Oleh: Diaz
Jurnalis Lepas
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berkembang dengan kecepatan yang sulit diabaikan. Dalam hitungan detik, sebuah sistem komputasi dapat menghasilkan gambar, audio, tulisan, bahkan video yang sangat menyerupai realitas. Teknologi yang dahulu membutuhkan alokasi waktu berjam-jam kini dapat dieksekusi melalui beberapa baris instruksi (prompt).
Namun, di tengah kekaguman publik terhadap performa mesin, ada pertanyaan mendasar yang patut diajukan: Apa yang sebenarnya membedakan manusia dari mesin?
Jawabannya bukan sebatas kapasitas komputasi, pemrosesan big data, atau sintesis visual semata. Manusia dikaruniai akal, kesadaran, pertimbangan moral, kehendak, dan tanggung jawab di hadapan Allah ﷻ. Di sinilah Islam menempatkan manusia pada posisi mulia. Teknologi boleh melaju pesat, tetapi manusia dilarang keras kehilangan kendali atas potensi akal yang telah dianugerahkan padanya.
Mesin Makin Cerdas, Manusia Jangan Kehilangan Akal
Perkembangan AI menunjukkan bahwa pekerjaan yang sebelumnya sangat bergantung pada kemampuan kognitif manusia kini dapat dibantu, bahkan digantikan oleh mesin. AI mampu mengenali pola, mengolah bahasa, merancang gambar, dan menciptakan manipulasi visual yang kian sempurna.
Kajian K.H. Muhammad Shiddiq Al-Jawi, M.Si. (3/9/2026) memperlihatkan persoalan krusial dari fenomena tersebut: maraknya foto dan video buatan AI yang kian sulit dibedakan dari objek aslinya. Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa sebelum menetapkan hukum syariat terhadap suatu produk teknologi, fakta teknisnya (manath al-hukm) harus dipahami secara presisi dan akurat. Kesalahan mendiagnosis fakta teknologi akan berujung pada kekeliruan penetapan hukum.
Persoalan ini kian mengkhawatirkan tatkala AI tidak sekadar dipakai memperjelas resolusi foto, melainkan merekayasa wajah, usia, lokasi, waktu, hingga memproduksi narasi seolah seseorang melakukan tindakan tertentu yang tak pernah ia perbuat. Teknologi tidak lagi sebatas alat merekam realitas, melainkan instrumen merekonstruksi dan memanipulasi kenyataan.
Di titik inilah aksentuasi akal manusia menjadi kian krusial. Otak dan akal bukan sekadar organ biologis, melainkan sarana utama untuk berpikir, mengingat, menimbang, dan membedakan kebenaran dari kebatilan. Mesin dapat mengolah jutaan data, tetapi manusialah yang wajib memilah mana informasi yang sahih, bermakna, bermanfaat, atau justru destruktif.
AI Boleh Berkembang, Akal Manusia Tidak Boleh Mati
Tantangan terbesar peradaban AI bukan semata ketakutan bahwa mesin akan lebih pintar dari manusia, melainkan keterasingan manusia yang malas menggunakan akalnya tatkala mesin menyajikan jawaban instan. Kita wajib membedakan antara kecerdasan komputasional mesin dan hakikat akal manusia.
AI bekerja berdasarkan algoritma, data historis, dan skema instruksi. Ia dapat menghasilkan keluaran yang tampak meyakinkan. Namun, manusialah yang memegang kendali tujuan, memberikan pertimbangan moral, dan memikul tanggung jawab hukum atas pemanfaatan teknologi tersebut.
Dalam tinjauan Fikih, tidak semua hasil buatan AI dipandang seragam. Penggunaan AI yang sebatas mentransfer atau memperjelas realitas fotografis memiliki implikasi hukum berbeda dibanding AI yang memanipulasi, menggambar dari ketiadaan, atau menciptakan kebohongan visual.
Pesan mendasarnya jelas: manusia tidak boleh tumpul berpikir hanya karena teknologi dapat berpikir secara komputasional. Ketika masyarakat malas memverifikasi informasi dan kehilangan nalar kritis, persoalannya bergeser dari sekadar masalah teknologi menjadi krisis sosial dan politik.
