terjadi komplikasi kehamilan dan persalinan yang membutuhkan penanganan cepat. Keterlambatan mendapatkan pertolongan medis dalam situasi darurat obstetri (emergency) sering kali berujung pada kematian ibu maupun bayi. Oleh karena itu, pemerataan tenaga kesehatan menjadi faktor yang sangat krusial.
Namun demikian, ketimpangan distribusi dokter hanyalah salah satu bagian dari persoalan yang lebih besar. Tingginya AKI sesungguhnya mencerminkan adanya masalah sistemis dalam tata kelola kesehatan nasional. Daerah yang kekurangan dokter kandungan umumnya juga menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya rumah sakit rujukan, kurangnya tenaga bidan dan perawat, buruknya akses transportasi, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi demikian, kehadiran satu atau dua dokter kandungan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Kegagalan Regulasi dalam Sistem Kapitalistik
Di sisi lain, berbagai program pemerataan tenaga kesehatan yang pernah diterapkan pemerintah juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah program penempatan dokter spesialis ke daerah yang belakangan menuai perdebatan karena dianggap bentrok dengan hak asasi manusia dan kebebasan profesi. Akibatnya, negara semakin kesulitan memastikan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Persoalan ini menunjukkan karakter tata kelola kesehatan dalam sistem kapitalisme yang menempatkan layanan kesehatan lebih dekat pada logika pasar daripada logika pelayanan publik (public service). Dalam sistem ini, tenaga kesehatan cenderung berkumpul di daerah yang menawarkan keuntungan ekonomi lebih besar. Fasilitas kesehatan modern juga lebih banyak berkembang di wilayah yang memiliki daya beli tinggi. Akibatnya, terjadi kesenjangan pelayanan yang lebar antara daerah perkotaan dan daerah terpencil.
Paradigma kapitalistik memandang kesehatan sebagai sektor komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Karena itu, perhatian sering kali lebih difokuskan pada pemenuhan jumlah tenaga kesehatan secara statistik daripada memastikan pemerataan akses pelayanan bagi seluruh rakyat. Negara lebih banyak berperan sebagai regulator yang mengatur mekanisme pasar kesehatan, bukan sebagai pengurus (ra'in) yang bertanggung jawab langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, ketimpangan distribusi ini terus berulang dari tahun ke tahun.
Paradigma Islam: Pelayanan Publik Bebas Biaya
Berbeda dengan paradigma kapitalistik, Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar (al-hajah al-asasiyyah) rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara secara mutlak. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara bertanggung jawab memastikan setiap individu memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa memandang lokasi tempat tinggal maupun tingkat ekonominya. Negara tidak boleh membiarkan ada wilayah yang kekurangan dokter, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya.
Atas dasar itu, negara akan menyediakan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup sekaligus memastikan distribusinya merata ke seluruh wilayah. Selain membangun rumah sakit dan pusat layanan kesehatan, negara juga berkewajiban membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, sarana transportasi, dan fasilitas komunikasi agar masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan. Dengan demikian, tidak ada daerah yang terisolasi dari pelayanan medis.
Pembiayaan sektor kesehatan dalam Islam berasal dari Baitulmal sehingga layanan kesehatan dapat diberikan secara gratis kepada masyarakat. Negara tidak menyerahkan pemenuhan kebutuhan kesehatan kepada mekanisme pasar, melainkan menjadikannya sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung terhadap rakyat.
Kesimpulan
Tingginya angka kematian ibu di tengah surplus dokter kandungan seharusnya menjadi alarm keras bahwa persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah atau memajukan statistik tenaga medis. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar dalam paradigma negara mengelola pelayanan kesehatan.
Keselamatan ibu dan anak tidak boleh bergantung pada lokasi geografis atau kemampuan ekonomi. Negara harus hadir sebagai pelindung dan pengurus yang menjamin pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Tanpa perbaikan yang menyentuh akar persoalan (yaitu mencabut logika pasar dari sektor kesehatan) ironi tingginya AKI di tengah surplus dokter kandungan akan terus menjadi kenyataan yang berulang.
Wallahu a’lam bish-shawab.
0 Komentar