Oleh: Vania Nur Hayati
Santriwati PPTQ Darul Bayan, Sumedang
Ada apa dengan kondisi ekonomi negara hari ini? Depresiasi rupiah terhadap dolar AS telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan dengan menembus level Rp17.878. Kondisi ini berdampak langsung pada melonjaknya harga bahan baku industri, energi, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya, daya beli publik (terutama kalangan menengah ke bawah) menjadi semakin tergerus. Banyak keluarga kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan terpaksa berutang demi bertahan hidup (Media Indonesia, 03/06/2026).
Ironisnya, di tengah impitan ini, pemerintah seolah menganggap situasi domestik masih terkendali dan aman. Akibatnya, jeratan pinjaman daring (pinjaman online) menjadi pelarian yang semakin populer di tengah masyarakat, yang justru menjerumuskan banyak orang ke dalam lingkaran setan utang yang tak berujung. Data terbaru menunjukkan bahwa total pinjaman warga RI melalui platform digital mengalami lonjakan utang pinjaman hingga Rp101 triliun pada Maret 2026 dengan outstanding pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh 26,25% secara tahunan (IDN Financials, 06/05/2026).
Pelemahan rupiah ini sejatinya tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik internasional, terutama eskalasi ketegangan antara AS dan Iran yang memicu volatilitas aktivitas pasar global. Namun, faktor eksternal tersebut hanyalah pemicu di permukaan. Akar masalah yang sesungguhnya terletak pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola fundamental ekonomi serta kurangnya kepekaan terhadap realitas yang dihadapi masyarakat di akar rumput.
Pemerintah terkesan lambat dan kurang responsif dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan melindungi daya beli rakyat. Alih-alih meringankan beban, kebijakan yang diambil kerap kali justru memperparah keadaan, misalnya dengan menambah penumpukan utang luar negeri yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat melalui pajak. Masyarakat seolah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi badai ekonomi tanpa adanya peran signifikan dari negara untuk memberikan solusi yang efektif serta berkelanjutan.
Oleh karena itu, alternatif sahih yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah penerapan sistem Islam. Sebab, Islam menawarkan solusi yang komprehensif dan fundamental untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendera negeri ini melalui beberapa pilar utama:
- Sistem Moneter yang Stabil dan Adil: Sistem ekonomi Islam akan menerapkan mata uang berbasis komoditas berharga, yaitu dengan menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat tukar resmi. Sistem ini secara otomatis akan menghindarkan negara dari ketergantungan akut terhadap mata uang fiat asing yang sangat rentan terhadap spekulasi dan manipulasi pasar global.
- Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Syariat: Negara wajib menjaga stabilitas harga di pasar domestik melalui instrumen hukum yang tegas, seperti pelarangan praktik riba (bunga), jaminan kelancaran distribusi barang agar tidak ditimbun, pengaturan kepemilikan yang adil, serta pengendalian inflasi dari hulunya.
- Fungsi Pemimpin sebagai Pengurus dan Pelindung: Dalam pandangan Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab utama seorang penguasa. Pemimpin bertindak sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang wajib membentengi rakyat dari segala bentuk kesengsaraan hidup. Negara harus hadir secara fisik untuk memberikan jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.
Wallahua’lam bish-shawab.
0 Komentar