Tatkala Manipulasi AI Merambah Ruang Politik
Risiko besar membayangi tatkala teknologi manipulasi visual (deepfake) disalahgunakan dalam arena politik. Rekayasa AI dapat membuat seorang pejabat terlihat menerima suap, tokoh agama seolah menyampaikan narasi yang bertentangan dengan syariat, atau figur publik tampak mendiskreditkan kelompok tertentu.
Jika deepfake dijadikan senjata propaganda, dampaknya jauh melampaui pembunuhan karakter individual; ia meruntuhkan kepercayaan publik (public trust). Politik tanpa kejujuran akan menjelma menjadi panggung manipulasi persepsi, di mana publik memilih bukan berdasarkan data objektif, melainkan manipulasi emosi.
Di sinilah akal sehat dan tradisi tabayyun menjadi benteng pertahanan sosial. Masyarakat yang terbiasa berpikir kritis tidak akan mudah terprovokasi oleh potongan video manipulatif. Negara dan lembaga pendidikan bertanggung jawab membangun ekosistem yang melatih masyarakat untuk menguji informasi berbasis ilmu dan kebenaran.
Islam Mengatur Pemanfaatan Teknologi
Islam tidak memusuhi teknologi. Islam memberikan panduan hukum agar keahlian manusia digunakan sesuai tujuan penciptaannya. Sebuah teknologi tidak dihakimi sebatas label namanya, melainkan dari fakta operasional, aktivitas, dan konsekuensi praktisnya.
Pertanyaan yang tepat dalam memandang AI bukanlah sekadar "Apakah AI itu halal atau haram?", melainkan: Untuk apa AI digunakan? Bagaimana prosesnya? Apakah hasilnya merepresentasikan kebenaran atau kepalsuan? Serta adakah unsur penipuan, fitnah, dan kerugian bagi pihak lain?
Penggunaan AI untuk merestorasi dokumen lama tanpa mengubah substansi tentu berbeda hukumnya dari penggunaan AI untuk membuat identitas palsu atau mereka-reka peristiwa yang tidak pernah ada. Islam mengarahkan manusia untuk menguasai teknologi dengan kesadaran hukum dan etika.
Pengembalian Akal sebagai Pusat Peradaban
Jika AI merupakan produk dari kecerdasan manusia, maka manusia dilarang membangun peradaban yang justru mendegradasi daya pikirnya sendiri. Islam menawarkan tiga pilar solusi:
- Membangun Masyarakat Berbasis Literasi Kritis
Masyarakat harus dibiasakan melakukan tabayyun, meneliti sumber, dan menguji keshahihan data di ruang digital. Literasi digital wajib dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai keagamaan.
- Menundukkan Politik pada Kejujuran dan Hukum
Penggunaan AI untuk menyebarkan fitnah, memanipulasi persepsi publik, atau merusak reputasi lawan politik merupakan tindakan yang diharamkan oleh syariat. Politik wajib dikembalikan pada orientasi pelayanan umat (ri'ayah), bukan kebohongan publik.
- Peran Negara dalam Mengatur dan Melindungi Rakyat
Negara tidak boleh berlepas tangan. Pemerintah wajib merancang regulasi perlindungan data, menindak tegas kejahatan pemalsuan digital, serta memastikan teknologi difungsikan sebagai alat bantu kesejahteraan manusia, bukan alat manipulasi.
Kesimpulan
Kecerdasan buatan tidak lahir sendiri. Ia merupakan akumulasi pengetahuan dan karya pemikiran manusia. Oleh karena itu, hal yang paling patut dikhawatirkan bukanlah keberadaan mesin yang makin cerdas, melainkan manusia yang kian malas menggunakan akalnya.
Mesin yang memproduksi informasi palsu memang berbahaya, tetapi masyarakat yang menelan mentah-mentah kebohongan tersebut jauh lebih berbahaya. Islam mengajarkan bahwa kecerdasan dan akal adalah amanah agung dari Allah ﷻ yang wajib dijaga (hifz al-'aql).
Masa depan peradaban tidak ditentukan oleh siapa yang menguasai mesin paling canggih, melainkan oleh siapa yang mampu memanfaatkan akal dan ilmunya secara benar demi kemaslahatan umat.
Wallahu a'lam bish-shawab.
0 Komentar